TKD Dipangkas Rp502 Miliar, Pemkot Makassar Pangkas Program Nonprioritas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Makassar menyusun strategi menghadapi pemotongan dana transfer pusat ke daerah (TKD).

Makassar mendapat pengurangan TKD sebesar Rp502 miliar dari total alokasi Rp2,46 triliun pada 2025.

Kepala Badan Pengelola Anggaran dan Keuangan Daerah (BPKAD) Makassar, M Dakhlan, menyampaikan TAPD telah menyisir pos anggaran yang akan diefisiensi.

Seluruh program nonprioritas akan dihapus dari APBD Pokok 2026.

“Rp502 miliar (TKD dipotong), TAPD sudah menyisir kegiatan yang kita anggap tidak prioritas, sementara kita hold, kita hapus,” ucap Dakhlan di Balai Kota Makassar, Jl Jenderal Ahmad Yani, Senin (13/10/2025).

Pemkot hanya mengakomodasi program prioritas Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.

Pemotongan Rp502 miliar dinilai sangat besar dan berdampak pada belanja modal, termasuk infrastruktur.

Untuk sektor infrastruktur, Pemkot memprioritaskan pembangunan wilayah kepulauan.

Baca juga: 3 Solusi Pemkot Makassar untuk Relokasi Pedagang Losari

Fasilitas yang akan dibangun meliputi layanan pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, dan dermaga penyeberangan antar pulau.

“Yang menurut kita tidak terkait dengan program prioritas (dihilangkan). Kalau dibilang penting iya, tapi kan ada kegiatan program prioritas Pak Wali yang kita utamakan,” tuturnya.

Belanja organisasi perangkat daerah lingkup Pemkot Makassar juga terkena imbas.

Saat ini, TAPD tengah merampungkan draft rancangan anggaran dan program untuk 2026.

“Tinggal kita fixkan hasilnya lalu dilaporkan ke Pak Sekda dan Pak Wali. Tinggal tunggu waktu, kemungkinan minggu ini bisa diselesaikan,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota Badan Anggaran DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, menilai pengurangan anggaran berdampak pada keberlangsungan program pemerintah.

Nilai APBD otomatis terkoreksi akibat kebijakan tersebut.

Ia berharap kebijakan ini dipertimbangkan secara matang.

Dana transfer pusat dinilai sangat membantu daerah, terutama dalam merealisasikan kegiatan infrastruktur.

“Semoga pemerintah pusat mendengar masukan dari daerah. Total APBD Makassar Rp5,2 triliun, kalau dikurangi sepertinya tahun depan kita agak sulit menaikkan target,” ucap Ray Suryadi Arsyad kepada Tribun Timur, Jumat (10/10/2025).

Meski berharap rencana itu berubah, pemerintah daerah tetap harus menyiapkan strategi lain.

Ray menyarankan Pemkot dan DPRD Makassar segera berkoordinasi menghadapi pemotongan TKD.

“Lebih baik kita menyiapkan strategi bagaimana menghadapi pemotongan itu. Kita pikirkan program apa yang akan kita pangkas dan kurangi,” ujarnya.

Pemkot dan DPRD perlu menyesuaikan dengan program prioritas pemerintah pusat.

Misalnya, jika pusat fokus pada sektor pendidikan, maka daerah bisa mengurangi porsi anggaran di sektor tersebut.

Strategi ini agar program berjalan seimbang dan tidak terpusat di satu sektor.

“Kalau ada perbaikan kelas, perbaikan sekolah biarlah pusat yang tangani, sehingga ada keseimbangan. Kita di Pemkot akan menyesuaikan porsinya masing-masing,” tuturnya.

Harapannya, pemotongan TKD tidak berdampak pada gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Alokasi dana transfer Kota Makassar tahun 2025 sebesar Rp2,46 triliun.

Terdiri dari Rp147,9 miliar Dana Bagi Hasil (DBH), Rp1,7 triliun Dana Alokasi Umum (DAU), Rp7,2 miliar DAK Fisik, dan Rp523,8 miliar DAK Nonfisik. (*)