Ketua KPAI: Anak-anak Dimobilisasi Berasal dari Luar Jakarta dalam Kerusuhan Agustus 2025

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA – Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Margaret Aliyatul Maimunah, menegaskan, sejumlah anak yang terlibat dalam kerusuhan Agustus 2025 dimobilisasi dari luar daerah. 

Ia menyebutkan, fenomena ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di beberapa kota lain seperti Kediri, di mana sebagian anak yang ikut aksi anarkis bukan berasal dari daerah setempat.

Menurut Margaret, KPAI telah melakukan pemantauan sejak awal kerusuhan pada 25 Agustus 2025.

Dari hasil pengawasan, ditemukan bahwa anak-anak terlibat karena berbagai faktor, mulai dari ajakan teman, bentuk solidaritas, provokasi melalui media sosial, hingga mobilisasi oleh oknum tertentu.

Bahkan, ada kasus anak-anak yang meninggal dunia akibat peristiwa tersebut, salah satunya berasal dari Tangerang.

Hal dia sampaikan dalam sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra, Jumat (19/9/2025) malam. 

Baca juga: 11 Fasilitas Publik di Sulsel Rusak Saat Kerusuhan, Sekretariat DPRD Sulsel 

Margaret menjelaskan bahwa sejak hari pertama kerusuhan, KPAI langsung turun melakukan pemantauan, termasuk ke Polda Metro Jaya untuk memastikan anak-anak yang ditangkap mendapat perlakuan sesuai peraturan perundang-undangan. 

Ia menegaskan, KPAI diberi akses langsung oleh pihak kepolisian untuk bertemu dengan anak-anak yang diamankan.

Hasil probing menunjukkan banyak anak mengikuti aksi karena faktor lingkungan terdekat.

Ada yang diajak teman sebaya, dipengaruhi alumni atau senior, ada pula yang ikut karena provokasi di media sosial. KPAI menemukan pula fakta bahwa sebagian anak sengaja didatangkan dari luar Jakarta dan daerah sekitar lokasi kerusuhan.

Fenomena serupa juga terpantau di daerah lain. Di Kediri, aksi anarkis berupa pembakaran gedung Pemkab dan DPRD melibatkan anak-anak yang ternyata berasal dari luar kota.

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) di beberapa wilayah melaporkan pola keterlibatan anak yang sama, meskipun tidak semua daerah memiliki KPAD aktif, seperti di Makassar.

Margaret menambahkan, KPAI bersama lima lembaga nasional HAM lainnya — Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, Komite Nasional Disabilitas (KND), dan Ombudsman RI — bersepakat membentuk Tim Independen Pencari Fakta Peristiwa Unjuk Rasa dan Kerusuhan Agustus 2025.

Tim ini dibentuk setelah enam lembaga melihat adanya korban jiwa, anak-anak yang ditahan, dugaan kekerasan, pelecehan, hingga kasus orang hilang.

Ia menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pemerintah, tetapi menyerahkan tugas ini kepada enam lembaga HAM, merupakan bentuk kepercayaan negara kepada lembaga independen untuk mengungkap secara objektif peristiwa tersebut.