Akademisi Palopo Harap Wacana Tutup Prodi Harus Berbasis Data dan Tak Rugikan Mahasiswa

Ringkasan Berita:

• Kalangan akademisi mengingatkan agar kebijakan penutupan prodi tak relevan tidak merugikan mahasiswa
• Suaedi menilai pemerintah sebaiknya tidak menimbulkan kegaduhan melalui pernyataan yang belum disertai kejelasan data
• Menurut dia, hal itu bisa memicu keresahan masyarakat mengenai prodi mana saja yang akan ditutup

TRIBUN-TIMUR.COM, PALOPO – Wacana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menutup program studi (prodi) yang dinilai tak lagi relevan mulai menuai perhatian di daerah.

Di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, kalangan akademisi mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak merugikan mahasiswa.

Apalagi yang sedang menempuh pendidikan maupun menimbulkan kebingungan bagi calon mahasiswa.

Ketua Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia Koordinator Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampa), Suaedi, menilai rencana penutupan prodi masih sebatas wacana sehingga harus disikapi hati-hati dan berbasis data.

“Ini baru sebatas wacana yang disampaikan ke publik, sehingga perlu kita sikapi dengan hati-hati. Yang terpenting adalah memperkuat data, program studi mana yang memang sudah jenuh di pasar, itu yang perlu dipertimbangkan,” kata Suaedi, saat ditemui Tribun-Timur.com di Palopo, Sabtu (2/6/2026) sore.

Suaedi yang juga Direktur Akademi Teknik Industri (ATI) Dewantara Palopo menilai pemerintah sebaiknya tidak menimbulkan kegaduhan melalui pernyataan yang belum disertai kejelasan data.

Menurut dia, hal itu bisa memicu keresahan masyarakat mengenai prodi mana saja yang akan ditutup.

Kendati demikian, ia menyarankan, perguruan tinggi membuka program studi yang benar-benar dibutuhkan dunia kerja agar masyarakat dapat memilih secara alami.

“Saran saya sebaiknya buka program studi yang dianggap lebih laku di pasaran sehingga nantinya masyarakat bisa dengan sukarela memilih prodi baru dan prodi yang dianggap sudah tidak relevan dengan kebutuhan kerja atau terkait dengan pengembangan keilmuan, itu bisa saja jumlah mahasiswanya menjadi berkurang sehingga tidak perlu ditutup, bisa jadi secara otomatis kampus akan menutup sendiri jika kekurangan mahasiswa,” bebernya.

Suaedi menegaskan, jika kebijakan penutupan prodi benar-benar diterapkan, hak mahasiswa harus menjadi prioritas utama.

Mahasiswa yang masih aktif kuliah, kata dia, wajib diberikan pilihan pindah ke prodi lain yang sesuai minat tanpa mengalami kerugian akademik.

“Biasanya kalau ada penutupan program studi, itu mahasiswanya dialihkan ke program studi lain, jadi ada kebebasan bagi mahasiswa untuk memilih prodi yang ada di kampus tersebut karena tidak boleh merugikan mahasiswa dalam hal penutupan prodi," akunya.

"Selama ini ada beberapa kampus sudah menutup prodinya yang kurang laku peminatnya di masyarakat dan itu mahasiswa yang masih ada dialihkan ke program studi lain yang sesuai minatnya mereka,” tambah Suedi.

Ia juga berharap proses evaluasi dilakukan bertahap dan tidak mendadak.