Menko Kumham Ungkap Fakta Baru Dualisme PPP Agus vs Mardiono, Siapa Disahkan?

TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengungkap fakta baru dualisme Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Tugas utama kementerian koordinator ini adalah menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Pembentukan Menko Kumham Imipas ini merupakan hasil reorganisasi dan pemecahan dari nomenklatur kementerian sebelumnya (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Kementerian-kementerian yang berada di bawah koordinasi Menko Kumham Imipas saat ini meliputi, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Yusril mengungkapkan sikap pemerintah terkait adanya dualisme kepemimpinan PPP.

Pemerintah netral dalam menghadapi dinamika internal PPP tersebut.

Ia memastikan, pemerintah tidak memihak ke kubu mana pun, pasca-Muktamar PPP menghasilkan dua ketua umum.

"Pemerintah akan sangat hati-hati dalam mengesahkan susunan pengurus baru parpol," ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Senin (29/9/2025).

"Pemerintah wajib bersikap objektif dan tidak boleh memihak kepada salah satu kubu," lanjut dia.

Pernyataan ini merespon hasil Muktamar PPP di Ancol, menetapkan Mardiono dan Agus Suparmanto sebagai ketua umum di dua forum berbeda. 

Kedua kubu sama-sama klaim kepemimpinan yang sah.

Keduanya berencana mendaftarkan kepengurusannya ke Kementerian Hukum dan HAM.

Tidak Campuri Urusan PPP

Yusril menjelaskan pemerintah tidak akan mencampuri urusan internal partai dan mempersilakan kedua pihak untuk mendaftarkan kepengurusannya sesuai prosedur. 

Namun, ia menekankan,  pengesahan hanya akan diberikan kepada kepengurusan yang dokumennya terbukti sah secara hukum sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai dan Undang-Undang Partai Politik.

"Satu-satunya pertimbangan pemerintah adalah pertimbangan hukum. Jika terjadi konflik internal, pemerintah tidak akan mengesahkan susunan pengurus baru, tetapi akan menunggu tercapainya kesepakatan internal partai, putusan mahkamah partai, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," jelasnya.

Yusril juga mengimbau agar kedua pihak tidak meminta pemerintah menjadi penengah, karena hal tersebut dapat ditafsirkan sebagai bentuk intervensi. 

Menurutnya, partai politik sebagai pilar demokrasi harus mampu menyelesaikan persoalan internalnya secara mandiri.

"Pemerintah tidak boleh menggunakan pertimbangan politik dalam mengesahkan susunan pengurus partai politik mana pun," katanya, seperti dilansir Tribunnews.com di artikel berjudul Menko Yusril Jelaskan Posisi Pemerintah Sikapi Dualisme Kepemimpinan di PPP.

Duduk perkara

Dualisme kepemimpinan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengemuka.

Muktamar X PPP yang baru saja berakhir kemarin melahirkan dua ketua umum (ketum) yang baru.

Keduanya adalah mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan  Ketua Umum PPP sebelumnya Mardiono.

Suasana sudah ricuh terjadi saat pembukaan Muktamar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9/2025) lalu.

Para peserta Muktamar partai berlambang ka'bah itu bahkan sempat adu jotos di lokasi acara.

Pemilihan ketua umum akhirnya dipercepat kemarin karena panitia menganggap situasi tidak kondusif lagi.

Kubu Agus Suparmanto  klaim didukung 9 tokoh PPP untuk menjadi ketua umum PPP periode 2025–2030. 

Sementara kubu Ketua Umum Mardiono klaim didukung 30 DPW PPP di seluruh Indonesia. 

Rekam jejak Mardiono

Mardiono, terpilih sebagai Ketum PPP periode 2025-2030 dalam acara Muktamar X PPP di Kawasan Ancol, Jakarta, pada Sabtu (27/9/2025). 

Mardiono, terpilih sebagai Ketum PPP secara aklamasi. 

"Saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya," kata Pimpinan Sidang Muktamar X PPP, Amir Uskara, dalam konferensi pers.

Amir mengakui pembukaan Muktamar X PPP memang mengalami dinamika.

Dia pun menjelaskan dinamika sidang dalam pembahasan muktamar tadi.

Menurutnya, dalam pembahasan tata tertib muktamar, dijelaskan bahwa pemilihan ketua umum harus dihadiri secara fisik oleh para peserta muktamar. 

Setelah itu, ia meminta kesepakatan para peserta muktamar terkait aklamasi Mardiono.

Usai disetujui peserta muktamar, Amir pun mengesahkan aklamasi Mardiono sebagai Ketum PPP selanjutnya dengan mengetuk palu.

"Saya langsung meminta kesepakatan dari seluruh peserta muktamar, apakah setuju karena sudah hadir, apakah setuju untuk kita aklamasi dengan Pak Mardiono, ternyata mereka setuju dan saya ketuk palu," tegasnya, seperti dilansir Kompas.com.

"Jadi setelah itu mungkin keributan dilanjutkan dan kami sudah meninggalkan sidang karena memang sudah ketuk palu," sambungnya.

Diketahui, pembukaan Muktamar X PPP sempat ricuh lantaran ada perbedaan pendapat antara kader yang ingin ada ketum baru dan kader yang ingin Mardiono tetap memimpin PPP.

Profil Mardiono

Dikutip dari Kompas.com, Mardiono merupakan pria kelahiran Yogyakarta pada 11 Juli 1957, yang dikenal sebagai pengusaha. 

Mardiono pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Wilayah PPP Provinsi Banten.

Saat PPP dipimpin Romahurmuziy, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum partai berlambang Ka'bah itu.

Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Banten pada 2002-2007.

Lalu pada 2007-2012 dan 2012-2017, Mardiono menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin. 

Mardiono juga merupakan pemilik sejumlah perusahaan, seperti BCS Group, PT Cipta Niaga Internasional, PT Serang Asri Hotel, PT Bahari Caraka Sarana, PT Bank Perkreditan Rakyat (BPRS) Muamalah Cilegon, PT Albantani Cipta Niaga, dan PT Walle Jasa Pratama.

Pada periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi), Mardiono menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Adapun pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Mardiono menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan.

Artikel ini telah tayang di TribunKaltim.co