BBM Baru Campuran Sawit Meluncur 1 Juli 2026, Amankah Bagi Mesin?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan meluncurkan bahan bakar minyak (BBM) jenis baru untuk kendaraan bermesin diesel, yakni B50, mulai 1 Juli 2026.

Kebijakan ini menjadi langkah lanjutan pemerintah dalam meningkatkan penggunaan energi terbarukan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.

B50 merupakan BBM hasil pencampuran 50 persen solar berbasis minyak bumi dengan 50 persen biodiesel atau B100.

B100 sendiri merupakan biodiesel murni berbahan baku minyak nabati, terutama Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah.

CPO kemudian diolah menjadi Fatty Acid Methyl Ester (FAME) melalui proses transesterifikasi sebelum dicampurkan dengan solar.

Artinya, angka di belakang huruf "B" menunjukkan persentase kandungan biodiesel dalam bahan bakar.

Sebagai contoh, B35 mengandung 35 persen biodiesel dan 65 persen solar.

Selanjutnya B40 berisi 40 persen biodiesel dan 60 persen solar.

Sementara B50 memiliki komposisi seimbang, yakni 50 persen biodiesel dan 50 persen solar.

Pemerintah menilai peningkatan kandungan biodiesel mampu mengurangi konsumsi solar berbasis minyak bumi.

Sekaligus meningkatkan pemanfaatan komoditas sawit dalam negeri.

Hasil Uji Jalan

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengatakan pemerintah telah uji jalan B50 sejak April 2026.

Pengujian  untuk memastikan kualitas bahan bakar serta dampaknya terhadap performa kendaraan diesel.

Menurutnya, hasil pengujian menunjukkan kualitas B100 sebagai bahan campuran B50 memenuhi seluruh spesifikasi teknis.

"Termasuk juga pengujian kinerja konsumsi bahan bakar menunjukkan kendaraan tetap stabil dan konsumsi bahan bakar masih berada dalam rentang standar yang diajukan oleh pabrikan," kata Dwi Anggia di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Rabu (17/6/2026).

Selain performa mesin, pemerintah juga menguji emisi gas buang.

Hasilnya, kadar karbon monoksida (CO) maupun tingkat kepekatan asap atau opacity tetap berada di bawah ambang batas ketentuan.

Karena itu, pemerintah optimistis implementasi B50 aman digunakan pada kendaraan diesel di Indonesia.

Meski demikian, Dwi menegaskan kualitas biodiesel, proses distribusi, hingga pencampuran (blending) harus dijaga agar mutu BBM tetap sesuai standar.

"Kualitas maupun distribusi serta blending-nya sangat menentukan penggunaan B50 dan kualitas dari B50 ini," ujarnya.

Ia berharap pelaku industri mendukung penggunaan bahan bakar nabati, termasuk menyiapkan infrastruktur dari sektor hulu hingga hilir.

Pemerintah juga mengajak masyarakat menggunakan B50 sebagai bentuk dukungan terhadap pengurangan ketergantungan pada energi fosil sekaligus upaya menekan emisi karbon.

Pertamina Sulawesi Tunggu Arahan

Implementasi B50 di wilayah Sulawesi masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan hingga kini belum ada instruksi terkait distribusi B50 di daerah.

"Untuk hal ini kami masih menunggu arahan dari pusat," kata Lilik saat dihubungi Tribun-Timur.com melalui WhatsApp, Rabu (17/6/2026).

Dinilai Hemat Devisa

Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Dr Rendra Anggoro, menilai peluncuran B50 menjadi kebijakan strategis bagi perekonomian nasional.

Menurutnya, penggunaan biodiesel dalam jumlah lebih besar akan mengurangi impor solar sehingga mampu menghemat devisa negara.

"Ketika kandungan biodiesel dari sawit ditingkatkan menjadi 50 persen, kebutuhan impor solar dapat ditekan. Dari sisi neraca perdagangan dan cadangan devisa, tentu ini menjadi kabar positif karena uang yang sebelumnya keluar untuk membeli BBM dari luar negeri bisa lebih banyak berputar di dalam negeri," ujarnya.

Selain menghemat devisa, program tersebut dinilai akan memperkuat hilirisasi industri sawit nasional.

Permintaan terhadap minyak sawit mentah atau CPO diperkirakan meningkat karena menjadi bahan baku utama biodiesel.

Kondisi itu akan membuka pasar lebih luas bagi petani maupun industri sawit nasional.

Namun, Rendra mengingatkan pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan kebutuhan pangan.

Peningkatan konsumsi CPO untuk biodiesel berpotensi memengaruhi pasokan minyak sawit bagi industri pangan.

Akibatnya, harga minyak goreng maupun produk turunan sawit dapat terdorong naik apabila pasokan tidak dikendalikan.

"Jadi keseimbangan antara kebutuhan energi dan kebutuhan pangan harus tetap dijaga," katanya.

Infrastruktur Harus Siap

Rendra juga menyoroti kesiapan infrastruktur sebelum B50 diterapkan secara nasional.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan distribusi, kualitas bahan bakar, fasilitas pencampuran (blending), hingga kompatibilitas mesin diesel benar-benar siap.

Langkah itu penting agar masyarakat tidak menjadi pihak pertama yang menanggung risiko apabila muncul kendala teknis saat implementasi.

"Distribusi, kualitas bahan bakar, kesiapan infrastruktur, hingga kompatibilitas mesin harus benar-benar dipastikan agar masyarakat tidak menjadi pihak yang menanggung risiko ketika program ini berjalan," ujarnya.

Ia menilai B50 merupakan salah satu langkah penting menuju kemandirian energi nasional.

Jika dikelola secara tepat, manfaatnya tidak hanya berupa penghematan devisa, tetapi juga meningkatkan nilai tambah industri sawit, memperluas lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM.

Target Pemerintah

Kementerian ESDM memproyeksikan implementasi B50 mampu menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun.

Nilai tambah industri CPO diperkirakan meningkat dari Rp20,9 triliun menjadi Rp24,68 triliun.

Dari sisi ketenagakerjaan, program ini juga diproyeksikan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,5 juta orang pada 2025 menjadi lebih dari 2,21 juta orang setelah implementasi B50 dimulai pada Juli 2026.

Dengan berbagai target tersebut, pemerintah berharap B50 tidak hanya menjadi BBM baru bagi kendaraan diesel, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan energi, mendorong industri sawit nasional, serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar impor. (*)