Solar Langka dan Harga Eceran Rp20 Ribu, Nelayan Bontoa Maros Tak Melaut

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Sejumlah nelayan di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan tak melaut.

Kapal nelayan  biasanya berlayar, kini hanya terlihat bersandar di area dermaga dan muara sungai.

Aktivitas bongkar muat hasil tangkapan yang biasanya ramai, kini berubah sepi.

Sebagian nelayan terlihat memperbaiki kapal dan jaring, sementara lainnya memilih berdiam diri di rumah sambil menunggu cuaca membaik.

Hal ini sudah berjalan sebulan terakhir, lantaran nelayan kesulitan untuk mendapatkan pasokan solar bahan bakar kapal.

Salah satu nelayan, Arul mengatakan selain sulit didapatkan, pengambilan solar biasanya dibatasi, hanya sampai 10 jirigen bervolume 200 liter.

Padahal kebutuhan nelayan jauh lebih besar.

Sekali berlayar, kebutuhan solar bisa mencapai satu ton ditambah lagi bahan bakar cadangan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

“Bisa sampai satu ton sekali jalan dan ada cadangan juga, sementara pengambilan di SPBU dibatasi,” kata pria berbaju sinlet hitam itu saat ditemui di kapalnya, Senin (15/6/2026).

Untuk melaut, Arul biasanya mencari ikan hingga perairan Kalimantan dengan durasi perjalanan antara satu pekan hingga lebih dari 10 hari.

Ia mengaku kerap membeli solar di Kalimantan dengan mencapai hampir Rp20 ribu perliter.

“Di Kalimantan hampir Rp20 ribu perliter,” ujarnya.

Kelangkaan solar membuat operasional nelayan terganggu karena aktivitas melaut sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar.

“Jelas mengganggu. Kalau langka BBM-nya, kan kita tergantung solar,” ucapnya.

Kelangkaan solar membuat operasional nelayan terganggu karena aktivitas melaut sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar.

“Jelas mengganggu. Kalau langka BBM-nya, kan kita tergantung solar,” ucapnya.

Kondisi tersebut juga berdampak terhadap pendapatan nelayan.

Ia mengatakan, hasil tangkapan ikan menjadi terbatas karena jangkauan melaut ikut berkurang.

Sebelum terjadi kelangkaan dan kenaikan harga BBM, ia mengaku bisa melaut hingga sekitar 50 mil dari pantai.

Namun kini pergerakan kapal dibatasi dan hanya mampu menjangkau sekitar 20 mil.

“Setelah kenaikan BBM, pergerakannya dibatasi saja. Sekarang paling 20 mil,” katanya.

Selama tidak melaut, Arul mengisi waktu dengan memperbaiki jaring tangkapan dan perahu yang bersandar di dermaga.

Kepala Desa Tupabiring, Muh Arief, mengatakan persoalan kelangkaan solar tidak hanya terjadi di SPBU umum, tetapi juga di SPBU yang melayani kebutuhan nelayan.

Arief menyebut pasokan solar ke SPBU nelayan di wilayah tersebut mengalami pengurangan.

Biasanya dalam satu bulan terdapat sekitar enam kali pengantaran solar, namun kini hanya empat kali.

“Memang dikurangi pengantarannya. Biasanya dalam satu bulan bisa enam kali, sekarang sisa empat kali,” katanya.

Selain itu, nelayan yang mengambil solar menggunakan surat pengantar dari desa juga tetap dibatasi jumlah pembeliannya.

Akibatnya, nelayan masih bisa melaut tetapi dengan jangkauan yang lebih pendek dibanding biasanya.

“Yang biasanya sampai berapa mil keluar, sekarang terbatas. Jadi berpengaruh juga ke pendapatannya,” ujarnya.

Ia menuturkan, sebagian nelayan kini beralih mencari kerang di kawasan muara untuk tetap memperoleh penghasilan.

“Ada juga yang pergi cari kerang di muara,” katanya.

Selain itu, nelayan yang tidak melaut memanfaatkan waktu untuk memperbaiki jaring.

Proses perbaikan jaring tersebut biasanya memakan waktu sekitar satu minggu.

“Perbaiki jaring sendiri paling sekitar satu minggu,” ujarnya.

Arief mengungkapkan pemerintah desa pernah menjalankan program pelatihan pembuatan bubu atau rakang bagi warga.

Program tersebut ditujukan agar masyarakat dapat memproduksi sendiri alat tangkap ikan tanpa harus membeli dari luar daerah seperti Maros maupun Pangkep.

Namun program tersebut kini sudah tidak berjalan.

Ia menambahkan, pemerintah desa telah memberikan stimulan dan pelatihan kepada masyarakat, tetapi keterbatasan anggaran membuat desa tidak dapat berbuat banyak untuk membantu nelayan menghadapi kondisi saat ini.

“Terkait kondisi sekarang, pihak desa tidak bisa berbuat banyak terkait dengan anggaran yang ada,” tutupnya. (*)