TribunTimur/

e-KTP Bakal Belum Digunakan untuk Data Pilkada 2018

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo masih berupaya menargetkan perekaman data e-KTP bagi 183 juta penduduk Indonesia selesai akhir tahun ini

e-KTP Bakal Belum Digunakan untuk Data Pilkada 2018
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI) Tjahjo Kumolo (tengah) membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusanan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah Provinsi Sulsel tahun 2018 di Grand Clarion Hotel, Senin (20/3/2017). Musrembang ini dihadiri seluruh kepala daerah di Sulsel dan perwakilan kemendagri dan Bapenas. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahap III di Sulawesi Selatan (Sulsel), Juni 2018 kemungkinan belum menggunakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo masih berupaya menargetkan perekaman data e-KTP bagi 183 juta penduduk Indonesia selesai akhir tahun ini.

"Saya optimis 2017, perekaman data yang belum punya e-KTP akan selesai, sehingga kalau KPU menginginkan ada e-voting, kami siap," ujar Tjahjo usai pembukaan Musrenbang Sulsel di Grand Clarion Hotel Makassar, Senin (20/3/2017)

Saat ini presentase masyarakat yang telah mereka data e-KTP sebanyak 96,4 persen. "Namun kami masih kekurangan blangko 4,5 juta penduduk. Dan masih memverifikasi 3,2 juta pemilik e-KTP ganda dan belum melakukan perekaman data," ujar Mantan Sekjen PDIP itu.

Di sela sambutannya kemarin, Ia menuturkan pemilu dengan sistem e-voting diyakini bisa lebih efesien karena tidak memerlukan logistik seperti kertas, paku, hingga gabus untuk mencoblos.
"Jika pemilu sistem itu diterapkan, maka pemilih cukup menyentuh saja tanda gambar di panel sentuh yang menggambarkan surat suara

Pemilihan terdekat yang dimungkinkan digelar menggunakan e-voting yakni Pemilu serentak 2019. "Kalau mau maksimal 2019 saja. Toh April ini kita usahakan teken kontrak dengan pemenang tender e-KTP. Saya optimis akhir 2017 selesai," ujarnya.

Sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mencatat, kebutuhan blanko e-KTP untuk seluruh kabupaten/kota di Sulsel mencapai 700 ribu keping.

Rata-rata setiap kabupaten/kota masih butuh 30 ribu hingga 40 ribu keping, kecuali Makassar yang membutuhkan 50 ribu.

Ada 11 kabupaten/kota di Sulsel yang menggelar pilkada pada Juni 2018, termasuk pemilihan gubernur (pilgub). Tahapan 12 pilkada dan pilgub di Sulsel ini serentak dimulai pada Agustus 2017 ini. (*)

Penulis: Muhammad Fadly Ali
Editor: Ina Maharani
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help