Rp50 Miliar Mulai Beredar, Daeng Manye Proses Pembayaran TPP, Gaji 13 ASN

TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR - Perputaran uang di Kabupaten Takalar diperkirakan meningkat dalam beberapa pekan ke depan.

Pemerintah Kabupaten Takalar mulai memproses pencairan berbagai kewajiban keuangan daerah dengan total nilai mencapai sekitar Rp50 miliar.

Anggaran tersebut mencakup pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN), Siltap Aparatur Desa hingga pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Kabar tersebut disampaikan Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, usai pelaksanaan Upacara Hari Kesadaran Nasional di Ruang Rapat Bupati Takalar, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 26, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Rabu (17/6/2026).

Usai mengikuti upacara, Daeng Manye memberikan keterangan kepada awak media terkait sejumlah kewajiban pemerintah daerah yang mulai dibayarkan.

Dalam kesempatan itu, ia didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo-SP) Kabupaten Takalar, Suhardiyanto, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Takalar, Ahmad Rivai.

Ketiganya tampak kompak mengenakan seragam Korpri berwarna biru lengkap dengan peci hitam saat menyampaikan informasi terkait pencairan TPP dan Gaji ke-13 ASN.

Daeng Manye mengatakan proses pembayaran mulai dilakukan pada hari ini.

Namun demikian, pencairan hanya dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap.

"Hari ini pembayaran TPP dan Gaji ke-13 mulai diproses. Jika administrasinya lengkap, maka akan segera dibayarkan," ujar Daeng Manye.

Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya memenuhi hak-hak ASN sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan aparatur.

Ia menilai kesejahteraan ASN menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk pembayaran TPP ASN periode Januari hingga Maret 2026, Pemkab Takalar menyiapkan anggaran sekitar Rp13 miliar.

Sementara pembayaran Gaji ke-13 bagi sekitar 4.000 ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar mencapai Rp25 miliar.

Selain ASN, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) Aparatur Desa.

Nilai pembayaran Siltap Aparatur Desa untuk bulan Maret dan April mencapai sekitar Rp7,9 miliar.

Pemkab Takalar juga menyiapkan pembayaran iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp5,2 miliar.

Secara keseluruhan, anggaran yang disiapkan pemerintah daerah untuk memenuhi berbagai kewajiban tersebut mencapai sekitar Rp50 miliar.

Menurut Daeng Manye, pencairan anggaran dalam jumlah besar itu diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi ASN dan aparatur desa, tetapi juga berdampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat.

Ia menjelaskan keterlambatan pembayaran TPP sebelumnya terjadi akibat adanya perubahan regulasi yang mengatur mekanisme pembayaran.

Perubahan tersebut dilakukan melalui Peraturan Bupati yang mengatur sistem pembayaran TPP berbasis kinerja.

Daeng Manye mengatakan sistem baru itu dirancang untuk menciptakan budaya kerja yang lebih produktif dan terukur.

Jika sebelumnya TPP dibayarkan setiap bulan, kini pembayaran dilakukan setiap tiga bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Menurutnya, pola tersebut sekaligus mendorong ASN agar lebih fokus pada capaian kinerja masing-masing perangkat daerah.

Dalam sistem yang baru, terdapat empat komponen utama yang menjadi dasar penilaian pembayaran TPP.

Komponen pertama adalah capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Rencana Kerja (Renja) dengan bobot sebesar 60 persen.

Selanjutnya inovasi menjadi komponen penilaian dengan bobot 20 persen.

Sementara aspek kebersihan kantor mendapat porsi penilaian sebesar 10 persen.

Adapun disiplin pegawai menjadi komponen terakhir dengan bobot 10 persen.

Daeng Manye berharap penerapan sistem tersebut mampu meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan kedisiplinan ASN di Kabupaten Takalar.

Ia menegaskan bahwa kesejahteraan aparatur harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kesejahteraan ASN menjadi perhatian pemerintah daerah, namun harus diiringi dengan peningkatan kinerja, disiplin, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.

Menurutnya, ASN memiliki peran strategis dalam menyukseskan program pembangunan daerah maupun kebijakan pemerintah pusat.

Karena itu, ia mengajak seluruh aparatur untuk terus bekerja secara profesional, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dengan mulai diprosesnya pembayaran TPP, Gaji ke-13, Siltap Aparatur Desa dan kewajiban lainnya, pemerintah berharap dapat meningkatkan motivasi kerja aparatur sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.

Di akhir penyampaiannya, Daeng Manye turut menitipkan salam kepada seluruh keluarga ASN di Kabupaten Takalar.

"Salam hangat untuk keluarga dan kerabat seluruh ASN di Takalar," tutupnya.

Salah seorang ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar, Syahrul Aidid, menyambut baik dimulainya proses pembayaran TPP dan Gaji ke-13 tersebut.

Ia mengaku bersyukur atas komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak ASN.

"Alhamdulillah, ini tentu menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi kami. Semoga proses pencairannya berjalan lancar dan dapat membantu kebutuhan keluarga serta menjadi motivasi bagi ASN untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Syahrul Aidid.