Setelah Hapus Tantiem, Prabowo Libatkan KPK dan Kejagung Usut Pejabat Rakus Rugikan BUMN

TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden Prabowo Subianto masih bersih-bersih anggaran mubazir negara.

Bersih-bersih di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berlanjut.

Setelah menghapus bonus atau tantiem, Prabowo mengejar bos-bos badan pelat merah yang memakan kekayaan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kejaksaan Agung (Kejagung) dilibatkan.

Tujuannya satu, untuk mengungkapkan biang keladi di balik tekornya badan usaha pemerintah itu.

Sosok pejabat rakus yang merugikan BUMN bakal terungkap.

Tantiem adalah istilah dalam dunia bisnis dan akuntansi yang merujuk pada pembagian keuntungan atau bonus yang diberikan perusahaan kepada direksi dan komisaris.

Tantiem sebagai imbalan atas kinerja mereka dalam mencapai target atau laba perusahaan.

Secara sederhana, tantiem adalah bagian dari keuntungan bersih perusahaan yang dibagikan kepada jajaran manajemen puncak.

Biang tekor

Prabowo mengungkapkan, para bos BUMN tersebut telah menjadi biang tekor.

Saat perusahaan rugi, mereka justru mengambil keputusan untuk menambah bonus maupun tantiem yang dimakan untuk kalangannya sendiri.

Kepala Negara bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai tindakan berengsek.

“Perusahaan rugi dia tambah bonus untuk dirinya sendiri, berengsek banget itu," kata Prabowo, dalam pidatonya di acara puncak Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Aset BUMN belasan triliun

Terlebih, aset-aset BUMN luar biasa besar.

Jika seluruh aset yang dikelola BUMN dikumpulkan, nilainya mencapai 1.000 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau 1 triliun dollar AS, ekuivalen Rp 16.679.009.100.000.000 atau Rp 16.679 triliun (kurs rupiah Rp 16.667).

Seharusnya dengan aset sebesar itu, BUMN tidak merugi.

Ia berencana mengirim Kejaksaan hingga KPK untuk mengusutnya.

“Saya mau kirim Kejaksaan dan KPK untuk ngejar-ngejar itu. Bagaimana saudara, perlu dikejar atau tidak? Nanti dibilang Prabowo kejam,” kata dia.

Minta waktu 2-3 tahun

Ia pun meminta waktu sekitar 2-3 tahun untuk membereskan hal itu.

Rentang waktu ini juga harus dimanfaatkan BUMN untuk berbenah.

"Kita kasih target mereka ini dalam tiga tahun kita tunggu, kita tunggu hasil mereka. Insya Allah akan mencapai yang kita harapkan,” kata Prabowo.

Prabowo berharap, pendapatan negara dari sektor badan usaha pemerintah bakal meningkat, sehingga tidak akan melebarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Negara, dalam hal ini, akan mendapatkan dividen atas laba yang diperoleh BUMN.

“Kita kasih kesempatan BUMN dalam dua sampai tiga tahun kita bersihkan,” ujar Prabowo.

Keuntungan bisa Rp1.600 triliun pertahun

Seturut perhitungannya, negara bisa mendapatkan keuntungan hingga Rp1.600 triliun setiap tahun dari 10 persen aset BUMN.

Kalaupun keuntungan hanya mencapai 5 persen dari aset, maka jumlah yang diperoleh negara seharusnya mencapai Rp 800 triliun.

Menurut Prabowo, 5-10 persen dari aset adalah perhitungan wajar dalam tata niaga.

“Kalau dagang yang biasa harusnya hasilnya itu, yang wajarnya itu 10 persen dari aset. Kalau dari 10 persen (tidak bisa), oke deh 5 persen," ujar Prabowo.

Daftar perusahaan BUMN

Daftar perusahaan BUMN Indonesia mencakup banyak perusahaan di berbagai sektor, termasuk:

Sektor Energi, Minyak Gas, dan Kelistrikan: PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).  

Sektor Infrastruktur: PT Hutama Karya (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.  
Sektor Perbankan dan Jasa Keuangan: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN).  

Sektor Pertambangan dan Industri Strategis: PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (Antam), dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk.  

Sektor Perkebunan dan Pangan: PT Perkebunan Nusantara III (Persero).  

Sektor Kesehatan: PT Bio Farma (Persero).  

Sektor Jasa Keuangan: PT Pegadaian (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero).  

Sektor Logistik: PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).  

Sektor Manufaktur: PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (*)