TribunTimur/

LBH APIK Tolak Diskiriminasi Terhadap Perempuan

Namun hingga awal tahun 2017, LBH APIK bersama sejumlah Paralegal telah menangani laporan 166 kasus di Sulsel.

LBH APIK Tolak Diskiriminasi Terhadap Perempuan
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Sejumlah perempuan yang tergabung dalam Organisasi Pemerhati Perempuan Makassar menggelar aksi Gerakan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di bawah Jembatan Layang Makassar, Sulsel, Selasa (8/3/2017. Gerakan tersebut merupakan gerakan kampanye internasional sebagai upaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan juga dalam rangka memperingati hari HAM. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK) mencatat sepanjang tahun 2016 lalu jumlah kekerasan terhadap Perempuan dan anak mencapai 1984 kasus.

Namun hingga awal tahun 2017, LBH APIK bersama sejumlah Paralegal telah menangani laporan 166 kasus di Sulsel.

Baca: Ini Pesan Kabag Humas Polda Sulbar di Hari Perempuan Internasional

Jumlah itu didominasi kasus KDRT dengan menduduki peringkat pertama dan disusul kekerasan seksual.

"Ini menunjukkan bahwa Pemerintah kota Makassar belum memberikan perlindungan maksimal bagi perempuan maupun anak," ucap Direktur LBH APIK, Rosmiati Sain.

Baca: Ini Harapan Aktivis Perempuan Parepare di International Womens Day

Ancaman kekerasan dan diskriminasi perempuan ini kemudian terus dikampanyekan penolakannya. Termasuk pada momen peringatan International Women's Day (IWD) 2017.

LBH APIK bersama sejumlah elemen yang mengatasnamakan diri Koalisi Perempuan Sulsel, NGO Pemerhati Perempuan dan Anak serta pemuda dan mahasiswa menggelar aksi damai peringatan IWD. Aksi damai digelar di kolong Flyover Jl Urip Sumoharjo, Rabu (8/3/2017).

Pada aksi tersebut sejumlah spanduk dan poster dibentangkan terkait tuntutan mereka.

Beberapa poin tuntutan di IWD kali ini diantaranya yakni mendesak Pemkot Makassar memberikan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan.

Selain itu di ranah hukum, penegak hukum didesak mendukung penegakan serta proses adil dan pengungkapan kebenaran terhadap penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.

Terakhir mereka menyerukan dan mengajak semua pihak untuk secara bersama-sama menghentikan bentuk diskriminasi dan ketidakadilan bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya.(*)

Penulis: Alfian
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help