Munafri Arifuddin Minta Proses SPMB Bebas Intervensi dan Berjalan Transparan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -  Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta para kepala sekolah menutup ruang intervensi selama pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.

Pesan itu disampaikan Munafri saat meninjau proses verifikasi pendaftaran di SMP Negeri 3 Makassar, Jl Baji Gau, Kecamatan  Mamajang, Rabu (17/6/2026).

Diketahui SMP Negeri 3 Makassar menjadi salah satu sekolah dengan jumlah peminat tertinggi di Kota Makassar.

Munafri Arifuddin merupakan salah satu lulusan sekolah tersebut.

Menurutnya, tingginya animo masyarakat terhadap sekolah-sekolah favorit sering kali memunculkan berbagai upaya untuk meloloskan calon peserta didik melalui jalur yang tidak semestinya.

Karena itu, ia meminta seluruh pihak menjaga integritas proses penerimaan siswa baru agar berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Bahkan, Munafri berkelakar agar kepala sekolah mematikan telepon genggamnya selama proses penerimaan siswa berlangsung.

Menurutnya, banyak pihak yang kemungkinan mencoba menghubungi kepala sekolah untuk menitipkan calon siswa.

"Jangan lagilah ada yang pakai-pakai calo dan sebagainya. Kepala sekolah ini kasih mati teleponnya, toh. Karena pasti banyak sekali yang mencoba," kata Munafri berkelakar.

Ia menegaskan masyarakat tidak perlu mencari jalan pintas atau menggunakan jasa pihak tertentu untuk memasukkan anaknya ke sekolah tujuan.

Menurutnya, sistem yang digunakan saat ini telah dirancang untuk bekerja secara terbuka sehingga seluruh proses seleksi dapat dipantau oleh masyarakat.

Munafri mengatakan pemerintah ingin memastikan setiap peserta memperoleh hak yang sama tanpa dipengaruhi hubungan keluarga, kedekatan dengan pejabat maupun faktor lainnya.

Ia mencontohkan, jangan sampai calon siswa yang rumahnya sangat dekat dengan sekolah justru tersingkir karena adanya intervensi pihak tertentu.

Kondisi seperti itu, kata dia, akan mencederai rasa keadilan yang menjadi tujuan utama pelaksanaan SPMB.

"Tidak dilarang untuk minta tolong, tetapi kan harus yang masuk akal juga," ujarnya.

Ia menegaskan sistem penerimaan siswa harus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta sesuai jalur pendaftaran yang dipilih.

Pemerintah Kota Makassar, lanjutnya, terus berupaya memperbaiki mekanisme penerimaan siswa dari tahun ke tahun agar semakin transparan dan akuntabel.

Menurut Munafri, kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan harus dibangun melalui proses yang adil dan terbuka.

"Nah, ini yang kita mau benahi sama-sama," katanya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.

Apabila ada pihak yang mengaku mampu mengatur hasil seleksi, masyarakat diminta segera melapor kepada sekolah maupun Dinas Pendidikan.

Munafri memastikan setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 3 Makassar Kaswadi menegaskan pihaknya tidak memberikan ruang bagi praktik percaloan dalam proses penerimaan siswa baru.

Menurutnya, sistem pendaftaran yang digunakan saat ini sangat terbuka sehingga sulit dimanipulasi oleh pihak tertentu.

Seluruh data peserta dapat dipantau melalui aplikasi yang digunakan selama proses SPMB berlangsung.

Karena itu, ia menilai masyarakat tidak perlu menggunakan jasa perantara untuk membantu meloloskan calon peserta didik.

"Aplikasinya sangat transparan dan terbuka, bisa orang lihat semua," ujar Kaswadi.

Ia menjelaskan, sekolah hanya bertugas membantu masyarakat dalam proses pendaftaran dan verifikasi dokumen apabila terdapat kendala teknis.

Untuk mendukung pelayanan tersebut, SMP Negeri 3 Makassar menyiapkan helpdesk dan petugas khusus yang siap melayani orang tua maupun calon peserta didik.

Layanan itu dimanfaatkan untuk membantu proses pengunggahan dokumen, verifikasi data serta memberikan informasi terkait tahapan pendaftaran.

Kaswadi mengatakan bantuan yang diberikan sekolah hanya sebatas pelayanan administratif dan bukan untuk memengaruhi hasil seleksi.

"Masyarakat tidak usah percaya," tegasnya.

Menurut dia, setelah seluruh data masuk ke sistem, proses seleksi akan berjalan secara otomatis berdasarkan ketentuan yang berlaku pada masing-masing jalur penerimaan.

Karena itu, tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan seseorang melalui jalur belakang.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih mengedepankan kejujuran dalam proses penerimaan siswa baru.

"Kalau ada kesulitan, datang ke sekolah, kita bisa bantu," tutupnya. (*)