Korupsi Dana Aspirasi DPRD Jeneponto

Kuasa Hukum Terdakwa Korupsi Dana Aspirasi DPRD Jeneponto Minta Bupati Hadir Saat Sidang

Sehari sebelumya, Wakil Bupati Jeneponto, Mulyadi Mustamu telah dihadirkan dalam persidangan. Ia bersaksi untuk terdakwa Alamsyah Mahadi Kulle.

Kuasa Hukum Terdakwa Korupsi Dana Aspirasi DPRD Jeneponto Minta Bupati Hadir Saat Sidang
TRIBUN TIMUR/FAHRIZAL SYAM
Yusuf Gunco 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim kuasa hukum terdakwa anggota DPRD Jeneponto, Alamsyah Mahadi Kulle, Yusuf Gunco berharap Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Bupati Jeneponto di persidangan korupsi dana aspirasi DPRD Jeneponto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar.

Pasalnya, kesaksia Bupati, Iksan Iskandar dalam persidangan seputar dana aspirasi yang menjerat klienya sangat dibutuhkan, karena orang nomor satu Jeneponto itu turut mengetahui seputar dana aspirasi.

"Seyogyanya Jaksa juga menghadirkan eksekutif disini dalam hal ini Bupati. Karena pada Bupati pada saat itu berperan sebagai Sekda," kata Yusuf Gunco kepada Tribun-timur.com via telepon, Kamis (6/4/2017).

Sehari sebelumya, Wakil Bupati Jeneponto, Mulyadi Mustamu telah dihadirkan dalam persidangan. Ia bersaksi untuk terdakwa Alamsyah Mahadi Kulle.

"Hasil keterangan Mulyadi Mustamu tidak ada satupun menunjukan peran Alamsyah sebagai pengatur anggaran,"tegas Yugo.

Sebelumnya kasus ini diusut Kejaksaan bermula saat ditemukannya beberapa proyek dari dana aspirasi ternyata fiktif karena pencairan dana dan proyeknya telah dikerjakan pada 2012. Laporan pertanggungjawaban proyek ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan.

Laporan itu dibuat seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak. Beberapa proyek juga diduga tak sesuai spesifikasi yang ditentukan. Sejumlah legislator diduga yang mengerjakan proyek itu.

Dana aspirasi dianggarkan Rp 23 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk pembangunan infrastruktur di daerah pemilihan 35 legislator DPRD Kabupaten Jeneponto. Pos anggarannya dititip di beberapa satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Jeneponto.

Penyidik itu juga mengatakan diduga proyek yang dianggarkan dari usulan anggota DPRD Jeneponto itu tidak sesuai dengan prosedur yang ada mulai dari pengusulan anggaran, persetujuan, hingga penggunaan anggaran.

Atas kasus itu, Kejaksaan menetapkan enam orang tersangka. Mereka adalah Andi Mappatunru, Bungsuhari Baso Tika, Alamzah Mahadi Kulle,Burhanuddin Staf Dinas Pekerjaan Umum Jeneponto Adnan dan Syamsuddin.(*)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Ina Maharani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help