Ternyata Jenderal Listyo Sigit Berencana Mundur Sebagai Kapolri Tapi Batal

TRIBUN-TIMUR.COM - Jenderal Listyo Sigit Prabowo ternyata sempat berencana mundur sebagai Kapolri.

Rencana pengunduran diri itu pasca peristiwa demonstrasi berujung ricuh di berbagai daerah, akhir Agustus 2025 lalu.

Listyo Sigit ingin kabulkan desakan dari masyarakat, memintanya mundur sebagai Kapolri.

"Saya juga bukannya tidak mendengar dan berpikir apakah saya harus mengundurkan diri ataukah harus bertahan. Dan ini menjadi polemik dan menjadi satu hal atau bagian dari yang saya pikirkan," katanya, dikutip dari program Rosi di YouTube Kompas TV, Jumat (26/9/2025).

Listyo Sigit mengatakan, rencana untuk mundur sebagai Kapolri itu sempat disampaikan ke para perwira dan anggota Polri.

Namun, dia mengeklaim keinginannya tersebut ditolak anggota Polri.

"Dan itu saya sampaikan juga ke teman-teman, ke para pejabat dan anggota, bagaimana kalau saya mundur?. Dan dari mereka juga banyak yang keberatan," ujar mantan Kapolresta Solo tersebut.

Setelah adanya penolakan tersebut, Listyo Sigit mengaku kembali berpikir ulang untuk mundur sebagai Kapolri.

Ia menilai ketika mundur sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara, maka dirinya tengah meninggalkan Polri yang dianggapnya tengah dalam kondisi terpuruk.

Listyo Sigit pun menganggap jika memutuskan mundur, maka dia menilai diri sendiri sebagai sosok yang tidak bertanggung jawab.

"Kemudian saya berpikir bahwa mundur dari situasi seperti ini, sama saja saya meninggalkan kondisi anggota dan institusi yang sedang terpuruk yang carut marut dan kemudian saya mundur, saya nggak tanggung jawab," tuturnya.

Selain itu, dia juga menganggap ketika memutuskan mundur sebagai Kapolri, maka tidak menyelesaikan masalah yang timbul.

Listyo Sigit mengungkapkan, fokusnya saat ini adalah memperbaiki Polri yang dipimpinnya di tengah citra negatif yang tengah menimpa institusi.

"Anggota butuh figur, anggota butuh siapa yang berani bertanggung jawab. Dan saat ini situasinya, kita ingin membangkitkan itu."

"Dan apapun, polisi diberikan amanat dan mandat oleh UUD 1945 dan undang-undang untuk menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) tetap kondusif dan itu saat ini yang dibutuhkan masyarakat," jelasnya.

Namun, jika memang harus dicopot sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto, maka Listyo Sigit tetap menerimanya.

"Kami prajurit, kita tegak lurus apa yang jadi perintah Presiden," tuturnya.

Desakan Listyo Sigit Mundur atau Dicopot dari Kapolri

Sebelumnya, desakan agar Listyo Sigit mundur dari Kapolri muncul setelah insiden tewasnya driver ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan (21).

Affan dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob pada aksi demonstrasi di kawasan Pejompongan, Jakarta Utara, pada 28 Agsutus 2025 lalu.

Selain itu, terjadi pula aksi kerusuhan hingga penjarahan yang dilakukan massa dengan menyasar kediaman pejabat publik seperti anggota DPR dan menteri.

Bahkan, adapula momen pembakaran gedung DPRD di beberapa wilayah hingga menimbulkan korban jiwa.

Di sisi lain, upaya polisi yang dianggap represif dalam mengamankan demonstrasi juga menjadi salah satu alasan agar Listyo Sigit mundur atau dicopot sebagai Kapolri.

Desakan tersebut salah satunya muncul dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

YLBHI menganggap Listyo Sigit gagal dalam mengubah watak represif Polri saat mengamankan demonstrasi.

"Kapolri wajib mundur atau Presiden segera mencopot Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri yang gagal mengubah watak represif Polri," ujar YLBHI, dikutip dari laman resminya.

YLBHI pun turut menyoroti insiden dilindasnya Affan hingga tewas sebagai salah satu contoh tindakan represif aparat.

YLBHI juga mengungkapkan aparat yang memiliki kelengkapan dan melakukan kekerasan kepada demonstran adalah wujud pelanggaran prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Selain itu, tindakan semacam itu juga menjadi bukti bahwa aparat gagal menjaga amanat reformasi yakni menjadikan negara yang berpihak pada rakyat.

"Kritik publik atas kinerja dan citra polisi tidak pernah dijawab dengan pembenahan, bahkan minim akuntabilitas, termasuk dalam penegakan hukum pidana terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran. Sangat ironis ketika nyawa warga berjatuhan di tangan aparat dengan menggunakan peralatan berbahan bakar pajak rakyat," tuturnya.

Senada dengan YLBHI, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, turut mendesak Listyo Sigit dicopot dari jabatannya.

“Kalau soal pencopotan Pak Listyo Sigit itu sudah lebih dari setahun saya berbicara soal ini, perlu diganti. Saya kira saya salah satu yang paling vokal berbicara soal pergantian Kapolri,” ujar Ray di program Overview yang ditayangkan di YouTube Tribunnews, Rabu (17/9/2025) lalu.

Sejak 13 tahun lalu, Ray mengaku sudah menekankan urgensi reformasi institusi kepolisian.

“Mungkin menjadi indikasi bahwa pembentukan tim reformasi ini akan serius," kata dia.

"Meskipun harus tetap dipantau karena menurut saya orang-orang di institusi Polri sendiri tidak terlalu senang dengan tuntutan reformasi ini,” jelasnya.

Ray menegaskan, pencopotan Listyo Sigit sebagai Kapolri merupakan bagian penting dari langkah reformasi.

“Maka reformasinya adalah mengganti Pak Listyo Sigit,” tegasnya.

Desakan agar Listyo Sigit diganti pun turut muncul dari unsur militer yakni mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus), Mayjen TNI Purn Soenarko.

Menurut Soenarko, sudah banyak kekacauan yang terjadi di dalam tubuh Polri akibat dipimpin oleh Listyo Sigit.

"Untuk saat ini yang pertama ganti Kapolri, banyak sekali dosanya," tegas Soenarko, dikutip dari YouTube Abraham Samad, Selasa (16/9/2025).

"Bukan reformasi jika Kapolri tidak diganti. Mungkin kekacaubalauan polisi sekarang ini karena kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo," kata dia.

Soenarko menilai, permasalahan hukum yang kacau di tanah air sudah lama terjadi di era kepemimpinan Listyo Sigit.

Dia mengaku heran Prabowo masih mempertahankan Sigit sebagai Kapolri.

"Secara organisasi sebetulnya dia sudah merusak merit sistem persone," ujar Soenarko.

"Dia itu udah berapa tahun (menjabat)? Selama dia menjadi Kapolri, berapa banyak masalah yang tidak dia selesaikan secara profesional?" sambungnya.

Soenarko berpandangan untuk mereformasi Polri, maka hal pertama yang harus dilakukan Prabowo yaitu mengganti Listyo Sigit.

"Untuk saat ini kita nilainya Kapolri ini bermasalah banyak, jadi untuk mereformasi ini ganti (Kapolri) dulu," tuturnya.

Soenarko juga menilai suatu organisasi akan baik jika diisi oleh orang-orang yang baik.

"Sebaik apa pun sistem kalau diisi orang-orang kotor, orang-orang rusak, susah juga jalannya," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com