Dari Kasus Dwi Sasetyaningtyas, Awardee LPDP Enaldi Ingatkan Pentingnya Jaga Kepercayaan Publik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Media sosial diramaikan dengan unggahan seorang alumni beasiswa LPDP, Dwi Sasetyaningtyas, yang menyampaikan rasa syukur karena anaknya menjadi Warga Negara Asing (WNA).

‎Unggahan video tersebut dengan cepat menyebar dan menuai beragam komentar dari warganet.

‎Tidak sedikit yang menyayangkan pernyataannya, mengingat Dwi merupakan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan. 

‎Banyak yang mempertanyakan kontribusi Dwi sebagai penerima beasiswa dari pajak rakyat.

‎Pernyataannya dianggap tidak pantas sebagai alumni LPDP yang seharusnya memberikan harapan dan teladan positif.

‎Publik pun mempertanyakan bagaimana kewajiban dan skema kontribusi balik alumni LPDP kepada tanah air pasca lulus.

Baca juga: Dulu Dibiayai Kuliah LPDP, Kini Dwi Sasetyaningtyas Lelah Jadi WNI

‎Dalam video yang kini telah dihapus itu, Dwi mengungkapkan pernyataan yang kemudian memicu polemik.

‎"Aku tahu dunia terlihat enggak adil, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu," ucapnya dalam unggahan di akun instagramnya @sasetyaningtyas.

‎Diketahui, Dwi meraih beasiswa LPDP saat melanjutkan studi magister (S2) di Delft University of Technology (TU Delft), Belanda, dengan mengambil jurusan Sustainable Energy Technology pada 2015.

‎Setelah menuai kritik, Dwi menyampaikan permohonan maaf melalui akun media sosialnya.

‎Ia mengakui ucapannya telah melukai perasaan banyak Warga Negara Indonesia dan menegaskan tidak ada niat merendahkan tanah air.

‎Menanggapi polemik ini, Awardee LPDP Enaldi yang saat ini sedang menempuh studi doktor di Universitas Padjadjaran memberikan pandangannya.

‎Menurut Enaldi, secara umum pengawasan LPDP terhadap penerima beasiswa tergolong ketat karena berbasis kepatuhan (compliance).

Baca juga: Hina Negara, Menkeu Purbaya Desak Dwi Sasetyaningtyas dan Suami Kembalikan Uang LPDP

‎Sepanjang masa studi, awardee diwajibkan memenuhi berbagai ketentuan administratif, mulai dari bukti status studi, pelaporan progres akademik, hingga kewajiban pascastudi.

‎“Ketika menjadi alumni, pengawasan tetap berlanjut terutama pada pemenuhan kewajiban kembali dan berkontribusi di Indonesia, termasuk proses klarifikasi dan sanksi bila ada indikasi pelanggaran,” ujarnya kepada Tribun-Timur.Com, Selasa (24/2/2026).