Profil Sutinah dan Yuki Bupati - Wabup Mamuju Sulbar, ke Makassar Saat Didemo Honorer
Pemimpin tertinggi di Mamuju, Sulawesi Barat itu tak temui ratusan honorer dan tenaga kontrak.
TRIBUN-TIMUR.COM - Rekam jejak dan profil Bupati Mamuju Sutinah Suhardi dan wakil bupati Yuki Permana.
Pemimpin tertinggi di Mamuju, Sulawesi Barat itu tak temui ratusan honorer dan tenaga kontrak.
Mereka unjuk rasa di depan kantor Bupati Mamuju, Senin (15/9/2025).
Kantor Bupati Mamuju berada di Jalan Soekarno Hatta nomor 1, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju.
Unjuk rasa berakhir tanpa hasil.
Tidak satu pun pejabat, termasuk bupati maupun sekretaris daerah, menemui mereka.
Mereka unjuk rasa untuk perjuangkan nasibnya.

Para honorer dan tenaga kontrak mendatangi kantor bupati untuk meminta penjelasan nasib mereka.
Mereka tidak diusulkan masuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tahun 2025.
Koordinator aksi, Ahyar mengatakan unsur pimpinan Pemkab Mamuju tak satu pun di tempat.
“Katanya bupati (Sutinah Suhardi) sedang umrah, wakil bupati (Yuki Permana) tiba-tiba ke Makassar, kepala BKD juga di Makassar, sementara pak Sekda (sakit) stroke,” ujar Ahyar melalui pengeras suara.
Mendengar penjelasan itu, massa sontak kecewa.
Bahkan sempat berteriak hendak menyegel Kantor Bupati Mamuju.

Mereka juga mengaminkan ketika Ahyar menyebut kondisi Sekda yang tengah sakit.
“Aamiin... Aamiin,” sahut peserta aksi serempak.
Dalam orasinya, massa menuntut kejelasan status kerja setelah tak lagi diakomodir pemerintah daerah.
Mereka khawatir akan kehilangan pekerjaan jika tidak segera diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
“Kami sudah bertahun-tahun mengabdi, ada yang 10 sampai 20 tahun, tapi justru tidak diusulkan. Kalau tidak diangkat PPPK, otomatis kami akan dirumahkan,” kata Ahyar.
Para honorer menilai alasan Pemkab Mamuju yang menyebut keterbatasan anggaran sebagai dalih tak mengusulkan mereka, tidak masuk akal.
Menurut mereka, nama-nama honorer sudah tercatat dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan bahkan telah mengikuti seleksi PPPK tahap sebelumnya.
“Kami bukan tenaga fiktif. Nama kami ada di database BKN, seleksi pun sudah kami ikuti. Tapi kenapa sekarang kami tidak diakomodir? Itu yang ingin kami tanyakan langsung ke bupati,” lanjutnya.
Banyak di antara honorer dan Tekon yang sudah menggantungkan hidup puluhan tahun dari status mereka saat ini.
“Kalau diberhentikan, kami mau makan apa? Anak-anak kami sekolah bagaimana? Kami hanya menuntut kepastian, bukan muluk-muluk,” teriak seorang peserta aksi.
Massa kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Mamuju sekitar pukul 11.15 WITA untuk kembali menyuarakan aspirasi mereka.
Para honorer berharap pemerintah daerah segera membuka ruang dialog agar nasib mereka tidak digantung.
“Kalau alasannya anggaran, seharusnya ada solusi. Jangan sampai kami yang sudah lama mengabdi justru jadi korban kebijakan,” ucap Ahyar.
Massa aksi khawatir akan kehilangan pekerjaan jika pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah.
“Kami sudah bertahun-tahun mengabdi, ada yang sampai 10 hingga 20 tahun, tapi justru tidak diusulkan. Kalau kami tidak diangkat PPPK paruh waktu, otomatis akan dirumahkan,” kata Koordinator Lapangan aksi, Ahyar, saat berorasi.
Para honorer menilai, alasan Pemkab Mamuju yang menyebut keterbatasan anggaran sebagai dasar tidak mengusulkan mereka, tidak masuk akal.
Pasalnya, mereka mengaku telah terdata dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan sudah mengikuti proses seleksi PPPK tahap satu dan dua.
“Kami bukan tenaga fiktif, nama kami ada di database BKN. Proses seleksi juga sudah kami ikuti, tapi kenapa sekarang kami tidak diakomodir dalam PPPK paruh waktu? Itu yang ingin kami tanyakan,” lanjut Ahyar.
Kekhawatiran dirumahkan menghantui ratusan honorer dan Tekon di Mamuju.
Selama ini mereka menjadi tulang punggung di berbagai sektor pelayanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga administrasi pemerintahan.
Sejumlah peserta aksi bahkan mengaku sudah menggantungkan hidup puluhan tahun dari status honorer, dengan gaji yang jauh dari kata layak.
Para honorer mendesak Bupati Mamuju untuk turun langsung memberikan penjelasan terkait keputusan pemerintah daerah.
Mereka berharap aspirasi ini segera ditindaklanjuti agar ratusan pegawai tidak kehilangan pekerjaan.
Rekam jejak Sitti Sutinah Suhard
Sitti Sutinah Suhardi kembali terpilih sebagai Bupati Mamuju periode 2025-2030 setelah dinyatakan menang dalam Pilkada Mamuju 2024.
Penetapan ini dilakukan oleh KPU Mamuju, Kamis (6/2/2025), setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan perselisihan yang dilayangkan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju nomor urut 2, Ado Mas'ud - H. Damris.
Pada Pilkada ini, Sutinah berpasangan dengan Yuki Permana.
Pasangan nomor urut 1 ini diusung 13 partai yakni Partai Demokrat, PKS, PPP, Partai Nasdem, PBB, Hanura, Partai Gerindra, PAN, PKB, Partai Buruh, PSI, dan Partai Ummat.
Dari data KPU, pasangan Sutinah-Yuki berhasil mengumpulkan 89.003 suara atau sekitar 63 persen, mengalahkan pasangan Ado-Damris yang mengumpulkan 51.975 suara atau sekitar 37 persen.
Sutinah akan dilantik di Istana Kepresidenan sebagai Bupati Mamuju, Kamis (20/2/2025) mendatang.
Pelantikan ini menandakan periode kedua Sutinah menjabat sebagai Bupati Mamuju.
Profil Sutinah
Sitti Sutinah Suhardi lahir pada 7 Maret 1984 di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan.
Dia merupakan anak dari Suhardi Duka, mantan Bupati Mamuju periode 2005-2015, dan juga merupakan Gubernur terpilih Sulawesi Barat periode 2025-2030.
Sutinah memulai pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 Mamuju pada 1990-1996, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Mamuju (1996-1999), SMA Negeri 1 Mamuju (1999-2002).
Setelah tamat SMA, Sutinah melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin (Unhas) pada 2002.
Sutinah meraih gelar sarjana hukumnya pada 2006.
Pada 2010, Sutinah melanjutkan pendidikan magister di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan menyelesaikannya di 2012.
Pada 2024, Sutinah berhasil meraih gelar doktor di program studi Dirasah Islamiyah konsentrasi Syariah Hukum Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
Gelar ini dicapai Sutinah setelah memulai pendidikan doktoralnya di tahun 2021.
Adapun disertasi yang diangkat Sutinah berjudul "Perempuan dan Pilkada Dalam Perspektif Kesetaraan Gender Menurut Hukum Islam".
Karier Sutinah
Sebelum menjadi Bupati Mamuju, Sutinah memulai kariernya dengan bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintahan Kabupaten Mamuju.
Tercatat, Sutinah pernah menjabat sebagai Kasi Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju (2007), Kabid Bappeda Kabupaten Mamuju (2009), Kabid Bapedalda Kabupaten Mamuju (2012), dan Sekretaris Dinas Dikpora Kabupaten Mamuju (2015).
Selain itu, Sutinah juga pernah menjabat Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju (2017), dan Kepala Dinas Perdagangan (2018).
Sutinah juga tercatat sebagai anggota Bhayangkari Polri, mengingat dia adalah istri dari Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas, mantan Kapolrestabes Denpasar yang kini menjabat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi.
Maju sebagai bupati
Pada 2020, Sutinah mundur dari jabatannya sebagai Kadis Perdagangan Mamuju untuk maju dalam Pilkada Mamuju 2020.
Sutinah yang berpasangan dengan Ado Mas'ud maju sebagai calon bupati melawan petahana Habsi Wahid yang berpasangan Irwan Satya Putra Pababari.
Pasangan Sutinah-Ado berhasil keluar sebagai pemenang setelah mengumpulkan 76.627 suara.
Kemenangan ini sekaligus menandakan Sutinah sebagai bupati perempuan pertama di Kabupaten Mamuju.
Baca juga: Profil Bupati Petahana Demak Eistianah, Dokter Muda yang Akan Memimpin Demak 2025-2030
Pada Pilkada 2024, Sutinah kembali maju sebagai calon bupati dan berpasangan dengan Yuki Permana.
Diusung 13 partai, Sutinah melawan wakilnya di periode pertama Ado Mas'ud yang berpasangan dengan H. Damris.
Sutinah berhasil menang setelah unggul dalam perolehan suara dari Ado Mas'ud.
Harta Kekayaan Sutinah
Dilansir dari laman e-lhkpn.kpk.go.id, Sutinah memiliki harta kekayaan Rp 9.842.995.170 periodik 2023.
Kekayaan ini berasal dari tanah dan bangunan senilai Rp 5.100.000.000, alat transportasi dan mesin senilai Rp 756.900.000, harta bergerak lainnya senilai Rp 57.000.000, kas dan setara kas Rp 590.500.000, serta harta lainnya senilai Rp 3.333.595.170.
Profil Yuki Permana
Yuki lahir di Makassar Sulsel pada tanggal 30 Desember 1972.
Sekolah dasar di SD Negeri Panaikang, Makassar 1980-1986, melanjutkan ke SMP Negeri VIII Makassar 1986 -1989.
Kemudian masuk di STM Pembangunan 1989- 1993, kemudian kuliah di Universitas Hasanuddin Makassar 1993-1998.
Semasa sekolah Yuki menjadi anak yang berprestasi juga aktif di organisasi, di bangku kuliah.
Yuki menjadi anggota himpunan jurusan elektro dan menjabat sebagai ketua bidang di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Teknik Universitas Hasanuddin.
Selain itu, ia juga berperan sebagai wakil ketua di Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Unhas.
Saat itu dia mengambil jurusan Teknik Elektro, dan sempat menjadi ketua bidang Himpunan Mahasiswa Elektro lalu menjadi Ketua bidang BEM Teknik Unhas pada 1995 lalu.
Yuki juga ditempa dalam pergolakan masa Reformasi 1998, yang membentuk komitmennya untuk mensejahterakan masyarakat.
Ia memahami betul arti dari perubahan dan pentingnya mendengarkan suara rakyat.
Ia memulai karir politik sebagai Kepala Bidang Kaderisasi di DPD PKS Makassar.
Dari sana, Yuki terus mengembangkan kemampuannya, menjabat sebagai Sekretaris Umum di DPW PKS Sulawesi Selatan.
Puncaknya, pada tahun 2004, ia diamanahkan sebagai Ketua Umum DPW PKS Sulawesi Barat.
Yuki jatuh hati dan menikahi gadis Bugis asal Kabupaten Pinrang, Sulsel bernama Andi Hamdia, SH, M. HUM dan telah dikarunia 7 orang anak.
Pengalaman di pemerintahan juga tidak bisa diragukan, Yuki pernah menjabat sebagai anggota DPRD Sulbar dua periode.
Tak jarang, pria yang punya senyum khas ini ditemui di kegiatan sosial keagamaan.
Turun langsung bersama masyarakat di kegiatan bakti sosial seperti sunatan massal dan pembagian bahan pokok kerap ia lakukan, itu jauh hari sebelum namanya masuk dalam bursa calon wakil bupati Mamuju.
Harta Kekayaan Yuki Permana
Berdasarkan LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN).
Per tanggal Penyampaian/Jenis Laporan pada 27 Agustus 2024/Khusus - Calon kepala daerah, Yuki melaporkan harta kekayaannya.
Dalam laporan itu, total harta kekayaan Yuki Permana mencapai Rp992.329.304.
Baca juga: Profil Andi Sudirman Gubernur Terpilih Sulawesi Selatan 2024, Anak Petani yang Menang Pilkada 2024
Jauh dari total harta kekayaan Sutinah Suhardi, bupati terpilih yang emncapai Rp9,8 miliar.
Kekayaan Yuki yakni dua asset tanah dan bangunan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat masing-masing senilai Rp500 juta dan Rp450 juta.
Kemudian Yuki juga tercatat memiliki iga buah kendaraan, masing-masing dua roda empat dan sebuah motor.
Yakni Suzuki Ertiga AVJ4JF DX (4X2) MT Tahun 2017.
Kemudian satu unit Wuling Formo tahun 2020 dan sebuah motor Yamaha B3M M/T / SOLO Tahun 2020.
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunsulbar.com
Bupati dan Pejabat Mamuju Tak Temui Demonstran PPPK Paruh Waktu, Honorer Nyaris Segel Kantor Sutinah |
![]() |
---|
Honorer Maros Antusias Sambut Perpanjangan Pengisian DRH PPPK |
![]() |
---|
BKN Perpanjang Pengisian DRH, 6.656 Honorer Pemkot Makassar Segera Jadi PPPK Paruh Waktu |
![]() |
---|
Polres Maros Raup Rp146 Juta dari PPPK Paruh Waktu, Biaya SKCK Rp30 Ribu Per Orang |
![]() |
---|
Calon PPPK Paruh Waktu Membludak Urus SKCK di Polres Jeneponto |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.