Tak Dirapel, Gaji PPPK Paruh Waktu Maros Dibayar Tiap Bulan, Anggaran Rp3M

Ringkasan Berita:

• Sekretaris Daerah Maros, Andi Davied Syamsuddin engatakan, pembayaran gaji PPPK paruh waktu hingga Februari telah diselesaikan
• Sementara untuk gaji bulan Maret saat ini masih dalam proses pencairan
• Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Maros itu menyebutkan, total PPPK paruh waktu di Kabupaten Maros sekitar 4.600 orang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS – Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dipastikan cair lebih cepat pada bulan ini.

Pemerintah Kabupaten Maros juga memastikan pembayaran gaji para PPPK paruh waktu akan dilakukan secara rutin setiap bulan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Maros, Andi Davied Syamsuddin, kepada Tribun Timur, Kamis (12/3/2026).

Davied mengatakan, pembayaran gaji PPPK paruh waktu hingga Februari telah diselesaikan.

Sementara untuk gaji bulan Maret saat ini masih dalam proses pencairan.

“Kita sudah membayar hingga Februari kemarin, dan untuk Maret sementara diproses,” ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Maros itu menyebutkan, total PPPK paruh waktu di Kabupaten Maros sekitar 4.600 orang.

Adapun total anggaran yang disiapkan untuk pembayaran gaji tersebut mencapai sekitar Rp3 miliar perbulan.

“Jadi tidak ada sistem rapel, kami bayarkan tiap bulan,” jelasnya.

Namun, ia menegaskan PPPK paruh waktu belum masuk dalam daftar penerima Tunjangan Hari Raya (THR).

"Belum ada kebijakan yang mengatur hal tersebut, karena terkait kemampuan keuangan daerah," bebernya.

Bupati Maros, Chaidir Syam, mengatakan besaran gaji PPPK paruh waktu berbeda-beda.

Hal tersebut disesuaikan dengan tingkat pendidikan serta risiko pekerjaan masing-masing.

“Paling rendah sekitar Rp500 ribu, biasanya untuk lulusan SD,” katanya.

Sementara gaji tertinggi mencapai Rp2,5 juta.

Besaran tersebut diberikan kepada tenaga tertentu seperti security IT dan teknisi tower yang minimal berpendidikan S1.

Chaidir menambahkan, teknisi penerangan jalan umum (PJU) dan teknisi tower tetap menerima gaji di atas Rp1 juta.

Hal itu berlaku meskipun mereka hanya lulusan SD atau sederajat.

“Kalau guru, seluruhnya minimal Rp1 juta,” ujarnya.

Ia juga menyebut ada PPPK dengan pendidikan SD atau SMP yang menerima gaji di atas Rp500 ribu karena beban kerja yang cukup berat.

Salah satunya adalah petugas kebersihan dan buruh sampah.

“Contohnya petugas kebersihan atau buruh sampah. Minimal gajinya Rp1.100.000 meski tamatan SD,” jelasnya.

Salah satu PPPK paruh waktu di Maros, Indah, mengatakan gaji Januari dicairkan pada 9 Februari lalu.

Sementara gaji Februari diterima pada 3 Maret.

“Kalau Maret infonya sudah mau cair, mungkin hari ini atau besok,” katanya.

Indah mengaku menerima gaji sebesar Rp650 ribu setiap bulan.

Ia berencana menggunakan gaji tersebut untuk membeli kebutuhan Lebaran bagi anak-anaknya.

“Mau beli baju Lebaran untuk anak-anak, yang satu masih bayi dan yang satu masih SD,” ujarnya.

Ia juga mengaku bersyukur karena gaji PPPK paruh waktu di Maros dibayarkan setiap bulan.

Menurutnya, di beberapa daerah lain masih ada PPPK yang menerima gaji secara rapel.

“Kami bersyukur karena gaji tidak dirapel dan selalu dibayarkan tiap bulan, kata teman di daerah lain ada yang dirapel,” katanya.

Ia berharap ke depan para PPPK paruh waktu juga bisa mendapatkan THR.

“Semoga juga bisa dapat THR seperti daerah tetangga,” tutupnya.