MinyaKita Langka di Parepare, Pedagang Duga Ada Oknum Jual di Atas HET

TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE -- Kelangkaan stok minyak goreng pemerintah atau MinyaKita di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai memunculkan praktik curang yang merugikan masyarakat.

Di tengah sulitnya mendapatkan minyak goreng subsidi pemerintah itu, muncul indikasi adanya oknum yang sengaja mempermainkan harga jauh di atas ketentuan resmi.

Itu diutarakan salah seorang pedagang bernama Hadra saat ditemui Tribun-Timur.com, Selasa (12/5/2026).

Hadra mengungkapkan, saat stok resmi kosong, sering kali muncul pihak-pihak yang menawarkan Minyakita namun dengan harga yang lebih tinggi.

"Karena tidak ada Minyakita (di jalur resmi), biasa ada orang yang jual tapi harganya lebih mahal dari harga Bulog," ungkapnya.

Hadra juga menyoroti adanya ketimpangan distribusi yang diduga menjadi celah bagi oknum untuk menimbun atau memonopoli stok.

Menurutnya, ada beberapa RPK yang mendapatkan stok banyak dari Bulog, kemudian stok tersebut dijual kembali dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).

"Harusnya Bulog itu merata pembagiannya. Jangan ada RPK (Rumah Pangan Kita) yang dikasih kuota banyak, sementara yang lain sedikit. Jadi mereka yang dapat banyak ini sering jual mahal," ucapnya.

Menanggapi keluhan itu, Kepala Cabang Bulog Parepare, Rahmi Mangerang menegaskan, pihaknya terus melakukan pengawasan ketat terhadap rantai distribusi.

Bulog mengklaim tetap menjual Minyakita sesuai aturan.

"Kami juga mengimbau dan mengawasi agar mereka menjual kembali sesuai HET yaitu Rp 15.700," ujarnya.

Rahmi mengakui adanya pembatasan stok karena jumlah Minyakita komersial yang dimiliki Bulog saat ini tidak banyak.

Untuk mengantisipasi penguasaan barang berlebih, Bulog menerapkan sistem kuota kepada mitra RPK dan pedagang di pasar pencatatan.

"Rata-rata kami berikan 10 hingga 20 dus per pedagang. Kalau tidak dibatasi, biasanya ada yang tidak kebagian," jelasnya.

Dia juga mengingatkan, bahwa distributor Minyakita bukan hanya Bulog, melainkan ada pihak swasta lain.