Menko Kumham Ungkap Fakta Baru Dualisme PPP Agus vs Mardiono, Siapa Disahkan?

"Satu-satunya pertimbangan pemerintah adalah pertimbangan hukum. Jika terjadi konflik internal, pemerintah tidak akan mengesahkan susunan pengurus baru, tetapi akan menunggu tercapainya kesepakatan internal partai, putusan mahkamah partai, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," jelasnya.

Yusril juga mengimbau agar kedua pihak tidak meminta pemerintah menjadi penengah, karena hal tersebut dapat ditafsirkan sebagai bentuk intervensi. 

Menurutnya, partai politik sebagai pilar demokrasi harus mampu menyelesaikan persoalan internalnya secara mandiri.

"Pemerintah tidak boleh menggunakan pertimbangan politik dalam mengesahkan susunan pengurus partai politik mana pun," katanya, seperti dilansir Tribunnews.com di artikel berjudul Menko Yusril Jelaskan Posisi Pemerintah Sikapi Dualisme Kepemimpinan di PPP.

Duduk perkara

Dualisme kepemimpinan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengemuka.

Muktamar X PPP yang baru saja berakhir kemarin melahirkan dua ketua umum (ketum) yang baru.

Keduanya adalah mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan  Ketua Umum PPP sebelumnya Mardiono.

Suasana sudah ricuh terjadi saat pembukaan Muktamar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9/2025) lalu.

Para peserta Muktamar partai berlambang ka'bah itu bahkan sempat adu jotos di lokasi acara.

Pemilihan ketua umum akhirnya dipercepat kemarin karena panitia menganggap situasi tidak kondusif lagi.

Kubu Agus Suparmanto  klaim didukung 9 tokoh PPP untuk menjadi ketua umum PPP periode 2025–2030. 

Sementara kubu Ketua Umum Mardiono klaim didukung 30 DPW PPP di seluruh Indonesia. 

Rekam jejak Mardiono

Mardiono, terpilih sebagai Ketum PPP periode 2025-2030 dalam acara Muktamar X PPP di Kawasan Ancol, Jakarta, pada Sabtu (27/9/2025).