• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 23 Oktober 2014
Tribun Timur

Pejabat Takalar Divonis Satu Tahun Penjara

Kamis, 26 April 2012 20:47 WITA
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar menjatuhkan vonis penjara satu tahun terhadap mantan Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP) Kabupaten Takalar, Maddolangan Tangnga.

Putusan dijatuhkan setelah Maddolangan menjalani proses sidang lanjutan yang dipimpin ketua Majelis Hakim Isjuaedi didampingi dua hakim anggotanya yakni Janverson Sinaga dan Paelori di Pengandilan Tipikor Makassar, Kamis (26/4/2012).

Selain Maddolangi, dua terdakwa lainnya, Sitti Rohani yang bertindak selaku Ketua Pemeriksa Barang dan Kaharuddin selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam kasus pengadaan obgyn bed atau ranjang persalinan di Rumah Sakit Takalar 2009 lalu, juga dijerat hukuman satu tahun penjara.

Berdasarkan amar putusan majelis hakim, ketiga terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pada pengadaan ranjang persalinan sebanyak 13 unit dengan menimbulkan kerugian negara senilai Rp 111 juta.

"Hukuman yang dijatuhi para terdakwa itu sudah sesuai dengan perbuatannya sebagaimana pasal yang menjeratnya yakni pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP," tegas Isjuaedi.

Selain dijerat hukuman badan, ketiganya juga masing-masing dikenakan untuk membayar denda senilai Rp 50 juta serta subsidair atau pengganti kurungan  penjara selama satu bulan, jika denda yang dikenakan tidak mampu dilunasi oleh terdakwa.

Madolangan, Rohani dan Kaharuddin diseret dalam kasus tindak pidana korupsi lantaran  ketiganya sepakat serta bekerjasama hanya mengadakan ranjang sebanyak 13 unit.  Sementara total barang yang harus diadakkan berdasarkan dalam kontrak perjanjian yaitu sebanyak 16 unit seharga Rp 191 juta.

Selain melakukan pengurangan pengadaan barang, ketiganya juga dituding terbukti melakukan markup anggaran alias penggelembungan harga setiap barang.

"Dalam kontrak setiap barang dihargai senilai Rp 11 juta, namun para terdakwa menaikkan harga satuan barangnya senilai Rp 13 juta perunitnya," ujar hakim.(*/tribun-timur.com)
Editor: Muh. Irham
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
87880 articles 11 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas