Komisi A: Anggaran Pilgub Sulsel Ngawur
Harusnya, KPU dan Pemprov Sulsel memiliki data base yang jelas tentang jumlah wajib pilih,
Editor:
Ina Maharani
Dengan anggaran sebesar itu, anggota komisi, Nasrullah Arsyad menyebut KPU Sulsel dan Pemprov Sulsel ngawur saat menyusunnya karena tidak ada argumentasi yang jelas dalam penyusunan anggaran.
Menurutnya, penetapan anggaran pilgub harus didahului dengan kejelasan estimasi jumlah wajib pilih dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS).
"Anggaran pilgub yang disusun KPU dan Pemprov tidak terukur, itu namanya ngawur. Tidak ada argumentasi yang jelas dalam penetapan anggaran pilgub," kata Nasrullah, saat rapat dengar pendapat, Kamis (21/6/2012).
"Harusnya, penetapan anggaran harus jelas berapa anggarannya per TPS, berapa anggaran per wajib pilih, saya minta ini dibahas ulang lagi," lanjutnya.
"Penolakan" serupa pun datang dari Wakil Ketua Komisi A, Sugiarty Mangunkarim. Ia mengaku belum bisa sepakat dengan besaran anggaran pilgub tersebut.
Harusnya, KPU dan Pemprov Sulsel memiliki data base yang jelas tentang jumlah wajib pilih, minimal estimasinya sebelum menentukan anggaran Pilgub.
"Saya masih belum sepakat dengan jumlah ini, di sini persoalannya, apa alasannya KPU menetapkan anggaran sebesar itu, sementara kita belum memiliki data base-nya," kata mantan Ketua DPRD Bantaeng dua periode ini.
"Saya kira estimasi tanpa kalkulasi dan rasionalisasi saya kira itu keliru. Harusnya, setelah ada data base dipegang, baru kita bisa berhitung," katanya lagi.
Sebelumnya, KPU Sulsel dan Pemprov Sulsel telah melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) tentang hibah anggaran pilgub sebesar Rp 319 miliar.
Sebesar Rp 254 miliar untuk membiayai putaran pertama pilgub dan sisanya Rp 74 miliar akan digunakan untuk mengongkosi Pilgub Sulel jika terjadi putaran kedua. (
