Bocoran Komisi III DPR RI, Jenderal Listyo Sigit Prabowo Jabat Kapolri Sampai 2025

TRIBUN-TIMUR.COM - Isu pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang saat ini dijabat oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo semakin ramai diperbincangkan.

Sejumlah nama jenderal bintang tiga disebut-sebut masuk dalam bursa calon, termasuk Komjen Suyudi Ario Seto.

Komjen Suyudi sendiri disebut masuk daftar jenderal yang berpeluang menjadi Kapolri menggantikan Listyo Sigit.

Suyudi merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994.

Dia memulai kiprah kepemimpinannya menjadi Kapolsek Metro Pasar Minggu, lalu Kapolsek Metro Tanah Abang, dan Kapolsek Metro Penjaringan.

Suyudi juga berpengalaman atau spesialis di bidang reserse dengan pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Kanit Jatanras Polda Metro Jaya.

Ia juga pernah menjabat Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Kanit Resmob Bareskrim Polri.

Jenderal bintang dua ini juga pernah menduduki jabatan sebagai Kapolres Majalengka tahun 2014.

Setahun kemudian Suyudi menjabat Kapolres Bogor, lalu menjadi Wakapolres Metro Jakarta Barat.

Pada 2016, Suyudi kembali lagi ke Jawa Barat menjadi Kapolresta Bogor Kota.

Tahun 2017, Suyudi menjadi Kapolres Metro Jakarta Pusat, dan lalu diangkat sebagai analis kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri.

Setelah dua tahun dipercaya menjabat Direskrimum Polda Metro Jaya, ia kemudian diangkat menjadi Wakapolda Metro Jaya.

Menjelang pelaksanaan Pilkada 2024, Suyudi dilantik menjadi Kapolda Banten menggantikan Irjen Pol Abdul Karim yang dimutasi sebagai Kadiv Propam.

Pergantian pucuk pimpinan Polri ini telah ditanggapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. 

Presiden Prabowo Subianto diketahui telah mengirimkan surat presiden (surpres) kepada DPR RI sebagai langkah awal dalam proses pergantian. 

Dalam proses ini, Komisi III DPR RI memegang peran sentral.

Komisi yang membidangi hukum, hak asasi manusia (HAM), dan keamanan ini bertugas memastikan penegakan hukum dan keadilan.

Secara garis besar, Komisi III memiliki tiga fungsi utama:

• Hukum: Berperan dalam penyusunan, pembahasan, dan pengawasan undang-undang yang berkaitan dengan sistem peradilan dan penegakan hukum.
• HAM: Mengawasi dan mendorong pemajuan serta perlindungan hak-hak dasar warga negara.
• Keamanan: Memantau kinerja lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan negara.

Menanggapi isu beredar, anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, memberikan komentar yang cukup mengejutkan.

Menurutnya, informasi yang ia terima mengindikasikan bahwa Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan tetap dipertahankan sebagai Kapolri.

Pernyataan ini memberikan sedikit kejelasan di tengah spekulasi yang berkembang terkait masa depan kepemimpinan di institusi Polri.

"Ya kami tidak tahu (surpres), tapi kami dapat kabar juga Pak Sigit ini akan dipertahankan sampai akhir tahun 2025. Jadi di satu sisi kami mendapatkan kabar bahwa dia akan bertahan sampai 2025," kata Nasir saat dihubungi, Sabtu (13/9/2025).

Dia diberitahu oleh salah seorang sumber bahwa Listyo masih dipertahankan hingga 2025.

"Ya mudah-mudahan saja akhir tahun ini sudah ada Kapolri yang baru. Karena memang sudah saatnya juga dalam rangka regenerasi ditunggu kepolisian Republik Indonesia itu sendiri," kata dia.

Jika Listyo diganti Kapolri pada 2025, artinya ia pensiun dini.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo lahir pada 5 Mei 1969. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, batas usia pensiun anggota Polri adalah 58 tahun.

Dengan demikian, Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan mencapai usia pensiun normal pada 5 Mei 2027.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi dilantik sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021 oleh  Presiden Jokowi.

Hingga saat ini, September 2025, ia telah menjabat sebagai Kapolri selama sekitar 4 tahun dan 8 bulan.

Adapun Legislator PKS itu menyebut isu pergantian pimpinan tertinggi Polri adalah suatu hak yang biasa.

"Kita tunggu saja tanggal mainnya apa benar bahwa ada surat itu dan kemudian ada nama-nama yang beredar yang akan menjadi pengganti Kapolri Sigit saat ini," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebutkan telah mengirim surat ke DPR RI terkait pergantian Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Desakan pergantian Kapolri

Sebelumnya telah dilayangkan berbagai pihak, mulai pengamat hingga mahasiswa, terkait insiden tertabraknya pengemudi ojok online, Affan Kurniawan, oleh anggota Brimob, akhir Agustus lalu.

Oleh para 'penuntutnya', Jenderal Listyo juga dinilai gagal mengamankan unjuk rasa di akhir Agustus-awal September di Jakarta dan sejumlah daerah yang menewaskan setidaknya 10 orang.

Informasi yang beredar di kalangan awak media menyebut ada dua nama perwira tinggi yang kirim Istana ke parlemen. Keduanya berpangkat komjen, dan satu di antaranya baru naik pangkat bintang tiga.

Info di kalangan wartawan menyebut, diperkirakan akhir pekan atau awal pekan depan bakal ada pengumuman dari Istana terkait isu Polri ini. 

Sampai saat ini anggota DPR belum mendapatkan informasi soal adanya surat presiden (surpres) 

 Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum menerima surpres (surat presiden) terkait pergantian Kapolri.

Ia menegaskan, pimpinan DPR RI belum menerima surat apa pun terkait hal tersebut hingga Jumat (12/9/2025) malam.

“Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima surat Presiden mengenai pergantian Kapolri,” kata Dasco, dikutip dari Warta Kota, Sabtu (13/9/20225).

Bursa calon Kapolri, Suyudi Ario Seto Jabat Komjen

Kapolri memimpin upacara kenaikan pangkat golongan perwira tinggi (Pati) di Rupattama Mabes Polri, Jumat (12/9/2025).

Sebanyak 27 personel mendapatkan kenaikan pangkat dua diantaranya dari Inspektur Jenderal (Irjen) ke Komisaris Jenderal (Komjen) Pol, yakni Komjen Pol Karyoto (Kabaharkam Polri) dan Komjen Pol Suyudi Ario Seto (Kepala BNN).

Kemudian ada tujuh personel naik pangkat dari Brigadir Jenderal (Brigjen) ke Inspektur Jenderal (Irjen) Pol, antara lain Kapolda Kaltara, Kapolda Banten, Kapolda Aceh, serta pejabat utama di Divhubinter dan Lemdiklat Polri.

Komjen Dedi Prasetyo Diprediksi Masuk Bursa Calon Kapolri

Selain Komjen Suyudi, nama lain yang diprediksi masuk bursa calon Kapolri adalah Komjen Dedi Prasetyo.

Pada Surat Telegram Nomor: ST/1764/VIII/KEP./2025, tanggal 5 Agustus 2025, Komjen Dedi Prasetyo ditunjuk sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara RI (Wakapolri) oleh Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. 

Dedi menggantikan Ahmad Dofiri yang pensiun pada akhir Juni lalu. 

Komjen Dedi Prasetyo merupakan perwira tinggi Polri yang lahir pada 26 Juli 1968 di Magetan, Jawa Timur. 

Dia  menyelesaikan pendidikan sebagai perwira tinggi Polri pada Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) pada 1990. 

Ketika Orde Baru, TNI dan Polri masih bersatu dalam Akabri. 

Dengan demikian, Akademi Kepolisian pun masih menjadi satu dengan Akabri.

Dedi mengawali karier profesional sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Reserse Kriminal (Kaur Bin Opsnal Satreskrim) Polres Lamongan, Jawa Timur.

Pada 2019, Dedi diberi tugas sebagai Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri.

Setahun setelah itu, Dedi kembali ditugaskan ke wilayah menjadi Kapolda Kalimantan Tengah. 

Dedi lalu kembali ditarik ke Mabes Polri dan menjabat sebagai Kadiv Humas Polri sejak 2021. 

Kemudian, Dedi dipercaya sebagai Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia pada 26 Februari 2023-11 November 2024.

Desakan agar Kapolri Mundur

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo belakangan ini jadi sorotan.

Di tengah desakan publik agar Listyo Sigit mengundurkan diri, 

Terkini, politikus senior PDI Perjuangan (PDI), Panda Nababan ikut memberikan kritik.

Menurutnya, saat ini Listyo Sigit seakan tersandera dengan jabatannya yang sudah empat tahun diembannya. 

Ia menilai dalam tradisi kepolisian, jarang ada jabatan tertinggi tersebut yang menjabat lebih dari lima tahun. Biasanya masa jabatan itu hanya berkisar dua sampai empat tahun demi menjaga kesegaran institusi. 

Akan tetapi, Listyo Sigit sampai sekarang tak kunjung 'lengser keprabon'. 

Hal ini dinilai Panda karena Listyo Sigit menikmati jabatannya secara sadar. 

"Sudah periodenya, sudah waktunya gitu loh. Tetapi karena dia ikut bermain, dia nikmati, dia ombang-ambingkan, dia enggak ada keputusan. Sebenarnya kalau jujur, kalau normal, "Pak saya sudah 5 tahun pak, tradisi selama ini paling lama 4 tahun di Polri. Hampir tidak pernah ada 5 tahun," ujar Panda seperti dikutip dari YouTube Keadilan TV yang tayang pada Kamis (11/9/2025). 

Semestinya, Listyo Sigit mengambil langkah berani dengan menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo bahwa masa baktinya telah selesai. 

Tindakan itu dinilai sikap normal sebagai bentuk penyegaran di tubuh Polri. 

"Situasi itu menyandera dia, keadaan itu menyandera dia sehingga dia tidak bisa mengambil satu keputusan yang drastis. Apa itu keputusan yang drastis? Besok pagi dia menghadap presiden,

"Pak, saya berhenti". Kasih kesempatan kepada junior-juniornya banyak jenderal polisi yang jago-jago. Yang punya kredibilitas tinggi," jelasnya. 

Singgung Prabowo

Selain mengkritik Listyo Sigit, Panda juga menyinggung peran Presiden Prabowo. 

Sebenarnya, Prabowo juga bisa saja meminta Listyo Sigit untuk mundur. 

Namun, ia mempertanyakan apakah Prabowo memiliki nyali dan wibawa politik untuk memutuskan itu. 

“Di belakang layar, Prabowo bisa panggil Sigit, "udah lah Sigit mundur aja kau". Bisa dia, tapi punya nyali enggak untuk melakukan itu? Ada wibawa enggak? Ada tingkat kesadaran Pak Prabowo ke situ enggak? Kok dibiarin terus ini," lanjutnya.  

Panda mengingatkan bahwa jika seorang Kapolri terlalu lama menjabat, maka berisiko kehilangan kepekaan dalam merespons persoalan.

"Kalau terlampau lama pasti tidak sensitif lagi, tidak peka. Maka diatur periodenya tiap 4 tahun, tiap 5 tahun, untuk tetap segar menghadapi persoalan, itu hal yang wajar, ini mau dilanggar," pungkasnya. 

Sumber: TribunSolo.com/ Tribunnews.com