YLP2EM Soroti Reses Legislator Parepare
Yayasan Lembaga Pemberdayaan dan pengkajian Ekonomi Masyarakat
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur YLP2EM, Ibrahim Fattah, belum lama ini. Menurutnya, perlu pengawasan khusus untuk penggunaan anggaran tersebut, karena dinilainya rawan disalah gunakan.
Salah seorang
legislator Parepare, yang minta namanya tidak disebutkan, mengatakan
mereka mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 14,3 juta selama kegiatan
reses.Dengan total dana keseluruhan dari 25 anggota DPRD Parepare,
sekitar Rp375 juta.
Kabarnya, uang itu sebagai biaya sewa gedung atau tenda sebesar Rp1
juta, biaya konsumsi konstituen sekitar Rp3 juta, biaya transpor setiap
konstituen yang hadir dalam reses itu perorang Rp50 ribu, untuk 150
hingga 200 orang.
Reses ini merupakan reses terakhir di tahun anggaran 2012. Banyaknya
anggaran reses bagi setiap anggota DPRD menarik perhatian sejumlah
pihak. Dengan alasan, reses yang dilakukan di akhir tahun ini, perlu
pengawasan.
"Bagi saya, reses adalah tugas dan fungsi yang harus dilakukan
anggota dewan untuk bertemu dengan konstituennya atau yang memberikan
mandat di dapilnya dan bertemu dengan mitra kerjanya," ujarnya.
Ibrahim
juga menegaskan, reses adalah tugas setiap anggota dewan untuk menyerap
aspirasi atau masalah yang dihadapi konstituen dan mitra kerjanya.
Sehingga, reses itu harus bisa menghasilkan solusi atau harapan yang diperoleh di tahun anggaran berjalan.
"Jadi
ada metode yang mereka lakukan dalam pelaksanaan reses. Seperti fokus
pada group diskusi atau diskusi kelompok dengan fokus pada masalah apa
yang dihadapi konstituennya di dapil masing-masing.
Namun Ibrahim menambahkan, reses dengan anggaran ratusan juta itu,
tetap perlu diawasi. Sebab menggunakan anggaran yang bersumber dari
APBD.
"Tetap harus dipertanyakan, apakah reses yang dilakukan
setiap anggota DPRD serius atau hanya sekedar formalitas belaka. Untuk
mengetahui siapa anggota DPRD betul-betul melaksanakan reses. Tentu
harus ada bukti berupa foto dan tanda tangan konstituen yang hadir di
dapilnya," imbaunya.
Juga muncul kekhawatiran, bahwa akan muncul rekayasa foto kegiatan
reses dan tanda tangan konstituen, tapi itu bisa dibuktikan dengan
notulensi pada kegiatan reses.
"Notulen ini menjadi pertanggung jawaban. Notulensi inilah yang justru jarang dilakukan,Reses yang tidak dilakukan dengan baik dan tepat, berpotensi menimbulkan kerugian negara" katanya.(*)