Pulau Bala-Balakang Diklaim Pemprov Kaltim, Pemkab Mamuju Sulbar Protes

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Mamuju (Pemkab) Mamuju, Hatta Kainang, menyayangkan tindakan sepihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mencatut Pulau Bala-Balakang, ke dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah nomor 1 tahun 2016.

Hal tersebut disampaikan oleh Hatta, kepada TribunSulbar.com, via Whatsaap, Senin (13/3/2017)

"Kami menyayangkan tindakan sepihak dari Pemprov Kaltim, terkait wilayah Bala- balakang yang secara nyata adalah wilayah administrasi Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dimasukkan menjadi wilayah kawasan strategisnya," kata Hatta.

"Hal ini adalah bentuk klaim wilayah yang tidak jelas dasarnya, pasalnya wilayah Bala-balakang adalah wilayah yang sejak kita bersama Sulawesi Selatan masuk wilayah tersebut sampai pada terbentuknya provinsi Sulawesi Barat," ujar hatta menambahkan.

Dia meminta Pemprov Kaltim sadar diri, karena wilayah Bala-balakang adalah satu kecamatan yang masuk dalam Kabupaten Mamuju.

Ia juga menyayangkan pihak Kemendagri karena menyetujui proses pengesahan Perda tersebut.

"Jelas ini adalah bentuk konflik baru menyangkut wilayah administrasi," tutur Hatta.

"Kami tim hukum Pemkab Mamuju, bersama Kabag Hukum dan Bupati Mamuju, sudah melakukan proses komunikasi untuk mengambil tindakan terkait hal ini," ucapnya.

Ia menilai bahwa selain potensi perikanan dan kelautan di wilayah tersebut, pihak Kaltim tidak memiliki kehendak untuk mendapatkan dana bagi hasil migas.

Hatta menjelaskan, sumur merakes masuk wilayah Bala-balakang dengan nama blok east sepinggan akan disambung sehingga sumur jangkrik dan sumur merakes akan terkoneksi.

"Recana advokasi, sementara kami susun kami akan upayakan presure politik, untuk menguatkan posisi Bala-balakang sebagai wilayah administrasi Pemkab Mamuju," ujarnya.(*)