Sosok Budi Gunawan Menko Polkam Dicopot Prabowo, Dulu Calon Tunggal Kapolri Tapi Gagal

TRIBUN-TIMUR.COM - Rekam jejak Budi Gunawan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dicopot Presiden Prabowo.

Tugas utama Menko Pokam adalah mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan nasional.

Sebagai menteri koordinator, ia tidak memiliki kementerian sendiri yang beroperasi di bawahnya, melainkan bertindak sebagai "kapten" yang menyatukan kerja sama antar kementerian dan lembaga di bawah koordinasinya.

Budi Gunawan direshuffle Prabowo merombak susunan Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025).

"Pada sore ini, sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian di antaranya Kemenko bidang Politik dan Keamanan," ucap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Sebelum terjun ke kursi pemerintahan, Budi Gunawan adalah polisi.

Karier Budi Gunawan pernah berkibar di lembaga intelijen negara.

Bahkan kariernya pernah melejit di era Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Rekam Jejak Budi Gunawan

Budi Gunawan lahir di Solo, pada 11 Desember 1959.

Solo dikenal sebagai Surakarta, adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah.

Ia menempuh pendidikan di SMA 3 Teladan Jakarta sebelum melanjutkan ke Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) bagian kepolisian di Semarang dan lulus pada 1983.

AKABRI didirikan pada tahun 1965 untuk menyatukan pendidikan para perwira muda dari empat angkatan, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam satu institusi. 

Tujuannya adalah untuk membangun soliditas dan integrasi di antara para calon perwira, sehingga mereka memiliki pemahaman yang sama tentang doktrin dan visi pertahanan negara.

Pada 1999, seiring dengan pemisahan Polri dari TNI, AKABRI secara resmi dibubarkan.

Setiap akademi kembali berdiri secara mandiri, dengan nama aslinya, dan berada di bawah komando matra masing-masing.

Karier Budi Gunawan dimulai dari jabatan Kapolsekta Tanjung Karang Barat, Poltabes Bandar Lampung pada 1986.

Setelah itu, Budi banyak berkecimpung di bidang lalu lintas, di antaranya Kasat Lantas Poltabes Palembang (1992) dan Kabag Lantas Polwil Lampung (1995).

Namanya makin dikenal setelah menjadi Ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2000-2004.

Selepas itu, ia menjabat berbagai posisi penting di Polri, mulai dari Kapolda Jambi (2008-2009), Kapolda Bali (2012), hingga Wakapolri (2015-2016). 

Kapolda memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan semua unit serta personel polisi di satu provinsi.

Kapolda bertanggung jawab penuh atas segala kebijakan dan operasional kepolisian di wilayahnya.

Sementara Wakapolri Wakapolri membantu Kapolri dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kepolisian. 

Ia menjadi tangan kanan Kapolri dalam mengendalikan operasional dan administrasi seluruh institusi Polri.

Pada Januari 2015, Presiden Jokowi mengajukan nama Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR RI.

DPR lantas mengumumkan Budi Gunawan lolos uji kelayakan dan kepatutan sehingga bisa dilantik oleh Presiden sebagai Kapolri.

Beberapa hari berselang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan dan menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka.

KPK menduga, ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan oleh mantan ajudan Megawati itu.

KPK mencium ada transaksi janggal yang dilakukan Budi Gunawan saat menjadi Kepala Biro Pembinaan Karier PSDM Polri periode 2004-2006.

Polemik ini disebut sebagai kasus rekening gendut.

Kasus rekening gendut adalah istilah populer yang merujuk pada dugaan kepemilikan rekening bank dengan saldo tidak wajar dan mencurigakan oleh sejumlah perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Kasus ini pertama kali mencuat pada tahun 2010 dan kemudian kembali ramai diperbincangkan pada tahun 2014-2015.

Namun, saat itu Budi Gunawan melawan dengan mengajukan praperadilan dan menang.

Statusnya sebagai tersangka gugur, kemudian kasusnya dilimpahkan ke kepolisian sebelum akhirnya dihentikan karena dinilai tak memiliki bukti yang cukup. 

Masalah ini membuat Budi Gunawan gagal menjadi Kapolri pada 2015.

Padahal, namanya sempat menjadi kandidat tunggal yang diajukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Komisi III DPR. 

Akhirnya, posisi Kapolri diberikan kepada Badrodin Haiti, meskipun Budi Gunawan sudah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan.

Budi Gunawan lalu ditunjuk menjadi Wakapolri dalam Sidang Wanjakti setelah Badrodin naik menjadi Kapolri.

Setahun berselang, nama Budi Gunawan kembali muncul sebagai calon pengganti Badrodin Haiti yang akan pensiun.

Namun, Jokowi lebih memilih Tito Karnavian sebagai Kapolri baru dan memberikan Budi Gunawan jabatan sebagai Kepala BIN. 

Pada 9 September 2016, Budi Gunawan diangkat Jokowi sebagai Kepala BIN. Pangkatnya juga dinaikkan dari Komjen menjadi Jenderal Polisi.

Pada Januari 2018, Budi Gunawan pensiun dari Polri karena usianya sudah 58 tahun, tetapi tetap menjabat sebagai kepala BIN.

Budi Gunawan menjabat Kepala BIN mulai 2016-2024, selama itu pula dia fokus pada pendekatan humanis dan hukum.

Diberhentikan Prabowo

Kabar penggantian Budi Gunawan sebagai Menko Polkam sebenarnya telah terdengar tiga bulan lalu.

Mantan wartawan Istana Negara dari Harian Kompas, Suhartono, memberikan penjelasan terkait kabar itu.

Ia menyebut, pertimbangannya kemungkinan adalah pertimbangan politik.

"Penggantian Pak Budi Gunawan saya sudah pernah dengar sekitar 3 bulan lalu memang sudah akan diganti. Pertimabngannya tentu politik, mungkin kedekatan ya. Barangkali Pak Prabowo ingin Menko Polkam-nya benar-benar dekat dengan beliau jadi harus diganti," ujarnya dalam tayangan live Breaking News Kompas TV.

"Saya pernah konfirmasi juga ke stafnya Pak Budi Gunawan, 3 bulan lalu, 'Itu Pak Budi mau diganti ya?', Oiya mas udah lama itu katanya mau diganti, kita tinggal tunggu aja', tadi saya juga konfirmasi 'ada panggilan (ke istana) ga?' tidak ada, Pak Budi ada di kantor baru bekerja," tambah dia.

Prabowo Reshuffle Budi Gunawan, Apa Kata PDIP?

Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dari Budi Gunawan.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Aria Bima mengatakan bahwa pencopotan Budi Gunawan dari Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Prabowo.

"Itu prerogatif Presiden. Enggak ada melihat apa, itu hak prerogatif Presiden, harus kita hormati," ujar Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Aria mengatakan, partai berlambang kepala banteng itu memang memiliki kedekatan dengan Budi Gunawan.

Namun, ia menekankan bahwa PDI-P sebagai organisasi tetap memilih berada di luar pemerintahan Prabowo.

"Organisasi kan Ibu (Megawati) sudah jelas. Bahwa PDI-P ada di luar pemerintahan. Kita mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo. Tapi positioning politiknya kita tidak dalam lingkaran eksekutif," ujar Aria.

"Dan sosok seorang Pak Budi Gunawan adalah sosok yang PDI sangat hormat dengan kompetensi beliau, tapi kalau wilayah pemerintahan ya ada di wilayahnya Pak Prabowo," sambungnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR itu pun enggan berkomentar soal sosok yang tepat menggantikan mantan ajudan Megawati Soekarnoputri di kursi Menko Polkam.

"Saya yakin Pak Prabowo ini kan dari segi Menko Polkam kan memang sudah kompetensinya ya. Akan ada kriteria-kriteria yang memiliki persyaratan untuk menjadi seorang Menko Polkam, yang akan menggantikan Pak Budi Gunawan," ujar Aria.

Dalam pelantikan yang dilakukan pada Senin (8/9/2025), belum ada nama yang diumumkan untuk menggantikan Budi Gunawan untuk posisi Menko Polkam.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun mengungkapkan alasannya.

"Berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polkam," ujar Prasetyo usai pelantikan, Senin (8/9/2025).

"Sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam," sambungnya.

Dalam pelantikan tersebut, Prabowo juga belum mengungkap pengganti Dito Ariotedjo di kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Namun alasannya berbeda dengan posisi Menko Polkam, karena sosok pengganti Dito masih berada di luar kota, sehingga tidak bisa dilantik pada hari yang sama.

"Pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan dalam posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Nanti di prosesi pelantikan yang berikutnya," jelas Prasetyo.

Diketahui, Prabowo kembali merombak kabinetnya pada Senin (8/9/2025). Kali ini, ada lima menteri yang terkena reshuffle.

Berikut daftar menteri yang kena reshuffle terbaru:

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Budi Gunawan

Menteri Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh Dito Ariotedjo

Menteri Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani, diganti oleh Purbaya Yudhi Sadewa

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dipimpin Abdul Kadir Karding, diganti oleh Mukhtarudin

Menteri Koperasi yang dipimpin oleh Budi Arie Setiadi, diganti oleh Ferry Juliantono.

Di sisi lain, Prabowo melantik Menteri Haji dan Umrah yang berubah nomenklatur dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

Sosok yang dipercaya menjadi Menteri Haji adalah Irfan Yusuf, sedangkan wakil menterinya adalah Dahnil Anzar Simanjuntak.

(Bangkapos.com/Tribunnews.com/Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com