Komisi VIII DPR: Dana Haji Tembus Rp 188,9 T Harus Jamin Layanan Jamaah Haji

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota Komisi (haji) VIII DPR-RI Haji Erwin Aksa (49) mengungkap dana tabungan haji di  Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diprediksi tembus Rp188,9 Triliun di tahun 2026.

Total dana kelolaan keuangan haji hingga kuartal ketiga 2025 mencapai Rp171,64 triliun.

“Dana (haji) Rp188 T itu, ini harusnya jadi fondasi jaminan menaikkan pelayanan haji tahun 2026,” kata Erwin dalam rilisnya, Selasa (14/10/2025).

Dana haji di BPKH ini setara alokasi APBN 2026 untuk kementerian pertahanan Rp185 triliun.

Dana ini bahkan lebih dua kali lipat dari alokasi dana untuk Kementerian Agama Rp 88,77 triliun. 

Di APBN 2026, alokasi dana terbesar untuk Badan Gizi Nasional (BGN) Rp 268 triliun.

Untuk musim haji tahun ini, pengelolaan haji tidak lagi dibawah kementerian agama melainkan ke kementerian haji, yang masih menunggu Peraturan Presiden (perpres) 2025.

Harapan ini disampaikan Erwin menanggapi data BPKH terbaru BPKH DI Forum The 17th Internasional Hajj Fund Forum yang digelar Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 di JIEXPO Convention Center, Jakarta, akhir pekan lalu.

Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi (General Authority of Civil Aviation/GACA), Senin (13/10/2025) mengumumkan, musim pemberangkatan haji 1447 Hijriyah dimulai 18 April 2026 Masehi. Puncak haji, mulai 25 Mei 2026.

Fase Kedatangan (arrival Phase) haji di Arab Saudi dimulai 1 Dzulqa‘dah 1447 H atau Sabtu, 18 April 2026 hingga  4 Dzulhijjah 1447 H atau Kamis (21/5/20260).

Sedangkan batas akhir pemulangan jamaah haji global, 15 Muharram 1448 H atau Selasa 30 Juni 2026.

Erwin berharap BPKH dan kementerian haji serta instansi terkait seperti kemenag, kementerian kesehatan, terus konsolidasi  menjelang tahapan pemberangkatan.

“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada BPKH. Pertumbuhan dana kelolaan yang pesat, dari Rp171,64 triliun menuju target Rp188,9 triliun, adalah sebuah pencapaian yang membanggakan," ujar Erwin.

"Ini menunjukkan profesionalisme dalam pengelolaan dana umat yang suci ini,” lanjut Erwin. 

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin ini, alokasi dana ini sudah naik hampir Rp71 T, sejak pengelolan tabungan haji dialihkan dari kementerian agama ke BPKH, tujuh tahun lalu.

Tahun 2018, BPKH menerima tabungan dana haji Rp 103 triliun.

Tahun 2022 naik jasi Rp 169 triliun dan 2024 menjadi  Rp 171,65 triliun atau melampaui target Rp 169,95 triliun.

Dana ini naik siginifikan selama masa COVID-19 2020 hingga 2022. 

Dana kelola BPKH dari tiga sumber.

Terbesar; setoran awal calon jamaah haji.

Kedua dana titipan calon jamah haji yang belum digunakan karena adanya masa tunggu keberangkatan (waiting list), dan terakhir nilai manfaat dari investasi dana kelolaan.

Merujuk data BPKH, Erwin menyebut dari total dana kelolaan tersebut, sebanyak 75 persen atau setara Rp128,73 triliun, dialokasikan dalam instrumen investasi syariah, seperti sukuk, reksa dana, emas, dan investasi langsung. 

Strategi ini, jelasnya, telah membuahkan hasil nyata dengan nilai manfaat yang dihasilkan hingga Agustus 2025 sebesar Rp8,10 triliun, atau mengalami kenaikan hampir 7 persen dibandingkan periode serupa tahun sebelumnya.

Dalam pengelolaannya, Erwin mengingatkan pentingnya aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan dana haji terus ditingkatkan. 

“Kita berbicara bukan hanya soal angka triliunan rupiah, tetapi tentang amanah umat," kata dia.

"Setiap rupiah yang dikelola adalah dana suci milik calon jamaah haji yang harus dijaga dengan prinsip syariah, profesionalisme, dan tanggung jawab moral yang tinggi,” tegasnya.

Dia berharap, BPKHmemperkuat strategi investasi langsung di sektor-sektor produktif dalam negeri seperti energi terbarukan, perumahan umat, dan pengembangan ekosistem ekonomi syariah. 

“Ini agar manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh jamaah haji, tetapi juga oleh masyarakat luas,” tambah legislator Golkar dari Dapil DKI Jakarta 3 ini. (*)