Pembahasan Purbaya dan Jaksa Agung di Ruang Tertutup Terungkap, Soal Masa Lalu Pegawai Pajak

Ringkasan Berita:

• Pegawai pajak dan bea cukai di masa lalu pernah mendapatkan perlindungan sehingga sulit terjerat hukum.
•  Adanya intervensi dari pihak tertentu atau dari atas agar kasus oknum yang terlibat masalah hukum tidak diusut.
• Perlindungan tersebut diberikan dengan dalih "akan mengganggu stabilitas pendapatan nasional.
• Purbaya menyimpulkan bahwa treatment seperti itu justru menciptakan seperti 'dikasih insentif untuk berbuat dosa' bagi oknum yang bersangkutan.

TRIBUN-TIMUR.COM - Pembahasan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya dan Jaksa Agung, ST Burhanuddin saat bertemu terungkap.

Purbaya dan ST Burhanuddin bertemu di ruang tertutup.

Keduanya membahas oknum pajak dan bea cukai pernah terlindungi hingga sulit tersentuh hukum.

Dikutip TribunNewsmaker.com dari berbagai sumber, berikut penjelasan lengkapnya.

Purbaya membongkar percakapannya dengan ST Burhanuddin terkait dengan penegakkan hukum di dalam tubuh lembaga keuangan negara. 

Dalam perbincangan itu, terungkap fakta oknum pegawai pajak dan bea cukai ternyata pernah mendapatkan perlindungan di masa lalu sehingga sulit terjerat hukum. 

"Rupanya ya kenapa selama ini ya, saya baru tahu. Saya ketemu dengan Jaksa Agung," kata Purbaya seperti dikutip dari program CNN Indonesia, The Economic, pada Kamis (30/10/2025). 

Menurut Purbaya, Jaksa Agung sempat bertanya kepadanya soal apa tindakannya terhadap aparatur pajak atau bea cukai yang terlibat masalah hukum.  

"Saya enggak tahu ini rahasia apa enggak. Biar aja rahasia juga (saya ungkap di sini)," kata Purbaya.

Dia tanya sama saya, "Pak gimana kalau orang pajak atau bea cukai terlibat masalah hukum?"

"Apa maksudnya?" tanya saya lagi.

"Dia bilang, 'Ya Diselewengkan, mencuri segala macam. Boleh enggak dihukum?'" tanya Jaksa Agung. 

Awalnya, Purbaya sempat mengaku heran mendengar pertanyaan itu. 

"Saya bilang, ya hukum aja sesuai dengan kesalahan. Kan semuanya sama di mata hukum kan, semuanya sama," jawab Purbaya. 

Dari percakapan dengan ST Burhanuddin itu, Purbaya baru mengetahui bahwa di masa lalu, ada intervensi dari pihak tertentu agar kasus oknum pegawai pajak dan bea cukai yang terlibat hukum tidak diusut. 

"Rupanya sebelum-sebelumnya dilindungi. Jadi kalau ada seperti itu, ada intervensi dari atas supaya jangan diganggu karena akan mengganggu stabilitas pendapatan nasional. Itu lah yang menciptakan seperti dikasih intensif untuk berbuat dosa. Kan begitu kan, ternyata ada treatment seperti itu," pungkasnya. 

Gaya komunikasi ceplas ceplos

Purbaya mengakui gaya komunikasinya memang ceplas-ceplos di depan publik.

Namun, ia mengeklaim bahwa hal itu justru berhasil mengembalikan sentimen masyarakat terhadap pemerintah dengan hasil yang positif.

Sambil menunjukkan grafik survei kepada wartawan, Purbaya menjelaskan bahwa indeks kepercayaan masyarkat terhadap pemerintah turun dalam tiga bulan terakhir sebelum dirinya menjabat Menkeu.

“Ini kemarin waktu Juli, Agustus, September turun terus ke titik terendah. Itu terjadi banyak demo,” kata Purbaya di Jakarta pada Senin (27/10/2025).

Namun, pada Oktober, Purbaya mengeklaim grafik pada indeks kepercayaan publik terhadap pemerintah kembali naik atau kembali seperti semula.

“Jadi, sudah stabil lagi. Stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat,” ujar Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya kembali menekankan gaya komunikasinya yang dinilai koboi justru mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Ia pun mengaku apa yang dilakukannya merupakan atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Purbaya mengaku tidak berani bergerak sendiri.

“Itu atas perintah Bapak Presiden. Saya enggak berani gerak sendiri. Jangan menyangka saya koboi. Saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden,” ucap Purbaya.

Adapun Purbaya menyampaikan hal tersebut menanggapi kritik yang disampaikan bekas Kepala Kantor Komunikasi Kantor Presiden, Hasan Nasbi, terkait gaya komunikasinya yang dinilai terlalu sering menyentil pejabat lain di ruang publik.

Hasan menilai gaya komunikasi Purbaya berpotensi melemahkan kekompakan pemerintah. Ia karena itu menyarankan Purbaya agar tidak banyak menyentil pejabat lain.

“Kalau kita bicara dalam konteks pemerintah, sesama anggota kabinet, sesama pemerintah enggak bisa baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah,” ujar Hasan dilansir dari YouTube pribadinya.

Ia pun mengingatkan, saling berdebat di ruang publik antarpejabat negara bisa berdampak negatif bagi citra pemerintahan.

Hasan mencontohkan salah satu gaya komunikasi Purbaya yang berdebat dengan para kepala daerah mengenai dana transfer ke daerah. 

“Menteri berantem sama gubernur, mungkin hari ini kita melihatnya jadi hiburan. Tapi, lama-kelamaan orang akan melihat ini sebagai ketidaksolidan pemerintah,” kata Hasan Nasbi.

(TribunNewsmaker.com/TribunJakarta.com)

Artikel ini telah tayang di TribunNewsmaker.com