Jejak Rekam dan Kontroversi 5 Menteri Diganti Presiden Prabowo Subianto

TRIBUN-TIMUR.COM- Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih. 

Hal itu disampaikan menteri sekretaris negara, Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025). 

Lima menteri disebut akan diganti: Menko Polhukam Budi Gunawan, Menpora Dito Ariotedjo, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sedangkan 1 kementerian baru akan dilantik menteri dan wakil menterinya.

"Bapak Presiden telah menandatangani keputusan pengangkatan Menteri dan wakil Menteri di kementerian haji dan umroh yang rencananya akan dilakukan pada sore hari ini," kata Prasetyo di Istana.

Baca juga: Daftar Kasus 5 Menteri Terkena Reshuffle, dari Budi Gunawan, Sri Mulyani, Dito, Budi Arie, Karding

Budi Gunawan

Budi Gunawan adalah salah satu tokoh penting di bidang kepolisian dan intelijen Indonesia.

Lahir pada 11 Desember 1959 di Surakarta, Jawa Tengah, ia dikenal sebagai perwira polisi dengan perjalanan karier panjang sebelum kemudian dipercaya memimpin Badan Intelijen Negara (BIN) dan kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Pendidikan kepolisian ia tempuh di Akademi Kepolisian, lulus tahun 1983, dengan berbagai prestasi akademik. Ia meraih predikat terbaik di Sespimpol pada 1988 dan di Lemhannas pada 2005.

 Tidak hanya berkarier di kepolisian, Budi juga menekuni dunia akademik hingga berhasil meraih gelar doktor ilmu hukum dengan predikat summa cum laude dari Universitas Trisakti pada 2018.

Kariernya di kepolisian mencakup berbagai jabatan penting, mulai dari Kapolda Jambi, Kapolda Bali, hingga Kepala Lemdiklat Polri. Ia juga pernah menjadi ajudan Wakil Presiden pada 1999–2000 dan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2000–2004.

Posisi strategis lain yang sempat ia emban adalah Wakil Kepala Kepolisian RI sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Kepala BIN pada 9 September 2016.

Di bawah kepemimpinannya, BIN mengalami transformasi signifikan. Budi Gunawan membentuk divisi-divisi baru, termasuk intelijen siber dan intelijen medis “Wangsa Avatara” untuk menghadapi ancaman bioterorisme.

Ia juga mengembangkan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) menjadi kampus modern berbasis teknologi dan sempat dikukuhkan sebagai profesor pada 2018.

Selain itu, ia menggagas pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) dan Papua Youth Creative Hub (PYCH) yang ditujukan untuk memperkuat persatuan bangsa dan memberdayakan pemuda.

Pada Oktober 2024, Budi Gunawan mendapat amanah baru sebagai Menko Polkam dalam kabinet. Ia juga aktif dalam bidang lain, termasuk menjabat Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Ketua Umum Pengurus Besar E-Sports Indonesia.

Namun, perjalanan kariernya tidak lepas dari kontroversi.

Pada 2015, saat dicalonkan sebagai Kapolri tunggal, ia justru ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan rekening gendut.

Penetapan itu memicu polemik nasional, mengingat status tersangka bertentangan dengan posisinya sebagai calon Kapolri. Budi kemudian mengajukan praperadilan dan menang, sehingga status tersangka tersebut batal demi hukum.

Kontroversi lain yang sempat muncul adalah dugaan penggunaan KTP palsu untuk membuka rekening dalam praktik suap, meski tidak ada bukti kuat yang membuat kasus itu berlanjut ke proses hukum.

Kritikus juga menilai pencalonannya sebagai Kapolri kala itu mencederai kredibilitas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan menimbulkan kekecewaan publik terhadap integritas lembaga hukum.

Meski demikian, Budi Gunawan tetap melanjutkan kariernya di jalur strategis dan dipercaya memimpin institusi vital negara.

Reputasinya kini tercatat sebagai pejabat yang berhasil mendorong modernisasi intelijen Indonesia, meski catatan kontroversial tetap melekat dalam perjalanan panjang kariernya.

Dito Ariotedjo

Ario Bimo Nandito Ariotedjo, atau lebih dikenal dengan nama Dito Ariotedjo, adalah sosok menteri muda yang kini menjadi perhatian publik.

Lahir di Jakarta pada 25 September 1990, Dito dikenal sebagai figur generasi milenial yang meniti karier politik, bisnis, hingga olahraga sebelum akhirnya dipercaya Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) pada April 2023.

Saat itu, usianya baru 32 tahun dan menjadikannya menteri termuda di kabinet.

Latar belakang keluarga Dito tak lepas dari posisi strategis. Ayahnya, Arie Prabowo Ariotedjo, pernah menjabat Direktur Utama PT Aneka Tambang (ANTAM), sementara kakeknya, Sri Bimo Ariotedjo, adalah perwira tinggi TNI AU sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Filipina.

Dari sisi pendidikan, Dito menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2012.

Sejak masa kuliah ia aktif berorganisasi, termasuk di BEM FH UI dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Karier politiknya dimulai saat bergabung dengan Partai Golkar. Ia kemudian dipercaya sebagai Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) periode 2016–2022 dan menjabat sejumlah posisi di tubuh Golkar.

Selain itu, Dito juga aktif di pemerintahan sebagai staf khusus Menko Perekonomian.

Di bidang olahraga dan bisnis, ia mendirikan RANS Sport bersama Raffi Ahmad dan Rudy Salim. Ia pun menjadi Chairman RANS Nusantara FC dan ikut membangun RANS PIK Basketball.

Kiprahnya semakin terlihat saat dipercaya menjadi Chef de Mission kontingen Indonesia di Youth Olympic Games 2018.

Saat menjadi Menpora, Dito ikut mengawal pencapaian penting. Indonesia sukses merebut emas sepak bola di SEA Games 2023, serta mencatat sejarah baru pada Olimpiade Paris 2024 dengan meraih dua medali emas dari cabang berbeda dan satu medali perunggu.

Prestasi ini menjadi catatan penting di masa kepemimpinannya.

Meski kariernya terbilang cemerlang, perjalanan Dito tidak lepas dari kontroversi. Pada 2023, namanya terseret dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kominfo senilai Rp8 triliun.

Ia dipanggil Kejaksaan Agung sebagai saksi setelah salah satu terdakwa menyebut adanya aliran dana sebesar Rp27 miliar yang dikaitkan dengan namanya. 

Dito menegaskan kesiapannya memenuhi panggilan hukum kapan pun diperlukan dan hingga kini statusnya hanya sebagai saksi.

Selain kasus tersebut, publik juga menyoroti latar belakang keluarganya yang dekat dengan dunia bisnis dan politik.

Sebagian kalangan menganggap posisinya sebagai Menpora tidak terlepas dari faktor koneksi politik, meski di sisi lain ia terbukti membawa sejumlah capaian olahraga nasional.

Kini, Dito Ariotedjo tetap bertahan di jabatan Menpora di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk periode 2024–2029.

Jejaknya sebagai menteri termuda, tokoh muda Golkar, sekaligus pebisnis olahraga membuatnya kerap disebut sebagai representasi generasi milenial di lingkaran elit politik.

Namun, sorotan publik dan catatan kontroversi yang melekat masih akan menjadi bagian dari perjalanan panjang kariernya.

Sri Mulyani 

Sri Mulyani Indrawati dan Kontroversinya

Sri Mulyani Indrawati adalah salah satu ekonom paling berpengaruh di Indonesia sekaligus tokoh yang diakui dunia.

Lahir di Bandar Lampung pada 26 Agustus 1962, ia menempuh pendidikan ekonomi di Universitas Indonesia sebelum meraih gelar doktor di University of Illinois Urbana–Champaign, Amerika Serikat, pada 1992.

Kariernya dimulai di dunia akademik dan lembaga riset, kemudian berlanjut ke kancah internasional saat dipercaya menjadi Direktur Eksekutif IMF mewakili 12 negara Asia Tenggara pada 2002.

Namanya semakin mencuat ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkatnya sebagai Menteri Keuangan pada 2005. 

Di masa kepemimpinannya, ia dikenal sebagai reformis yang berani menindak mafia pajak serta melakukan restrukturisasi birokrasi keuangan.

Pada 2010, Sri Mulyani sempat mundur dari kabinet dan bergabung dengan Bank Dunia sebagai Direktur Pelaksana.

Namun, pada 2016 ia kembali ke pemerintahan atas permintaan Presiden Joko Widodo, dan berlanjut dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Kabinet Indonesia Maju jilid berikutnya.

Rekam jejaknya membuat ia menjadi menteri keuangan yang menjabat dalam tiga periode presiden berbeda, sebuah catatan langka dalam sejarah Indonesia.

Kiprahnya diakui secara global. Ia beberapa kali dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia Pasifik versi FinanceAsia, serta mendapat penghargaan Menteri Keuangan Terbaik Dunia 2018 pada pertemuan IMF–World Bank di Dubai.

Di dalam negeri, Sri Mulyani berhasil menjaga stabilitas fiskal, menekan defisit APBN, serta mengawal ekonomi Indonesia melewati krisis pandemi Covid-19.

Meski demikian, perjalanan panjangnya tidak lepas dari kontroversi. Salah satu yang paling besar adalah keterlibatannya dalam bailout Bank Century 2008 senilai Rp6,7 triliun.

Kebijakan itu menuai protes luas dan berujung pada pembentukan panitia khusus DPR. Walau secara hukum ia tidak terbukti bersalah, isu tersebut terus membayangi reputasinya.

Pada 2023, namanya kembali disorot setelah ia melaporkan dugaan penyelewengan dana Rp2,5 triliun di Indonesia Eximbank ke Kejaksaan Agung.

Langkah ini dipandang sebagai keberanian dalam memberantas korupsi, meski juga memunculkan resistensi dari kalangan politik dan bisnis.

Kontroversi lainnya muncul dalam hubungan dengan Presiden Prabowo.

Sri Mulyani dikenal sangat disiplin terhadap anggaran negara, termasuk menolak usulan penambahan anggaran besar untuk sektor pertahanan. Hal ini memunculkan spekulasi soal kurangnya “chemistry” antara dirinya dengan kepala negara.

Ia juga beberapa kali menjadi sasaran kritik publik. Pada 2018, ia dilaporkan ke Bawaslu karena gestur yang dianggap berbau kampanye. Di tengah gejolak politik 2025, rumah dinasnya bahkan sempat menjadi sasaran penjarahan massa yang marah terhadap kebijakan fiskal pemerintah.

Belakangan, sempat muncul rumor pengunduran dirinya ketika pasar modal Indonesia anjlok, namun ia menegaskan tetap berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi.

Sri Mulyani adalah figur teknokrat yang dihormati, tetapi juga rentan menjadi target politik karena kebijakannya yang tegas dan kerap tidak populer.

Di satu sisi, ia dianggap sebagai simbol integritas dan profesionalisme; di sisi lain, ia harus menghadapi tantangan besar di tengah tarik-menarik kepentingan politik dan tekanan publik.(*)