81 Persen Warga Sulawesi Puas Kinerja Prabowo, Dosen Unibos: Survei Basis Sampling

TRIBUN-TIMUR.COM- Angka 81,1 persen warga Pulau Sulawesi menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto (74) bukan sekadar statistik.

Di balik angka itu, ada denyut ekonomi mulai bergerak di pasar-pasar tradisional, proyek padat karya yang menyerap tenaga kerja, hingga aktivitas usaha kecil bergeliat lagi.

Hasil survei nasional Lembaga Indikator Politik Indonesia menunjukkan mayoritas warga di Pulau Sulawesi memberi penilaian positif terhadap pemerintahan Prabowo.

Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Selatan (Kadin Sulsel) menilai pergerakan ekonomi dan program padat karya jadi salah satu faktor utama yang mendorong tingginya kepuasan publik.

“Hal-hal mendasar membuat orang merasa puas itu adalah yang kelihatan nyata,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Sulsel, Satriya Madjid, Rabu (11/2/2026).

Survei dilakukan secara tatap muka pada 15-21 Januari 2026 itu mencatat 17,0 persen responden menyatakan tidak puas, sementara 1,9 persen lainnya mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Baca juga: Tingkat Kepuasan Prabowo Capai 79,9 Persen, Mensesneg: Bukan itu Kita Kejar, bukan Hasil Survei

Temuan ini disampaikan Indikator Politik Indonesia melalui siaran pers tertanggal 8 Februari 2026.

Jika dibandingkan capaian nasional, tingkat kepuasan warga Sulawesi terbilang lebih tinggi.

Secara nasional, kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo tercatat 79,9 persen, dengan 13 persen responden menyatakan sangat puas dan 66,9 persen cukup puas.

Sementara itu, 17,1 persen responden mengaku kurang puas, 2,2 persen tidak puas sama sekali, dan 0,8 persen menjawab tidak tahu.

Pengamat Politik Universitas Bosowa, Arif Wicaksono, menilai hasil survei kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo bisa menjadi gambaran kinerja pemerintah di mata masyarakat.

Namun demikian, ia mengingatkan survei tersebut berbasis pada sampling responden.

Karena itu, hasilnya belum tentu sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di seluruh daerah.

Menurutnya, tingginya tingkat kepuasan publik justru berjalan beriringan dengan berbagai persoalan kebijakan yang muncul di lapangan.

“Jadi bersamaan approval rating cukup tinggi kepada pemerintahan Prabowo, tapi juga bersamaan ada banyak masalah,” kata Arif, Rabu (11/2/2026).

Ia membeberkan sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto menuai kontroversi.

Di antaranya program makan bergizi gratis (MBG), penyediaan bahan pokok, pengendalian harga kebutuhan, penanganan bencana alam, hingga kasus penonaktifan BPJS PBI.

Masalah-masalah tersebut, kata Arif, patut menjadi perhatian serius pemerintah.

Sebab meski tingkat kepuasan tinggi, harapan masyarakat terhadap perbaikan kebijakan juga sangat besar.

“Kalau dilihat masyarakat ini masih wait and see, fifty-fifty. Artinya, mereka menerima, tapi juga berharap Prabowo buat hal lebih dari sekarang,” ujarnya.

Olehnya itu, Arif meminta Ketua Umum Partai Gerindra tersebut segera mengevaluasi kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat luas.

Menurutnya, tugas utama pemerintah adalah melayani rakyat dan mendahulukan kepentingan masyarakat.

“Ke depannya upaya mengakomodasi kehendak masyarakat di seluruh Indonesia wajib dilaksanakan oleh pemerintah sekarang,” katanya.(*)