Ketua Umum Bara JP Dorong Koalisi Permanen agar Kabinet Prabowo Terhindar dari Rivalitas Internal

Ringkasan Berita:

• Bara JP membawa pesan untuk membentuk koalisi permanen ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 
• Sistem presidensial multipartai, stabilitas politik adalah fondasi utama tata kelola pemerintahan.

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA- Wacana pembentukan koalisi permanen kembali menguat seiring memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Ketua Umum Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP), Willem Frans Ansanay, menilai konsolidasi politik melalui koalisi permanen merupakan prasyarat strategis untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan mencegah rivalitas internal kabinet yang berpotensi menggerus efektivitas kerja negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Frans Ansanay kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/12/2025), merespons dinamika politik nasional yang dinilainya mulai memasuki fase krusial konsolidasi kekuasaan.

Pemerintahan ini sudah memasuki tahap yang sangat menentukan. 

"Presiden membutuhkan kabinet yang benar-benar solid, satu komando, dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Tantangan ke depan sangat besar dan tidak boleh terganggu oleh tarik-menarik kepentingan politik internal," ujar Frans.

Frans menegaskan, koalisi permanen bukan sekadar kalkulasi politik jangka pendek, melainkan kebutuhan struktural dalam sistem presidensial multipartai seperti Indonesia. 

Baca juga: Bendum Bara JP Sampaikan ke Jokowi: Negara Butuh Sosok Profesional dan Berintegritas

Tanpa dukungan politik yang stabil dan konsisten di parlemen, agenda strategis negara berisiko tersandera dinamika negosiasi politik yang berulang.

"Dalam sistem presidensial multipartai, stabilitas politik adalah fondasi utama tata kelola pemerintahan. Koalisi permanen akan meminimalkan praktik bargaining setiap kali negara menghadapi keputusan strategis," jelasnya.

Menurut Frans, kabinet ideal harus bekerja dalam suasana tenang, fokus, dan terbebas dari tekanan politik internal agar mampu menjalankan visi Presiden secara efektif dan berkesinambungan.

Lebih jauh, Frans menilai koalisi permanen dapat menjadi instrumen untuk menekan konflik kepentingan dan rivalitas antarpartai di dalam kabinet. Dengan struktur politik yang stabil, proses evaluasi dan rotasi kabinet dapat sepenuhnya berbasis kinerja dan capaian, bukan kepentingan politik jangka pendek.

"Jika koalisi sudah permanen, pergantian menteri tidak lagi dicurigai sebagai manuver politik. Presiden memiliki ruang penuh untuk bersikap tegas diganti karena kinerja, bukan karena intrik," tegasnya.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo tentu memiliki instrumen dan catatan kinerja yang memadai untuk mengevaluasi para pembantunya kapanpun diperlukan demi kepentingan negara.

Program Strategis Rakyat Tak Boleh Tersandera Politik

Frans juga mengingatkan bahwa pemerintahan Prabowo tengah mengelola sejumlah program strategis yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, penguatan ketahanan pangan, hingga agenda besar hilirisasi industri nasional.

Program-program ini membutuhkan konsentrasi penuh dan soliditas kabinet. Jangan sampai energi pemerintahan terkuras oleh konflik internal. Rakyat tidak boleh menjadi korban dari persaingan politik elite, ujarnya.