Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Wabup Sidrap Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Mendagri dan Menkeu Purbaya

Wabup Sidrap Nurkanaah mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi bersama Mendagri dan Menkeu, bahas sinergi pusat-daerah dalam menjaga stabilitas harga.

Humas Setda Sidrap
RAPAT KOORDINASI - Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (20/10/2025). Rakor yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting ini turut diikuti sejumlah pejabat dari Pemerintah Kabupaten Sidrap, termasuk Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Siara Barang, Kabag Perekonomian Rimba, serta perwakilan dari OPD terkait. 

TRIBUN-TIMUR.COM – Wakil Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Nurkanaah, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (20/10/2025).

Rakor yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting ini turut diikuti sejumlah pejabat dari Pemerintah Kabupaten Sidrap, termasuk Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Siara Barang, Kabag Perekonomian Rimba, serta perwakilan dari OPD terkait.

Dalam arahannya, Mendagri Tito menyampaikan bahwa pemaparan realisasi pendapatan dan belanja daerah semula direncanakan awal Oktober. 

Namun, akhirnya disesuaikan bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Awalnya dijadwalkan awal Oktober, namun karena padatnya agenda, termasuk peringatan HUT Bea Cukai, rapat ini baru terlaksana hari ini,” ujar Tito. 

Ia juga mengapresiasi kehadiran langsung Menteri Keuangan dalam forum koordinasi ini.

“Ini kebanggaan bagi kami bisa mendengar langsung arahan beliau, apalagi beliau dikenal sebagai media darling,” tambah Tito.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, terutama komoditas utama seperti beras.

“Pemerintah daerah perlu memastikan pasokan dan distribusi berjalan lancar, serta membangun kerja sama perdagangan antardaerah. Ini penting untuk menjaga keterjangkauan harga,” jelas Purbaya.

Ia menegaskan, pengendalian inflasi perlu dilakukan melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bersinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Menurutnya, dengan inflasi yang terjaga rendah, keterjangkauan harga di berbagai wilayah akan lebih mudah dicapai.

“Keterjangkauan harga di berbagai wilayah juga membaik karena pasokan lancar dan distribusi antardaerah semakin efisien. Kerja sama perdagangan antardaerah terbukti jadi faktor penting. Daerah yang aktif membangun jaringan pasokan lintas wilayah, inflasinya jauh lebih stabil,” tutup Purbaya.

Berdasarkan data Kemendagri, realisasi pendapatan gabungan provinsi, kabupaten, dan kota per 30 September 2025 mencapai 70,27 persen atau senilai Rp949,97 triliun. Capaian ini naik dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 67,82 persen.

Adapun realisasi belanja daerah tercatat Rp770 triliun atau 56,07 persen, turun dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai Rp817 triliun.

Sementara itu, Wabup Nurkanaah menyampaikan, kehadiran Pemkab Sidrap dalam rakor ini merupakan bagian dari komitmen mendukung langkah pemerintah pusat mengendalikan inflasi dan mempercepat realisasi belanja daerah.

“Kita perlu sinergi kuat antara pusat dan daerah agar pengendalian inflasi lebih efektif serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujarnya usai rakor.(*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved