Nasib Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya dan Adies Kadir Ditentukan MKD Hari Ini

“Pak Adies harus terus perjuangkan nasib kami di DPR RI,” ujar seorang pengemudi ojek online perempuan.

Menanggapi dukungan tersebut, Adies Kadir menyampaikan rasa terima kasih, dan menyebut bahwa doa masyarakat adalah amanah yang harus dijaga.

Nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di Tangan Zulhas

Partai Amanat Nasional (PAN) masih menunggu arahan Ketua Umum Zulkifli Hasan (Zulhas) terkait kelanjutan nasib dua kadernya, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya, yang telah dinonaktifkan dari keanggotaan DPR RI.

Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno mengatakan, status keduanya saat ini masih tetap nonaktif, dan keputusan lanjutan akan disampaikan setelah ada arahan resmi dari pimpinan partai.

“Sejauh ini, DPP PAN masih tetap statusnya menonaktifkan para anggota kita, dan nanti ke perkembangannya tentu kami menunggu arahan selanjutnya dari Ketua Umum,” kata Eddy, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Wakil Ketua MPR RI itu menambahkan, keputusan selanjutnya akan dikomunikasikan Zulhas dengan pimpinan Fraksi PAN di DPR RI.

“Kami masih menunggu. Toh, sekarang lagi reses kan?” kata Eddy.

PAN resmi menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari keanggotaan DPR RI setelah keduanya menuai sorotan publik akibat aksi berjoget di Sidang Tahunan MPR RI 2025.

Eko Patrio, yang juga menjabat Sekretaris Jenderal PAN, sempat mengunggah video parodi di akun TikTok pribadinya @ekopatriosuper.

Unggahan tersebut dinilai sebagai bentuk ejekan terhadap kritik publik atas aksi sejumlah anggota DPR yang berjoget usai Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, di tengah situasi ekonomi yang sulit.

Aksi serupa juga dilakukan oleh Uya Kuya, yang kemudian menyampaikan permintaan maaf.

Namun, tindakan keduanya dianggap memperburuk persepsi publik terhadap DPR dan memicu unjuk rasa pada akhir Agustus 2025.

Sebagai tindak lanjut, PAN menonaktifkan keduanya dan meminta DPR RI menghentikan pembayaran gaji serta tunjangan mereka. Pimpinan DPR RI telah menyetujui permintaan tersebut.

Meski demikian, hingga kini belum ada keputusan lebih lanjut mengenai status keduanya.