Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Bursa Kapolri

Jawaban Komisi III DPR Soal 2 Nama Calon Kapolri Pengganti Jenderal Listyo

Sebelumnya, beredar isu bahwa Istana telah mengirim surpres calon Kapolri ke DPR. Komisi III DPR RI yang membidangi terkait ini menangapi.

Editor: Ansar
Kolase Tribun-timur.com
PERGANTIAN KAPOLRI - Presiden RI Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Munculnya dua nama perwira tinggi (Pati) Polri yang disebut masuk bursa calon Kapolri mendapat tanggapan dari anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Munculnya dua nama perwira tinggi (Pati) Polri yang disebut masuk bursa calon Kapolri mendapat tanggapan dari anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil.

Menurutnya, hingga kini belum ada informasi soal surat presiden (surpres) terkait calon Kapolri pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sebelumnya, beredar isu bahwa Istana telah mengirim surpres calon Kapolri ke DPR.

"Kami sendiri belum dapat kabar terkait adanya surpres ke DPR dalam hal pergantian Kapolri," kata Nasir, dikutip Minggu (14/9/2025). 

Nasir juga tak mengetahui soal dua calon kapolri berinisial D dan S.

Menurutnya pergantian pucuk pimpinan Polri merupakan kewenangan presiden.

"Intinya kita belum dapat validasi soal ini. Tapi sekali lagi itu kewenangannya presiden," tandas legislator PKS itu.

Komisi III DPR RI yang membidangi terkait ini menangapinya.

Bocoran dari  Nasir Djamil mengatakan, pergantian Kapolri terjadi di akhir tahun 2025.

Tapi apakah ada kemungkinan lebih cepat?

Tuntutan pergantian Kapolri dilakukan sebagai regenerasi tubuh Polri, juga sebagai tindak lanjut dari usulan massa yang tergabung saat demo 30 Agustus 2025.

Ditambah adanya kasus kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek onine (ojol) yang ditabrak kendaraan taktis (rantis) oleh Brimob pada Kamis (28/8/2025) di Kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.

Publik pun semakin geram lantaran banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan anggota Polri baik dalam demo maupun dalam kasus spesifik tertentu.

Penegakan hukum dinilai tidak adil, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

Bertumpuknya masalah ini memicu ketidakpuasan publik terhadap Polri, hingga muncullah tuntutan pemecatan Kapolri Listyo Sigit hingga reformasi Polri.

Oleh para 'penuntutnya', Jenderal Listyo juga dinilai gagal mengamankan unjuk rasa di akhir Agustus-awal September di Jakarta dan sejumlah daerah yang menewaskan setidaknya 10 orang.

Menurut Nasir Djamil, sudah seharusnya ada pergantian Kapolri yang baru demi kemajuan bangsa.

"Ya mudah-mudahan saja akhir tahun ini sudah ada Kapolri yang baru."

"Karena memang sudah saatnya juga dalam rangka regenerasi di tubuh kepolisian Republik Indonesia itu sendiri," lanjut nasir.

Terlebih, kata legislator PKS itu, pergantian pimpinan tertinggi Polri adalah suatu hak yang biasa.

Ia pun meminta publik untuk bersabar menunggu kabar dan perkembangannya.

Termasuk soal siapa sosok yang akan menggantikan Listyo Sigit sebagai Kapolri.

"Kita tunggu saja tanggal mainnya apa benar bahwa ada surat itu dan kemudian ada nama-nama yang beredar yang akan menjadi pengganti Kapolri Sigit saat ini," tandas Nasir.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum menerima surpres (surat presiden) terkait pergantian Kapolri.

Ia menegaskan, pimpinan DPR RI belum menerima surat apa pun terkait hal tersebut hingga Jumat (12/9/2025) malam.

“Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima surat Presiden mengenai pergantian Kapolri,” kata Dasco, dikutip dari Warta Kota, Sabtu (13/9/20225).

Muncul 2 Nama Perwira Tinggi Polri

Informasi yang beredar di kalangan awak media menyebut ada dua nama perwira tinggi yang kirim Istana ke parlemen.

Keduanya berpangkat komjen, dan satu di antaranya baru naik pangkat bintang tiga.

Info di kalangan wartawan menyebut, diperkirakan akhir pekan atau awal pekan depan bakal ada pengumuman dari Istana terkait isu Polri ini. 

Suyudi Ario Seto Jabat Komjen

Kapolri memimpin upacara kenaikan pangkat golongan perwira tinggi (Pati) di Rupattama Mabes Polri, Jumat (12/9/2025) lalu.

Sebanyak 27 personel mendapatkan kenaikan pangkat dua di antaranya dari Inspektur Jenderal (Irjen) ke Komisaris Jenderal (Komjen) Pol, yakni Komjen Pol Karyoto (Kabaharkam Polri) dan Komjen Pol Suyudi Ario Seto (Kepala BNN).

Kemudian ada tujuh personel naik pangkat dari Brigadir Jenderal (Brgjen) ke Inspektur Jenderal (Irjen) Pol, antara lain Kapolda Kaltara, Kapolda Banten, Kapolda Aceh, serta pejabat utama di Divhubinter dan Lemdiklat Polri.

Komjen Suyudi sendiri disebut masuk daftar jenderal yang berpeluang menjadi Kapolri menggantikan Listyo Sigit.

Suyudi merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994.

Komjen Dedi Prasetyo Wakapolri

Selain Komjen Suyudi, nama lain yang diprediksi masuk bursa calon Kapolri adalah Komjen Dedi Prasetyo.

Pada Surat Telegram Nomor: ST/1764/VIII/KEP./2025, tanggal 5 Agustus 2025, Komjen Dedi Prasetyo ditunjuk sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara RI (Wakapolri) oleh Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. 

Dedi menggantikan Ahmad Dofiri yang pensiun pada akhir Juni lalu. 

Komjen Dedi Prasetyo merupakan perwira tinggi Polri yang lahir pada 26 Juli 1968 di Magetan, Jawa Timur. 

Dia  menyelesaikan pendidikan sebagai perwira tinggi Polri pada Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) pada 1990. 

Dia  menyelesaikan pendidikan sebagai perwira tinggi Polri pada Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) pada 1990. 

Ketika Orde Baru, TNI dan Polri masih bersatu dalam Akabri. Dengan demikian, Akademi Kepolisian pun masih menjadi satu dengan Akabri.

Dedi mengawali karier profesional sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Reserse Kriminal (Kaurbinopsnal Satreskrim) Polres Lamongan, Jawa Timur.

Pada 2019, Dedi diberi tugas sebagai Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri.

Setahun setelah itu, Dedi kembali ditugaskan ke wilayah menjadi Kapolda Kalimantan Tengah. 

Dedi lalu kembali ditarik ke Mabes Polri dan menjabat sebagai Kadiv Humas Polri sejak 2021. 

Kemudian, Dedi dipercaya sebagai Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia pada 26 Februari 2023-11 November 2024.

Artikel Dikutip dari TribunSolo.com/ Tribunnews.com

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved