60 Peserta Ikut Workshop Penanganan Darurat BNPB di Makassar
Peningkatan kapasitas aparatur dalam manajemen penanganan darurat di Gedung Immim selama 6 hari mulai 7-12 Mei 2017.
Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Suryana Anas
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat bekerja sama dengan CWS Indonesia, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU) menyelenggarakan peningkatan kapasitas aparatur dalam manajemen penanganan darurat di Gedung Immim selama 6 hari mulai 7-12 Mei 2017.
Kegiatan yang dibuka Sigit Padmono dari Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Pusat.
Baca: Tana Toraja Keciprat Bantuan Dana dari BNPB Pusat Sebesar Rp 5 Miliar
Sejumlah 60 peserta hadir mengikuti Workshop yang terdiri dari BPBD Provinsi Sulsel, BPBD Provinsi NTT, BPBD Kabupaten Toraja Utara, BPBD Kabupaten Tana Toraja, BPBD Kabupaten Wajo, BPBD Kabupaten Barru, BPBD Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS), unsur TNI, POLRI, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan PMI.
Baca: Korban Angin Puting Beliung di Marang Pangkep Dapat Bantuan dari BNPB Rp 200 Juta
Henry Pirade mewakili DFAT Australia menekankan Program Kemitraan dan Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat, sangat strategis membuka ruang sinergi dan pengetahuan yang lebih luas dalam penanganan darurat bencana yang efektif.
Sean Turner, Kepala Konsulat Jenderal Australia di Makassar menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang telah terbangun selama ini.
"Harapannya ke depan program-program Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dapat lebih banyak ditingkatkan karena memberikan dampak yang semakin baik, khususnya dalam penanggulangan bencana di Indonesia," ujar Sean.
Syamsibar selaku Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Selatan berharap bagi semua peserta untuk dapat berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung.
Menurunya komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu unsur penting dalam penanganan darurat bencana Peningkatan kapasitas Aparatur Daerah di Sulsel dan NTT diharapkan mampu membangun kemampuan penanganan darurat yang lebih maksimal, mengingat kegiatan ini dititik beratkan pada system komando tanggap darurat bencana dan Incider Command System.
"Keterlibatan lintas sektor seperti TNI, POLRI, dan semua stakeholder akan terakomodir dengan baik dalam penanggulangan bencana," ujar Syamsibar. (*)
