Bupati Maros Beri Penghargaan Hari Guru ke Polisi, Jaksa hingga LSM, Guru Pelosok Tak Diundang

Ringkasan Berita:

• Penghargaan kategori "Peduli Pendidikan" didominasi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan LSM, bukan guru di pelosok.
• Bupati Maros, Chaidir Syam, yang menyerahkan piagam penghargaan di hadapan ribuan guru berseragam batik PGRI.
• Penghargaan diberikan ke APH karena adanya MoU pengawasan sistem dana BOS, untuk menjalin komunikasi yang baik.

TRIBUN-TIMUR.COM - Bupati Maros, Chaidir Syam memberikan penghargaan ke sejumlah pihak di momen hari Guru di lapangan Pallantikang, Senin (24/11/2025).

Terlihat Chaidir Syam mengenakan setelan jas hitam, peci hitam, dan baju batik di dalam, tersenyum lebar sedang bersalaman dan menyerahkan piagam penghargaan kepada penerima.

Di belakangnya, terlihat beberapa pejabat lain yang mengenakan seragam kejaksaan dan kepolisian, menunggu giliran.

Dalam upacara di daerah penyangga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) sejumlah guru dari berbagai sekolah, hadir.

Maros berada di utara Makassar. 

Jarak antara pusat Kota Maros dan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar relatif sangat dekat.

Secara umum, jarak tempuh dari pusat Kota Maros (Kecamatan Turikale) ke bandara, sekitar 8 hingga 10 kilometer.

Waktu tempuh normal dengan kendaraan biasanya memakan waktu sekitar 15 hingga 20 menit, tergantung kondisi lalu lintas.

Guru-guru di Lapangan Pallatinkang itu mengenakan pakaian batik Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dengan posisi baris-berbaris sesuai dengan sekolahnya.

Daftar penerima penghargaan kategori Peduli Pendidikan itu, mulai dari Kapolres dan jajarannya, Kasat Reskrim, Kanit Tipikor. 

Selain itu ada pula Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Febriyan dan jajarannya, Kepala Seksi (Kasi) Intelijen, Andi Unru, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Sulfikar dan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Mona Lasisca Sugiyanto.

Selain itu ada pihak dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

LSM adalah organisasi non-pemerintah didirikan oleh individu atau kelompok masyarakat sipil secara sukarela, bergerak di bidang-bidang tertentu untuk tujuan pemberdayaan, perubahan sosial, dan pembangunan.

Sementara, tidak satupun nama guru yang mengajar di pelosok, seperti guru sekolah kolong di Dusun Bara atau relawan yang selama ini berjuang memajukan pendidikan di daerah terpencil khsusunya di Tompobulu. 

Kepala Dinas Pendidikan Maros, Andi Wandi Patabai mengatakan, pemberian penghargaan ke Aparat Penegak Hukum (APH) itu dilakukan karena ada MoU untuk mengawal dana sekolah. 

"APH selama ini kami melakukan MoU pengawasan sistem dana Bos. Sehingga kami berikan penghargaan biar kominkasi terjalin dengan baik," katanya.

Sementara penghargaan untuk LSM yang diberikan kepada ketua Kipfa, Abdul Malik, Wandi menyebut, kiprah LSM itu dinilai punya peran yang luar biasa atas pendidikan di pelosok. 

"Khusus untuk Abdul Malik ini, kami melihat apresiasi mereka di sekolah dasar di daerah terpencil. Dengan melampirkan foto pemberian perlengkapan sekolah dengan menggunakan dana pribadi," terangnya. 

Terkait guru pelosok, Wandi mengaku pihaknya juga memberikan penghargaan. 

Namun, tidak satupun yang hadir hingga tidak dipanggil untuk menerima penghargaan. 

"Ada itu. Kami sudah masukkan silahkan dicek di SKnya ada," ujarnya. 

Padahal, dari undangan yang diterima sebelumnya dari Dinas Pendidikan yang ditanda tangani Kadis Pendidikan, tidak satupun ada nama guru yang mengajar di sekolah pelosok. 

Menanggapi hal itu, ketua Organisasi Keanggotaan SAPMA Maros, Muh Nur Alamsyah mengaku kaget saat mendengar pemberian penghargaan itu. 

Menurutnya, sebuah penghargaan semestinya diberikan kepada pihak yang memiliki peran nyata di dalam dunia pendidikan khususnya di Maros dan dikerjakan secara terus menerus.

"Harusnya yang diprioritaskan itu adalah guru yang memiliki dedikasi yang jelas, seperti mereka yang mengajar di pelosok. Bukan malah pihak yang sebenarnya hanya dikait-kaitkan," paparnya.

Ia menjelaskan, sangat banyak relawan-relawan pendidikan dari beberapa organisasi yang selama ini berjuang mewujudkan sarana pendidikan di pelosok Maros. Namun, tak pernah diapresiasi oleh pemerintah.

"Kami rasakan sendiri. Kami turun bersama jaringan relawan ke pelosok untuk memastikan pendidikan di sana tetap berjalan. Dan itu dikerjakan sekali atau dua kali, tapi terus menerus," sebutnya.

Selain penghargaan di kategori Peduli pendidikan, Pemkab Maros juga menyerahkan penghargaan ke sejumlah guru yang berprestasi di level nasional, seperti penerima penghargaan Ki Hajar Dewantara. 

Insentif guru pelosok

33 guru honorer di wilayah pelosok menerima kenaikan insentif tahun ini.

Kebijakan berlaku untuk guru SD dan SMP yang bertugas di sekolah dengan jumlah siswa kurang dari 50 orang.

Insentif sebelumnya Rp600 ribu per bulan, kini naik menjadi Rp1 juta.

Sekretaris Dinas Pendidikan Maros, Zainuddin, mengatakan tambahan Rp400 ribu per guru ini mulai berjalan sejak pertengahan tahun.

“Kami sudah menyalurkan insentif baru. Harapannya bisa menambah semangat guru dalam mengajar di daerah pelosok,” jelasnya, Minggu (21/9/2025).

Ia menyebut, 33 guru penerima insentif terdiri atas 23 guru SD dan 10 guru SMP.

Para penerima tersebar di 19 sekolah yang berada di beberapa kecamatan.

“Sekolah-sekolah ini berada di Mallawa, Camba, Cenrana, Maros Baru, Simbang, dan Tompobulu,” tambahnya.

Zainuddin menekankan, pemerintah daerah memberi perhatian khusus kepada guru yang tetap mengajar di sekolah kecil dengan keterbatasan siswa.

“Meski jumlah siswa sedikit, kualitas pendidikan tidak boleh berbeda. Karena itu, pemerintah hadir dengan tambahan insentif,” ujarnya.

Bupati Maros, Chaidir Syam, menegaskan sektor pendidikan menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.

Menurutnya, alokasi anggaran terbesar tahun ini salah satunya memang diberikan untuk bidang pendidikan.

“Untuk pendidikan anggarannya mencapai Rp470 miliar,” katanya.

Ia menjelaskan, alokasi anggaran tersebut juga untuk mengakomodasi kebijakan nasional terkait kenaikan gaji guru yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

“Dari Rp470 miliar untuk pendidikan, sebagian sudah dialokasikan untuk mendukung kenaikan gaji guru,” lanjutnya.

Selain untuk kenaikan gaji, anggaran tersebut juga mencakup tambahan insentif bagi guru yang mengajar di wilayah pelosok.

Chaidir berharap kebijakan ini menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada tenaga pendidik, terutama mereka yang mengajar di daerah dengan berbagai keterbatasan.

Ia menegaskan bahwa guru adalah ujung tombak pembangunan sumber daya manusia di Maros.

“Dengan dukungan anggaran dan insentif, kita ingin memastikan semua anak, baik di kota maupun di pelosok, mendapat hak pendidikan yang sama,” tutupnya. (*)