Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

TOPIK

Pro Kontra Kenaikan Biaya STNK

Mahasiswa UIT Makassar Bersatu Tuntut Jokowi-JK Mundur
Senin, 16 Januari 2017 16:35 WITA
Unjuk rasa tersebut menuntut Presiden Joko Widodo dan Wakilnya HM Jusuf Kalla mundur dari jabatannya.
Ketua DPRD Kirim Surat Berlabel Penting, untuk Gubernur dan Kapolda
Minggu, 15 Januari 2017 20:02 WITA
Kepada Gubernur, Roem meminta aspirasi dan tuntutan mahasiswa segera ditindaklanjuti.
Terkait Rencana Aksi 121, Ini Kata Presiden BEM FKM Unhas
Rabu, 11 Januari 2017 17:37 WITA
Aksi Bela Rakyat yang diinisiasi oleh BEM se-Indonesia. tersebut menyoroti efek dari penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2016.
Kader IMM Bulukumba Aksi 121 di Makassar
Rabu, 11 Januari 2017 16:52 WITA
Mereka efek dari penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2016 yang mengatur Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Prof Dwia: BEM Unhas Tidak Terlibat Aksi 121
Rabu, 11 Januari 2017 15:02 WITA
Aksi tersebut bentuk protes terhadap kebijakan kenaikan biaya efek dari penerapan PP Nomor 40 Tahun 2016.
BEM Unismuh Pastikan Turun Aksi 121
Rabu, 11 Januari 2017 14:31 WITA
Aksi Bela Rakyat tersebut akan dilakukan di depan Kampus Unismuh Makassar
Penjelasan Kasi STNK Sulsel Soal Kenaikan TNKB dan PNPB, Bukan Naik 2 Kali Lipat
Rabu, 11 Januari 2017 13:09 WITA
mengenai tarif PNBP yang dipatenkan di setiap transaksi pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) itu hanya ditetapkan sebesar
HMI Makassar Juga Protes Kenaikan Tarif Urus STNK dan BPKB
Selasa, 10 Januari 2017 01:03 WITA
Salah satunya dari lembaga Himpunan mahasiswa Islam (HMI) di Makassar. Kebijakan pemerintah ini dinilai tidak pro terhadap rakyat.
Protes Biaya STNK Naik, LMND Sulsel Demo di Flyover
Senin, 9 Januari 2017 14:48 WITA
Aksi tersebut juga menyita perhatian pengguna jalan Urip Sumoharjo dan AP Pettarani Makassar
Biaya STNK Naik, IMM Sulsel: Pemerintah Sebaiknya Prioritaskan Kepentingan Rakyat
Senin, 9 Januari 2017 13:32 WITA
Kebijakan tersebut dinilai tidak layak karena pemerintah tidak menyiapkan kompensasi sehingga memberatkan masyarakat dari segi ekonomi
Biaya STNK Naik, Polinet Makassar: Itu Bentuk Pemerasan
Senin, 9 Januari 2017 13:21 WITA
Rizal menuturkan, jika alasan pemerintah menaikkan tarif tersebut untuk memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat bukanlah alasan yang tepat.
Biaya STNK Naik, Ini Kata PMII Komisariat UNM
Senin, 9 Januari 2017 12:01 WITA
PMII akan turut ambil bagian dalam mengawal kebijakan pemerintah yang dinilai meresahkan masyarakat.
Protes Biaya STNK Naik, Aktivis Blokir Poros Bulukumba-Bantaeng
Senin, 9 Januari 2017 11:29 WITA
Aparat kepolisian mengalihkan arus lalu lintas di depan Masjid Islamic Center Bulukumba agar tidak macet.
Biaya STNK Naik, Ketua PMII Komisariat UIM: Pemerintah Sama-Sama Cari Aman
Senin, 9 Januari 2017 10:16 WITA
PMII UIM Cabang Metro terus mendalami polemik tersebut karena menyangkut kepentingan masyarakat.
Biaya Pengurusan STNK Naik, LKMI HMI Maktim Sayangkan Sikap Pemerintah
Senin, 9 Januari 2017 09:32 WITA
Menurutnya kebijakan tersebut tidak pro rakyat apalagi saat ini sangat banyak masyarakat menengah ke bawah
Ketua HMI Komisariat FTK UIN Alauddin Siap Ikut Aksi 12 Januari
Senin, 9 Januari 2017 09:28 WITA
pemerintah harusnya bertanggungjawab atas keputusan yang diambil dalam hal menaikkan biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor.
Masalah Kenaikan 300 Persen STNK, Ini Tanggapan Ketua LMND Sulsel
Senin, 9 Januari 2017 00:19 WITA
Padahal, banyak potensi ekonomi yang bisa dikembangkan untuk memberikan incamp kepada negara.
Pemuda Pancasila Rencana Aksi Besar-besaran Tolak Kenaikan Biaya STNK
Minggu, 8 Januari 2017 00:36 WITA
Menurut Sekretaris Sapma Pemuda Pancasila Kota Makassar, Muh Syahban Munawir, PP 60 tahun 60 tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Mahasiswa Makassar Siap Demo Tolak Kenaikan Biaya Pengurusan STNK, BPKB, dan SIM
Sabtu, 7 Januari 2017 22:08 WITA
Puluhan mahasiswa di Makassar rencana turun kejalan untuk memprotes atas penerbitan PP 60 yang dinilai tidak pro rakya.

Berita Terkini

Mobil Bekas Dinsos Makassar Disulap Jadi Armada Sosial TRC Saribattang

4 jam lalu

Bahtiar Baharuddin Dicopot Jabat Dirjen Mendagri 2 Pekan Setelah Dicekal ke Luar Negeri Kasus Nanas

5 jam lalu

Ida Farida Resmi Pimpin HPTKes Wilayah Banten

5 jam lalu

Respon Ketua RT/RW Makassar Belum Terima Undangan Resmi Gathering di Pantai Bosowa

5 jam lalu

Bank-Sulselbar-Cabang-Takalar-di-Jalan-Jenderal-Sudirman.jpg

Laba Bank Sulselbar Terbesar di Sulawesi

5 jam lalu

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved

About Us

•

Help

•

Privacy Policy

•

Pedoman Media Siber

Terms of Use

•

Contact Us

•

Redaksi

•

TOPIK

Pro Kontra Kenaikan Biaya STNK

Unjuk rasa tersebut menuntut Presiden Joko Widodo dan Wakilnya HM Jusuf Kalla mundur dari jabatannya.

Kepada Gubernur, Roem meminta aspirasi dan tuntutan mahasiswa segera ditindaklanjuti.

Aksi Bela Rakyat yang diinisiasi oleh BEM se-Indonesia. tersebut menyoroti efek dari penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2016.

Mereka efek dari penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2016 yang mengatur Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Aksi tersebut bentuk protes terhadap kebijakan kenaikan biaya efek dari penerapan PP Nomor 40 Tahun 2016.

Aksi Bela Rakyat tersebut akan dilakukan di depan Kampus Unismuh Makassar

mengenai tarif PNBP yang dipatenkan di setiap transaksi pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) itu hanya ditetapkan sebesar

Salah satunya dari lembaga Himpunan mahasiswa Islam (HMI) di Makassar. Kebijakan pemerintah ini dinilai tidak pro terhadap rakyat.

Aksi tersebut juga menyita perhatian pengguna jalan Urip Sumoharjo dan AP Pettarani Makassar

Kebijakan tersebut dinilai tidak layak karena pemerintah tidak menyiapkan kompensasi sehingga memberatkan masyarakat dari segi ekonomi

Rizal menuturkan, jika alasan pemerintah menaikkan tarif tersebut untuk memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat bukanlah alasan yang tepat.

PMII akan turut ambil bagian dalam mengawal kebijakan pemerintah yang dinilai meresahkan masyarakat.

Aparat kepolisian mengalihkan arus lalu lintas di depan Masjid Islamic Center Bulukumba agar tidak macet.

PMII UIM Cabang Metro terus mendalami polemik tersebut karena menyangkut kepentingan masyarakat.

Menurutnya kebijakan tersebut tidak pro rakyat apalagi saat ini sangat banyak masyarakat menengah ke bawah

pemerintah harusnya bertanggungjawab atas keputusan yang diambil dalam hal menaikkan biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor.

Padahal, banyak potensi ekonomi yang bisa dikembangkan untuk memberikan incamp kepada negara.

Menurut Sekretaris Sapma Pemuda Pancasila Kota Makassar, Muh Syahban Munawir, PP 60 tahun 60 tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Puluhan mahasiswa di Makassar rencana turun kejalan untuk memprotes atas penerbitan PP 60 yang dinilai tidak pro rakya.

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved