Kontraktor di Sulsel Kelimpungan Harga Aspal Meroket

TRIBUN-TIMUR.COM - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) ikut mendorong kenaikan harga aspal di Sulawesi Selatan.

Kondisi ini tidak hanya membuat harga melonjak, tetapi juga mengganggu pasokan di lapangan.

GM Marketing & Operasional Kalla Aspal, Amril Arifin, mengatakan kenaikan harga aspal terjadi sejak 2025.

“Naik terus pak!,” ujarnya, Rabu (5/6/2026).

Menurut Amril, persoalan yang dihadapi bukan sekadar harga yang mahal.

Ketersediaan barang juga semakin sulit.

Pihaknya bahkan kesulitan memenuhi permintaan kontraktor yang terus berjalan.

Terminal Tangki Aspal Curah (TAC) Parepare yang selama ini menjadi pusat penampungan utama, kini dalam kondisi kosong.

Akibatnya, distribusi harus dialihkan dari luar daerah.

Kalla Aspal terpaksa mengambil pasokan dari TAC Mamuju, Sulawesi Barat.

Langkah ini berdampak pada meningkatnya biaya pengantaran dan logistik.

“Kami justru sibuk mencari barang ini,” kata Amril.

Dari sisi hulu, pasokan dalam negeri juga ikut tertekan.

Sejumlah pabrik produsen aspal di negara eksportir utama Indonesia menghentikan produksi.

Kondisi ini dipicu konflik di kawasan Selat Hormuz yang berdampak pada rantai pasok global.

“Pabrik aspal Singapura dan Thailand itu stop produksi,” jelasnya.

Alternatif impor dari negara lain seperti China sempat dipertimbangkan.

Namun opsi tersebut terkendala biaya distribusi yang tinggi.

Situasi ini membuat harga aspal terus bergerak naik tanpa kepastian.

Di sisi lain, kontraktor mulai merasakan dampaknya secara langsung.

Kenaikan harga dan kelangkaan pasokan memicu tekanan serius bagi pelaksanaan proyek.

Salah satu yang terdampak adalah perusahaan jasa konstruksi di Sulsel, PT Passokorang.

Direktur Teknik PT Passokorang, Hamsijar Ilham, menjelaskan kondisi ini dipicu oleh kenaikan harga BBM serta ketidakpastian global.

Aspal sebagai turunan minyak bumi, sangat sensitif terhadap fluktuasi harga energi.

“Jangankan aspal yang memang dari minyak bumi, barang-barang lain saja sudah bergejolak semua,” ujar Hamsijar, Rabu (6/5/2026).

Ia memaparkan, sebelum lonjakan terjadi, harga aspal masih berada di kisaran Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram.

Namun kini, harganya melonjak tajam.

Di pasaran, aspal sudah menyentuh Rp24.000 hingga Rp33.000 per kilogram.

“Kalau di Sulsel kita lebih 50 persen, malah sampai 53 persen,” ujarnya.

Kenaikan tersebut tidak berlangsung stabil.

Harga terus berubah mengikuti dinamika global yang belum menentu.

Situasi ini diperparah oleh sikap pemasok yang mulai berhati-hati.

Mereka enggan memberikan kepastian harga, terutama untuk pembelian dalam jumlah besar.

Ketidakpastian itu membuat distribusi ikut tersendat.

Sejumlah supplier memilih menahan pasokan sambil menunggu perkembangan harga.

Dampaknya, kontraktor mengalami kesulitan dalam pengadaan material.

Pembelian dalam skala besar menjadi semakin berisiko.

Kondisi ini perlahan mulai mengganggu pelaksanaan proyek infrastruktur di lapangan.

Kontraktor Tertekan

Kenaikan harga aspal tak lagi sekadar kabar teknis proyek.

Kini, ia menjelma menjadi sinyal bahwa ada yang sedang berubah dalam ritme pembangunan.

Di Sulawesi Selatan, lonjakan harga aspal hingga 53 persen datang di waktu yang tidak sederhana.

Pemerintah Provinsi sedang menggarap proyek multiyears jalan senilai Rp 3,7 triliun.

Lima paket pekerjaan berjalan bersamaan.

Jalan-jalan penghubung daerah dibuka, diperbaiki, dan diharapkan menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat.

Namun di tengah proses itu, harga material utama justru melambung.

Kenaikannya bukan kecil. Dampaknya pun tidak ringan.

Di titik ini, persoalan tidak lagi sesederhana harga naik dan proyek tetap jalan.

Ada ruang yang mulai menyempit—antara anggaran yang tetap dan biaya yang melonjak.

Kontraktor sudah merasakan tekanan lebih dulu.

Kenaikan harga aspal bukan hanya angka, tetapi langsung berdampak pada perhitungan di lapangan.

Namun pemerintah daerah memilih tidak tergesa.

Setiap langkah harus tetap berpijak pada aturan.

Artinya, ruang penyesuaian tidak sepenuhnya bebas.

Ada batas, ada ketentuan, dan ada konsekuensi.

Ketika celah itu makin sempit, pilihan lain mulai muncul ke permukaan.

Revisi gambar bukan sekadar istilah teknis.

Di dalamnya ada kemungkinan pengurangan panjang jalan, penyesuaian spesifikasi, atau perubahan skala pekerjaan.

Di sinilah pembangunan diuji.

Antara menjaga kualitas atau menyesuaikan kuantitas.