Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

IPNU Soppeng Tolak Program Full Day School, Ini Alasannya

Sistem ini mengharuskan murid belajar delapan jam sehari. Selain itu efektif belajar hanya lima hari dalam seminggu.

Penulis: Sudirman | Editor: Ardy Muchlis
zoom-inlihat foto IPNU Soppeng Tolak Program Full Day School, Ini Alasannya
Sudirman/Tribun Timur
Ketua Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) Soppeng Rusdianto

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sudirman

TRIBUN-TIMUR.COM,SOPPENG - Ketua Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) Soppeng Rusdianto meminta Mendikbud merevisi penerapan sistem belajar mengajar dengan full day school.

Sistem ini mengharuskan murid belajar delapan jam sehari. Selain itu efektif belajar hanya lima hari dalam seminggu.

Menurut Rusdianto, kebijakan tersebut mengancam eksistensi madrasah diniyah.

“Kebijakan itu mengesampingkan jam belajar siswa di madrasah diniyah. Karenanya, perlu dikaji ulang,” tegas Rusdianto, dalam rilisnya ke tribun timur.com.

Madrasah Diniyah adalah salah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekola.

Seperti diketahui, saat ini banyak sekolah yang memiliki jam belajar selama lima atau enam jam sehari, dari pukul tujuh hingga pukul satu siang selama enam hari.

Setelah itu siang atau sorenya, murid mengikuti madrasah diniyah.

Di desa-desa sudah menjadi budaya sejak lama anak-anak sekolah di dua tempat, pagi di sekolah umum dan untuk menambah pengetahuan agama mereka sekolah agama di siang atau sorenya.

"Bentuk penghargaan negara terhadap usaha untuk mendidik masyarakat adalah salah satunya dengan menghormati dan mendukung keberadaan sekolah-sekolah diniyah Ini. Bukan Malah menghantam habis dengan kebijakan full day school," tegas Rusdianto yang juga Dosen STAI Al Gazali Soppeng ini.

Rusdianto menegaskan setiap kebijakan harus bisa mengakomodir keinginan dan kepentingan seluruh peserta didik. Keperpihakan kebijakan yakni berpihak pada kepentingan rakyat seluruhnya, bukan berat sebelah.

“Banyak hal yang mendesak untuk diperbaiki dalam pendidikan kita. Salah satunya, adalah pemerataan fasilitas pendidikan,” pungkasnya

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved