Siapa Subhan? Penggugat Rp125 Triliun Gibran Rakabuming

TRIBUN-TIMUR.COM - Siapa Subhan? sosok penggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Gibran Rakabuming digugat perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Subhan mengaku warga sipil.

Ia mempersoalkan syarat pencalonan Gibran sebagai cawapres pada Pemilu 2024.

Dalam petitumnya, Subhan menuntut ganti rugi dalam jumlah fantastis.

"Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat dan seluruh Warga Negara Indonesia sebesar Rp 125.000.010.000.000,- (seratus dua puluh lima triliun sepuluh juta rupiah), dan disetorkan ke Kas Negara," isi petitum. 

Selain Gibran, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga jadi tergugat.

Subhan meminta majelis hakim menyatakan Gibran KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Ia juga menuntut agar Gibran dinyatakan tidak sah sebagai Wakil Presiden periode 2024–2029.

Gugatan ini terdaftar dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst dan sidang perdana dijadwalkan pada Senin (8/9/2025) mendatang.

Saati dihubungi, Subhan menyoroti riwayat sekolah Gibran. 

"Syarat menjadi Cawapres tidak terpenuhi. Gibran tidak pernah sekolah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI,” ujar Subhan saat dihubungi, Rabu (3/9/2025).

Baik Gibran dan KPU, keduanya diduga melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).

“PMH perdata bersama KPU,” kata Subhan menambahkan.

Berikut isi petitum:

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibatnya.

3. Menyatakan Tergugat I tidak sah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024 - 2029.

4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat dan seluruh Warga Negara Indonesia sebesar Rp 125.000.010.000.000,- (seratus dua puluh lima triliun sepuluh juta rupiah), dan disetorkan ke Kas Negara.

5. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dari Para Tergugat.

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan Putusan Pengadilan ini.

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Soal gugatan perdata

Gugatan perdata merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum ke pengadilan.

Berbeda dengan perkara pidana yang fokus pada pelanggaran terhadap negara atau umum, gugatan perdata biasanya berkaitan dengan individu, perusahaan atau organisasi yang melawan hukum.

Pernah Digugat 2023 Lalu

Gibran juga pernah digugat pada 2023 lalu ke Mahkamah Konstitusi (MK) menjelang Pilpres 2024.

Hal ini terkait Gibran yang saat itu belum berusia 40 tahun bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.

Adapun Pasal 169 huruf q UU Pemilu berbunyi, “Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”.

Namun MK  menolak gugatan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana itu.

Pasal 169 huruf q  dimaknai atau ditambahkan normanya oleh MK melalui putusan nomor 90 sebagai "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Sehingga Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto dalam Pemilu Presiden 2024.

Pertemuan Gibran dengan Ojol disorot

Pakar telematika Roy Suryo baru-baru ini menyoroti pertemuan yang dilakukan antara Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dengan perwakilan driver ojek online (ojol).

Pertemuan yang berlangsung di Istana Wakil Presiden, Jakarta pada Minggu (31/8/2025) terjadi di tengah gelombang unjuk rasa pasca tewasnya salah satu driver ojol bernama Affan Kurniawan yang terlindas kendaraan rantis Brimob.

Adapun pertemuan yang berlangsung antara Wapres Gibran dengan perwakilan driver ojol tersebut mengundang berbagai macam reaksi warganet, termasuk Roy Suryo.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menilai pertemuan yang dilakukan Wapres Gibran dengan perwakilan driver ojol seperti sudah diatur.

Bahkan, Roy Suryo mengibaratkan seperti pertemuan yang palsu karena ada sejumlah orang yang diragukan berprofesi sebagai driver ojek online. 

"Kemarin ada reuni palsu, sekarang ojol palsu. Ya, mungkin beberapa benar ya. Tapi, kan ketahuan sepatunya enggak sesuai, jaketnya kinclong," kata Roy Suryo dikutip dari TribunJakarta.com, Rabu (3/9/2025).

Ia lebih lanjut mengatakan bahwa masyarakat sudah bisa menilai kebenaran dari sebuah peristiwa.

"Kalau kita bohong pasti ketahuan, karena tidak genuine. Sesuatu yang tidak genuine itu pasti akan terbongkar dan netizen kita BIN-nya, Badan Intelijen Netizen, luar biasa. Cepet banget," katanya. 

Bahkan ia menilai ada sejumlah kejanggalan dari pertemuan yang mengundang tanda tanya besar. 

Biasanya, kata Roy, pejabat negara yang bersangkutan akan menyampaikan pernyataan setelah melakukan pertemuan resmi. 

Namun, justru dalam peristiwa ini, Wapres Gibran tidak muncul ke publik. 

Pihak yang mengaku sebagai driver ojek online lah yang muncul dan memberikan pernyataan dari hasil pertemuan itu. 

"Nah, yang menarik adalah tidak ada statement dari Wapres Gibran, tapi justru statement dari para driver ojol,” sambungnya.

Roy Suryo juga menemukan sesuatu yang menarik dari pernyataan yang disampaikan salah satu perwakilan ojek online. 

Perwakilan ojek online itu menyebutkan kata 'taruna' sebagai pengganti dari rekan-rekan ojol. 

"Jadi, ada di antara mereka itu yang bilang bahwa pertemuan ini nanti akan kami kabarkan kepada para taruna. Bukan driver. Silakan cek video yang beredar. Ini konyol banget, saya bongkar di sini," kata Roy. 

Di sisi lain, Roy juga menyoroti penampilan dari perwakilan driver ojol tersebut.

Menurutnya, penampilan dari perwakilan driver ojol tersebut tidak mencerminkan tipikal driver ojol secara umum. 

"Artinya gini, saya meskipun hanya analisis dari video dan foto, tapi biasanya analisis ini tidak jauh dari kenyataan karena penampilan mereka sama sekali tidak mencerminkan tipikal dari ojol," jelasnya. 

Pengakuan Driver Ojol

Satu dari delapan driver ojek online yang diundang Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka ke Istana Wapres, Arief, memberikan pengakuannya. 

Untuk Arief, selain ia mengenakan sepatu Nike Air Jordan, yang membuatnya diragukan netizen juga karena posturnya yang cukup tegap di usia yang sudah tidak muda.

“Disangkain saya TNI atau polisi. Padahal saya tukang ojek. Saya ikut ke Grab sejak Desember 2018,” ujarnya sembari menunjukkan akun ojolnya saat ditemui di sela aksi damai yang digelar di Monas, Jakarta Pusat pada Selasa (2/9/2025).

Arief pun kemudian memamerkan sepatunya yang juga dipakai saat bertemu dengan Wapres Gibran.

Ia mengaku sepatu tersebut dibelinya seharga Rp 200 ribu.

“Untuk para netizen yang mempermasalahkan ojol pakai sepatu Air Jordan, ini… ini 200 ribu, 200 ribu. Ori nggak? Alhamdulillah, ori,” katanya sambil tersenyum.

Karenanya, Arief mengajak semua pihak untuk tidak mudah terprovokasi isu-isu yang memecah belah.

"Jadi jangan pernah termakan isu tentang settingan, kita benar-benar murni ojol," jelasnya.

Penjelasan Gojek, Grab, Maxim

Direktur Public Affairs & Communications PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Ade Mulya mengatakan bahwa pengemudi Ojol yang bertemu dengan Wapres Gibran merupakan mitranya.

Pengemudi Ojol tersebut bernama Mohamad Rahman Tohir atau yang akrab disapa Cang Rahman dan aktif digojek sejak 2015.

"Kami pun ingin menegaskan bahwa Mohamad Rahman Tohir atau yang akrab disapa Cang Rahman, salah satu peserta dialog yang ramai menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini adalah benar mitra aktif Gojek sejak 2015," katanya Selasa, (2/9/2025).

Ade mengatakan pada Sabtu 30 September lalu, pihaknya dihubungi oleh Kantor Wakil Presiden menghadirkan perwakilan mitra ojol dari seluruh aplikasi dalam dialog bersama Wapres.

Tujuannya adalah untuk mendengar langsung aspirasi dan harapan para mitra.

"Kami sangat mengapresiasi setiap undangan resmi yang ditujukan kepada mitra driver. Karena dengan demikian, kami bisa memastikan mitra yang hadir benar benar mitra aktif kami, yang sehari-hari bekerja, terlibat dalam komunitas, dan dipercaya oleh rekan-rekannya," katanya.

Hal yang sama disampaikan Grab Indonesia.

Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza R Munusamy mengatakan bahwa pihaknya menerima undangan langsung dari Kantor Wapres untuk berdialog usai peristiwa tragis meninggalnya Affan Kurniawan di tengah demonstrasi besar di Jakarta. 

Undangan tersebut disampaikan pada Sabtu, 30 Agustus 2025, melalui Sekretariat Wapres.

"Antara Wapres dengan perwakilan mitra ojol dari semua aplikasi, memang ada empat aplikator yang diundang untuk menyaring aspirasi," kata Tirza

Tirza menambahkan bahwa Gibran menginginkan gambaran langsung tentang kondisi pengemudi ojol di lapangan. Oleh karena itu, Grab Indonesia memilih mitra yang “vokal” dari Jakarta Pusat agar suara mereka bisa didengar oleh orang nomor dua di Indonesia itu.

"Jadi kami memang mencari mitra pengemudi di daerah Jakarta Pusat, dan itu syukurnya bisa terjadi ya kemarin acara itu. Tidak ada kualifikasi yang khusus, (tidak ada) kriteria begitu dari kantor Wapres seperti itu. Tapi dari kami, kami mencoba mencari yang memang aktif. Supaya juga bisa mewakili di Grab,” jelasnya.

"Karena kalau nggak aktif, gak bisa juga kan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ingin diketahui (Wapres). Kami juga tentu akan bertanya siapa yang bersedia begitu ya (untuk bertemu Wapres). Karena kan nggak semua mitra pengemudi berani untuk ngomong. Jadi kita juga cari," tambah Tirza.

Sementara manajemen Maxim menegaskan bahwa pengemudi yang hadir dalam pertemuan dengan Wakil Presiden pada Minggu (31/8/2025) merupakan mitra resmi yang terdaftar dan aktif melayani masyarakat.

Public Relations Specialist Maxim, Arkam Suprapto juga menjelaskan pertemuan itu digelar atas arahan Kantor Wakil Presiden untuk menghadirkan perwakilan pengemudi dari seluruh platform ojek online (ojol).

“Tujuannya adalah untuk berdialog mengenai kondisi di lapangan sekaligus menyerap masukan yang disampaikan pribadi secara langsung oleh para pengemudi,” kata Akram dalam keterangan tertulis, Selasa (2/9/2025).

Arkam menambahkan, kehadiran perwakilan Maxim dalam forum tersebut merupakan hasil kesepakatan dan inisiatif mitra pengemudi sendiri dalam kapasitasnya sebagai perwakilan undangan.

“Kehadiran mereka sebagai tamu undangan merupakan hasil kesepakatan dan inisiatif mitra pengemudi sendiri dalam kapasitasnya sebagai perwakilan,” katanya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com