Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

15 Polda Tangkap Ribuan Demonstran Terduga Perusuh, Sulsel Masih Nihil

“Kami akan menangkap pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Kapolri.

Editor: Ansar
Kolase Tribun-timur.com
POLRI - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan, segera menangkap para perusuh. Pernyataan tersebut disampaikan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025). Dari 15 jajaran Polda tangkap terduga perusuh, Polda Sulsel belum termasuk. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Ribuan orang terduga perusuh demostrasi di berbagai daerah Indonesia diamankan.

Data Polri, ribuan orang itu diamankan 15 Polda. Polda Sulsel tak termasuk.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan, segera menangkap para perusuh.

Pernyataan tersebut disampaikan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menjenguk aparat kepolisian yang terluka di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025).

“Kami akan menangkap pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Kapolri.

 Ia menambahkan, penindakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk segera mengembalikan situasi keamanan nasional.

“Kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau, segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh,” kata Sigit.

Ribuan Diamankan, Puluhan Jadi Tersangka

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa sebanyak 3.195 orang telah diamankan terkait kerusuhan yang terjadi antara 25 hingga 31 Agustus 2025. 

Dari jumlah tersebut, 387 orang telah dipulangkan.

Sementara 2.753 masih dalam proses pemeriksaan.

Sebanyak 55 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Berikut rincian jumlah orang yang diamankan di 15 Polda:

  1. Polda Metro Jaya: 1.240 orang
  2. Polda Jawa Timur: 709 orang (51 tersangka)
  3. Polda Jawa Tengah: 653 orang
  4. Polda Jawa Barat: 147 orang
  5. Polda Bali: 138 orang
  6. Polda Kalimantan Barat: 91 orang
  7. Polda Sumatera Selatan: 63 orang
  8. Polda DI Yogyakarta: 60 orang
  9. Polda Sumatera Utara: 50 orang
  10. Polda Jambi: 17 orang
  11. Polda Banten: 15 orang
  12. Polda Sulawesi Barat: 6 orang
  13. Polda Papua Barat Daya: 4 orang (tersangka)
  14. Polda Sulawesi Tengah: 1 orang
  15. Polda NTB: 1 orang

Fokus Penindakan di Jakarta 

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menyampaikan bahwa pihaknya telah mengamankan sekitar 1.240 orang terduga pelaku terkait aksi perusakan dan penjarahan di Jakarta.

“Sejak awal kejadian sampai saat ini, Polda Metro Jaya sudah menangkap sekitar 1.240 orang. Mereka sebagian besar berasal dari luar Jakarta, ada dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten,” ujarnya di Balai Kota Jakarta.

Asep menegaskan bahwa pihaknya telah mendeteksi sejumlah pelaku dan akan melakukan penangkapan dalam waktu dekat.

“Sudah tinggal tunggu saja, kami akan melakukan upaya tindakan tegas berupa penangkapan. Mohon doa agar semua bisa berjalan baik,” ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya membedakan antara aksi damai dan tindakan anarkis.

“Bagi masyarakat yang menyampaikan pendapat secara damai, itu tidak masalah. Tapi untuk aksi anarkis, merusak fasilitas umum, tentu akan ditindak tegas,” ungkapnya.

Kapolda menyebut massa yang terlibat kericuhan berasal dari berbagai elemen, termasuk pelajar, mahasiswa, dan warga yang ikut-ikutan.

Polda Metro Jaya bersama Pangdam Jaya telah menerima instruksi langsung dari Presiden, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Latar Belakang Kerusuhan

Gelombang demonstrasi yang berlangsung sejak 28 Agustus 2025 dipicu oleh kematian pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, dalam aksi unjuk rasa di Pejompongan, Jakarta Pusat, serta isu kenaikan tunjangan DPR dan tuntutan buruh. 

Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi kerusuhan di sejumlah kota, termasuk pembakaran Gedung Negara Grahadi di Surabaya dan perusakan fasilitas umum di Jakarta.

Pemerintah menegaskan bahwa proses hukum terhadap pelaku akan dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur, dengan tetap menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai. Aparat keamanan terus bersiaga untuk mencegah potensi gangguan lanjutan.

Polda Sulsel masih nihil

Polda Sulsel segera menetapkan tersangka kasus terbakarnya kantor DPRD Makassar pada Jumat (29/8/2025).

Ada tiga orang meninggal dunia insiden kebakaran kantor DPRD Makassar.

Yaitu Akbar Basri alias Abay, Sarina Wati, Syaiful Akbar.

Sarinawati (26) merupakan staf Fraksi PDIP DPRD Kota Makassar.

Korban ditemukan dalam kondisi terbakar dan sempat dirujuk ke RS Bhayangkara.

Syaiful (43) Kasi Kesra (Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat) Kecamatan Ujung Tanah. Ia meninggal di RS Grestelina akibat luka bakar serius. 

Muhammad Akbar Basri (Abay) juga staf humas DPRD Makassar. Ia ditemukan tewas di lokasi kejadian.

Kapolda Sulsel, Irjen Rusdi Hartono, menyebut sudah mengidentifikasi calon tersangka.

"Mohon dukungan dari masyarakat atas apa yang telah kami lakukan. Potensial suspek sudah ada. Mudah-mudahan semua ini bisa kami selesaikan sebaik-baik," ujar Rusdi yang sudah lima bulan lebih menjabat Kapolda Sulsel.

Rusdi dilantik menjabat Kapolda Sulsel 12 Maret 2025.

Mantan Kapolda Jambi itu menegaskan, beberapa terduga pelaku sudah teridentifikasi dan akan diproses hingga ke meja hijau.

"Saya katakan tadi, potensial suspek sudah ada. Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita bisa melakukan pendekatan hukum yang lebih jelas ke depan," sebutnya.

Rusdi menyebut, total kendaraan terbakar sebanyak 61 mobil dan 15 motor.

Puluhan kendaraan yang tampak rongsok dijadikan bukti kuat dalam penyelidikan.

"Ini menjadi salah satu bukti kerusakan dan juga aset negara di sini," bebernya.

Kerugian negara akibat insiden tersebut mencapai Rp250 miliar.

"Total sekitar Rp250 miliar kerugian negara yang diakibatkan oleh perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab," ungkap Rusdi.

"Termasuk tiga nyawa saudara kita harus menjadi korban dari perilaku-perilaku tersebut," tuturnya.

Irjen Rusdi juga mengecek beberapa sudut bekas kobaran api, termasuk bagian lobi utama gedung DPRD.

Dari atas lobi, ia menatap ke dalam gedung dan jejeran mobil yang hanya menyisakan rangka.

Ia juga mendapati sebilah parang di sudut selatan lobi dan meminta petugas Labfor segera mengamankan barang bukti tersebut.

"Kita lihat di sini aset negara terbakar, dan juga ada saudara kita harus meninggal dunia di tempat ini," kata alumnus Akpol 1991 ini.

Olah TKP dilakukan sebagai bentuk penyelidikan untuk mengungkap pelaku terlibat dan harus bertanggung jawab.

"Ini proses yang kita lakukan, dan tentunya ini akan lebih memperjelas nanti apa yang terjadi di sini," terangnya.

Kabid Labfor Polda Sulsel Kombes Pol Wahyu Marsudi mengatakan, total personel olah TKP sebanyak 14 orang.

"Kita bersama dengan rekan INAFIS, kita 14 orang, tujuh orang dari BidLabfor dan tujuh orang dari INAFIS," kata Wahyu.

Langkah pertama olah TKP adalah observasi umum.

"Observasi umum itu melihat tingkat penjelajahan api, kemudian ada kira-kira berapa titik, nanti kita fokuskan dari kira-kira penyebabnya apa," terangnya.

Wahyu belum memastikan waktu rampungnya olah TKP, namun pihaknya mengupayakan selesai secepatnya.

"Semoga hari ini sudah ada titik tenang, tapi kami tidak menjanjikan hari ini kelar. Kami tetap berusaha, bekerja semaksimal mungkin," jelasnya.

Jika belum rampung hari ini, olah TKP dilanjutkan Selasa besok.

"Moga-moga hari ini selesai, kalau tidak, kita lakukan besok pagi," sebutnya.

Wahyu menjelaskan, olah TKP memerlukan waktu lama karena area terbakar cukup luas.

"Gedungnya cukup tinggi dan banyak sekali mobil yang terbakar. Tingkat kesulitannya memang sangat tinggi karena banyak sumber api," pungkasnya. 

TNI Jaga Kantor Pemerintahan

Ribuan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) disebar menjaga sejumlah kantor pemerintahan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Pengerahan dilakukan usai demo berujung rusuh menyebabkan dua kantor DPRD terbakar, Jumat (29/8/2025) malam.

Dua gedung terbakar yakni Kantor DPRD Kota Makassar di Jl AP Pettarani dan Kantor DPRD Sulsel di Jl Urip Sumoharjo.

Sejumlah kantor dijaga TNI terpantau di Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo. 

Kantor tersebut berjarak sekitar satu kilometer dari Markas Kodam XIV Hasanuddin.

Puluhan prajurit TNI dengan brevet Kostrad tampak berjaga di kantor Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.

Penjagaan juga dilakukan di Balai Kota Makassar, Jl Ahmad Yani, yang berada tepat di depan Mapolrestabes Makassar.

Pangdam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Windiyatno, membenarkan pengerahan pasukan saat ditemui di markasnya, Jl Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Senin (1/9/2025) siang.

Windiyatno menyebut ribuan personel TNI dikerahkan menjaga kondusivitas Makassar dan Sulawesi Selatan secara umum.

Pasukan terdiri dari tiga matra: Darat, Laut, dan Udara.

“Iya, kita sesuai permintaan. Kemarin ada permintaan dari Pak Gubernur (Andi Sudirman Sulaiman), untuk mengamankan kantor,” kata Mayjen TNI Windiyatno.

Selain kantor pemerintahan, sejumlah kantor kepolisian juga dijaga TNI.

Mulai dari Mapolrestabes Makassar hingga polsek-polsek di kota berpenduduk 1,4 juta jiwa ini.

“Kantor-kantor pemerintah, gubernur, balaikota, DPRD, dan dari kepolisian juga minta perbantuan,” jelas Windiyatno.

Total prajurit dikerahkan mencapai 5.000 orang.

“Secara keseluruhan kita di Sulawesi Selatan, baik dari TNI AL, AD, dan Koopsau, itu 5.000 orang,” tegasnya.

Windiyatno mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpancing isu liar.

“Silakan beraktivitas seperti biasa, mencari nafkah untuk keluarganya, silakan berjihad untuk keluarganya agar sejahtera,” imbuh Windiyatno.

“Hilangkan rasa waswas dan rasa takut. Yang penting kita selalu waspada dan jaga keamanan di jalan dan di mana pun,” tuturnya.

Terpisah, Kasi Humas Polrestabes Makassar, AKP Wahiduddin, membenarkan adanya penjagaan TNI di Mapolrestabes Makassar.

“Saya belum tahu ada berapa banyak. Benar memang ada penjagaan, sudah dua hari belakangan, sejak Sabtu,” tuturnya. (*)

 

Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved