Penyebab 295 Penerima Bansos PKH di Maros Mundur Sukarela

TRIBUNMAROS.COM, MAROS – Sebanyak 295 penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Maros memilih untuk mengundurkan diri secara sukarela dari daftar penerima manfaat.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Maros, Andi Zulkifli Riswan Akbar, mengatakan pengunduran diri ini berawal dari hasil pendampingan dan evaluasi rutin yang dilakukan oleh tim PKH di lapangan.

Ia menjelaskan, tim pendamping hanya memberikan gambaran terkait kondisi ekonomi keluarga penerima yang dinilai sudah mengalami peningkatan.

“Tim PKH hanya memberikan gambaran. Jika peserta tersebut sudah ada tahap peningkatan dan dianggap tidak layak lagi menerima, maka mereka membuat pernyataan pengunduran diri,” bebernya, Kamis (6/11/2025).

Plt Kadis DP3A ini menegaskan, penerima manfaat tidak bisa selamanya terdaftar sebagai penerima bantuan sosial.

Ia menjelaskan, program PKH memang dirancang sebagai upaya sementara untuk membantu keluarga miskin keluar dari jerat kemiskinan.

“Harus ada peningkatan. Penerima manfaat tidak bisa bertindak sebagai penerima seterusnya. Ketika sudah mandiri, harus memberi kesempatan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan,” tambahnya.

Dinsos Maros juga menyiapkan langkah baru untuk memperkuat pendataan dan transparansi penerima bantuan sosial.

Salah satu langkah yang akan dilakukan yakni pemasangan stiker khusus di rumah penerima PKH mulai tahun depan.

“Rencana pemasangan stiker di rumah sudah mendapat atensi pimpinan. Program ini akan masuk dalam penganggaran selanjutnya,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, tujuan pemasangan stiker ini agar masyarakat dapat mengetahui siapa saja yang masih tercatat sebagai penerima bantuan, sekaligus mendorong mereka lebih termotivasi meningkatkan taraf hidupnya.

“Dengan adanya stiker, masyarakat bisa ikut mengawasi. Penerima pun bisa lebih termotivasi untuk keluar dari daftar penerima,” ujarnya.

Saat ini, jumlah penerima bantuan PKH di Kabupaten Maros tercatat sebanyak 17.702 keluarga yang tersebar di seluruh kecamatan.

Mereka termasuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial.

“Data penerima PKH ini terus diperbarui agar tidak terjadi tumpang tindih dan supaya bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.