TribunTimur/
Home »

Barru

Perusahaan Semen China di Barru PT Conch Akui Tak Punya Izin, 'Beraninya Mereka Buka Pabrik Semen'

Andi menyampaikan, Pemkab Barru harusnya sudah mengambil langkah tegas menghentikan izin operasional PT Conch.

Perusahaan Semen China di Barru PT Conch Akui Tak Punya Izin, 'Beraninya Mereka Buka Pabrik Semen' - pt-conch-34_20170323_140152.jpg
Akbar HS/tribunbarru.com
Manajemen PT Conch tetap saja membangun pabrik semen dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk PT Conch sendiri di Kabupaten Barru.
Perusahaan Semen China di Barru PT Conch Akui Tak Punya Izin, 'Beraninya Mereka Buka Pabrik Semen' - sidak-manajemen-pt-conch_20160726_193241.jpg
Ira Iramayansari/tribunbarru.com
sidak manajemen pt conch
Perusahaan Semen China di Barru PT Conch Akui Tak Punya Izin, 'Beraninya Mereka Buka Pabrik Semen' - larang-635_20170324_151346.jpg
Akbar HS/tribunbarru.com
Anggota Komisi E DPRD Sulsel dilarang masuk meninjau proyek PLTU perusahan China, PT Conch, di Jl A Bau Massepe, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Jumat (24/3/2017).
Perusahaan Semen China di Barru PT Conch Akui Tak Punya Izin, 'Beraninya Mereka Buka Pabrik Semen' - pabrik-semen-barru_20160726_155212.jpg
TRIBUNTIMUR/IRAMA
Kantor Imigrasi Kelas II Parepare bersama rombongan DPRD Kabupaten Barru menggerebek kediaman karyawan PT Conch , Ruko samping Warkop Aisyah, Jl A Bau Masseppe, Jampue, Kecamatan Barru, Selasa (26/7/2016).

9 Izin yang belum dimiliki Semen Conch Barru
- Izin kelaikan lingkungan (AMDAL)
- Izin usaha pertambangan penanaman modal asing (IUP- PMA)
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Izin tempat pembuangan sampah sementara
- Izin pemanfaatan limbah B3 dan pembuangan limbah cair.
- Izin Pengelolaan Kawasan Hutan (IPKH)
- Izin rekomendasi dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tentang pekerja asing
- Izin dari Balai Besar Jalan dan Jembatan Nasional (BBJN).
- izin dari PT Kereta Api Indonesia (KAI)
Izin yang Dimiliki
- MoU Menteri Perindustrian MS Hidayat dengan Chairman Anhui Conch Cement Company Ltd Guo Wen San
- Izin prinsip dari Bupati Barru yang belum disetujui di paripurna DPRD Barru
- Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penanaman Modal Dalam Negeri (a/n Pt Kalomang Biru Persada, perusahaan lokal keluar di masa pemerintahan Andi Idris Syukur)

BARRU, TRIBUN - Komisi energi sumber daya mineral, riset dan lingkungan hidup DPR-RI, menjadwalkan kunjungan resmi ke kawasan bakal pabrik dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Pt Conch Barru Cement Indonesia, di Desa Seppe’e, Kecamatan Barru, sekitar 110 km, utara kota Makassar, Jumat (14/4/2017) mendatang.

Kunjungan hearing komisi VII DPR-RI ke unit pabrik raksasa semen global asal China, Anhui Conch Cement Group ini, adalah bagian dari upaya memverifikasi proggres lapangan dengan dokumen izin prinsip dan lingkungan yang belum dikantongi pihak Conch Cement.

“Ini sudah masuk agenda resmi komisi. Prinsip kita, kalau proyeknya belum dapat izin, kenapa masih ada progres proyek. Kenapa masih terus dilanjutkan, kenapa tidak disegel saja” ujar anggota subkomisi pertambangan DPR-RI, Andi Djamarro Dulung, usai bertemu dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel AGH Sanusi Baco, Selasa (4/4).

Dengan nada suara tinggi, anggota fraksi PPP DPR-RI ini, bahkan mengulang tiga kali penegasannya agar kontraktor pabrik PT Conch untuk tidak beroperasi sebelum mengantongi izin resmi.

Sebelumnya, Mr Zhang Kwang, Kepala kantor Pt Conch Barru Cement Indonesia di Jl Andi Bau Massepe, Mangempang, Kota Barru, mengakui bahwa pabrik yang sudah beroperasi sejak periode akhir Bupati non-aktif Barru Andi Idris Syukur tahun 2014 ini, memang belum memiliki izin.

"IMB dan amdal yang belum kita miliki bukan berarti kami tidak mengurus, hampir tiap hari kami mengurus perizinan tersebut, hanya saja pihak pemerintah belum mengeluarkan itu, seperti dipersulit," kata Mr Kwang melului juru bicaranya Jenny, saat menerima rombongan Unit Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Pemprov Sulsel, Rabu lalu.

Secara terbuka, pihak perusahaan itu meminta otoritas dan pemerintah daerah membantu mengurus perizinan, termasuk melengkapi persyaratan dokumen Analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

"Kita berharap agar pihak pemerintah memudahkan perizinan yang kami ajukan, dan setelah mengetahui kondisi kami di sini, mungkin pihak Satpol PP juga bisa menyampaikan hal itu ke pemerintah setempat," ujar Mr Zhang.

Kala itu, Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Sulsel Kaharuddin yang diterima langsung managemen PT Conch yakni Mr Zhang dan Mr Kwang dan penerjemahnya Mba Jenny, juga meminta pihak manajamen PT Conch di Jakarta segera memiliki izin mendirikan bangunan.

Halaman
123
Editor: Ilham Mangenre
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help