Perlu Instrumen Evaluasi APBD

PEMERINTAH provinsi berperan penting dalam mendorong kebijakan yang memberikan akses dan peran setara bagi kelompok masyarakat, khususnya kelompok miskin dan perempuan.

Masalahnya, proses perencanaan dan penganggaran dinilai beberapa kalangan belum sepenuhnya berpihak pada kelompok rentan tersebut.

Dari workshop Finalisasi Draft Evaluasi APBD yang responsif gender dan pro poor yang dilaksanakan Institute of Community Justice (ICJ), Selasa (20/9/2011), sampai, Rabu (21/9/2011), di Hotel Bumi Asih, Makassar, dipertegas bahwa APBD perlu dievaluasi apakah APBD sudah berperspektif gender dan pro poor atau belum.

Untuk memenuhi kepentingan evaluasi ini maka dibutuhkan instrumen evaluasi APBD kabupaten/kota.

Kalau biasanya yang melakukan evaluasi APBD adalah DPRD dan inspektorat wilayah kali ini masyarakat sipil juga dilibatkan.

Inisiatif ini dimulai dari pertemuan  Gubernur Sulsel  dengan The Asia Foundation beberapa waktu yang lalu, hal ini kemudian direspon oleh Institute Of Community Justice (ICJ) Makassar. Respon itu ditindak lanjuti oleh Ema Husain sebagai direktur ICJ berkerjasama dengan TAF yang di dukung  oleh Canada International Development Agency (CIDA). 

Program ini secara umum bertujuan untuk  Memperkuat Peran Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dalam Memperbaiki  Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Pro Kelompok Miskin.

Program itu sudah melalui beberapa tahapan. Tahapan demi tahapan telah banyak melibatkan stakeholder, di antaranya eksekutif, legislatif dan masyarkat sipil.(*)