Prabowo Kantongi Data Pengamat 'Titipan', Idrus Marham: Kritik Harus komitmen Kepentingan Bangsa

Ringkasan Berita:

• Presiden Prabowo Subianto mengaku telah mengantongi data intelijen terkait pihak-pihak yang diduga membiayai sejumlah pengamat politik yang kerap mengkritik pemerintah.

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengaku telah mengantongi data intelijen terkait pihak-pihak yang diduga membiayai sejumlah pengamat politik yang kerap mengkritik pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Prabowo menegaskan, sebagai kepala negara ia kini memiliki akses langsung terhadap laporan intelijen yang diterimanya setiap hari.

Dari laporan tersebut, ia mengaku mengetahui pihak-pihak yang berada di balik sejumlah narasi kritik terhadap pemerintah.

“Saya punya data-data intelijen. Kalau dulu saya di luar pemerintah, sekarang saya presidennya. Tiap hari saya dapat laporan intel. Saya sudah tahu siapa yang membiayai,” ujar Prabowo.

Menurut dia, ada sebagian pengamat yang dinilai tidak senang melihat pemerintah menjalankan program-programnya.

Sikap tersebut, kata Prabowo, tidak mencerminkan semangat patriotisme.

“Ada pengamat yang memang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil. Menurut saya sikap seperti itu sikap yang sempit, bukan sikap patriotik,” katanya.

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Di sisi lain, pemerintah menegaskan berbagai program prioritas tetap berjalan, termasuk kebijakan efisiensi anggaran negara yang diklaim mencapai Rp308 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo dan dialihkan untuk program-program produktif bagi masyarakat.

Menanggapi dinamika tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham mengingatkan pentingnya menjaga etika dan nilai dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Menurut Idrus, kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi. Namun kritik harus disampaikan secara jujur, rasional, dan tidak didorong kepentingan tertentu yang dapat merusak kualitas demokrasi.

“Sekarang ini banyak orang yang berjuang atas nama keadilan tetapi dilakukan secara tidak adil. Berjuang demokrasi tetapi dengan cara yang tidak demokratis. Mengusung nilai tetapi dengan cara yang tidak bernilai,” kata Idrus.

Idrus menilai sikap kritis dalam proses demokratisasi tetap harus berlandaskan komitmen kebangsaan untuk kemajuan Indonesia. Kritik, menurut dia, harus taat asas dan dipandu oleh ideologi negara serta aturan hukum yang berlaku.

“Sikap kritis dalam proses demokratisasi sejatinya dijalankan atas dasar komitmen kebangsaan untuk kemajuan Indonesia, taat asas, dipandu oleh ideologi dan falsafah Pancasila serta aturan perundang-undangan, juga rasional, objektif, logis, dan faktual,” ujarnya.