JK: Pemerintah Harus Memerintah Bukan Hanya Menghimbau

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM -Wakil Presiden RI 2004-2005 menyambangi DPR RI untuk memenuhi undangan Fraksi PKB  (2/12/2013). JK, sapaan akrab Jusuf Kalla hadir memberikan ceramah dalam acara Seminar FPKB MPR RI yang bertajuk Menciptakan Lembaga Kepresidenan yang Efektif dan Efisien untuk Kesejahteraan Rakyat. Dalam kesempatan tersebut JK mengingatkan bahwa Pemerintah itu bertugas untuk memerintah bukan sebatas menghimbau. Menurutnya, bagaimana lembaga kepresidenan bisa efektif kalau di dalamnya tidak ada kepemimpinan yang tegas.

"Pemerintah itu memerintah, bukan menghimbau!" Tegas JK yang disambut gemuruh tepuk tangan ratusan hadirin yang hadir di gedung nusantara V seperti yang dirilis Media Officer M Jusuf Kalla, Husain Abdullah kepada tribun-timur.com.

JK juga menyampaikan bahwa bila pemerintah sebuah negara memiliki masalah, maka tidak serta merta sistem yang dijalankan juga bermasalah.  Sistem pemerintahan adalah cara pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan negara yakni kesejahteraan rakyat.

"Sekarang ada masalah, itu bukan masalah sistemnya. Sistem demokrasi kita sekarang adalah cara, bukan tujuan," ujar JK.

JK juga mengatakan bahwa geliatnya yang aktif pada waktu menjabat sebagai wapres adalah karena itulah tugasnya sebagai wapres sesuai undang-undang. Hal tersbut ia sampaikan merespon pernyataan moderator Abdul Kadir Kading banyak orang menganggapnya sebagai Wapres yang efektif.

"Waktu itu saya menjalankan undang-undang. Sebab Undang-Undang menyebutkan wakil presiden membantu presiden, Wapres bukan mendampingi presiden," ujarnya disambut tepuk tangan para peserta seminar.

JK juga bercerita tentang pengalamannya dulu menangani persoalan kenaikan BBM. Supaya efektif, waktu itu Pemerintah tidak minta keputusan DPR soal kenaikan BBM. JK yang 'pasang badan' untuk kebijakan ini mengatakan bahwa DPR memang tidak punya kewenangan untuk menentukan harga-harga.

"Dulu pemerintah tak perlu minta izin menaikkan harga BBM, karena di DPR tidak tentukan harga-harga. Bahwa pemerintah berkonsultasi iya, tapi tunjukkan saya mana kewenangan DPR untuk menentukan harga-harga?," tegas JK.

JK kemudian juga menceritakan pengalamannya ketika beberapa pimpinan DPR menyambangi Pemerintah karena merasa tidak dilibatkan dalam perdamaian Aceh. DPR meradang karena dari awal proses perdamaian, mereka sama sekali tidak dimintai pandangan.

"Waktu itu, saya bilang, tenang Pak (Presiden), saya yang hadapi," katanya yang juga disambut tepuk tangan peserta.

JK ceritakan bahwa pemerintah waktu itu bukan menangani konflik dengan negara lain. Jadi, pemerintah tak perlu minta izin ke DPR seperti apa yang tertulis dalam UUD.

"Sebab yang tertulis adalan (pemerintah harus minta izin ke DPR dalam memutuskan damai atau perang dengan negara lain. Kalau saya minta izin ke DPR, berarti DPR menyatakan bahwa aceh adalah bukan bagian dari NKRI," tegas JK.

Karena itulah, menurut JK, pemerintah efektif atau tidak efektif adalah tergantung pada bagaimana pemerintah melaksanakan cara menyelenggarakan pemerintahan. Karena itu, kesuksesan pemerintah tergantung siapa yang memimpin dan kepemimpinan di dalam menjalankan pemerintahan. Dalam seminar tersebut, hadir pula sebagai pembicara Rhoma Irama dan Mahfud MD. (*)