Akbar Yusuf Minta Bank Mudahkan Akses Kredit KPP ke Pengembang di Daerah

Ringkasan Berita:

• Akbar Yusuf mendesak perbankan untuk lebih serius dalam menyalurkan Kredit Program Perumahan (KPP) kepada pengembang
• Pengurus DPP Apersi itu menyebut KPP merupakan instrumen penting dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR — Akbar Yusuf mendesak perbankan untuk lebih serius dalam menyalurkan Kredit Program Perumahan (KPP) kepada pengembang, khususnya di daerah.

Ia menilai implementasi program tersebut masih belum optimal, terutama dalam hal akses dan sosialisasi.

Apalagi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp 100 triliun ke perbankan.

Penempatan dana tambahan ini dilakukan sepekan sebelum Lebaran.

Sebagai pengurus DPP Apersi sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Sulawesi Selatan, Akbar menyebut KPP merupakan instrumen penting dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Prabowo.

“Kami melihat program ini sangat bagus, bahkan bunga yang ditawarkan sekitar 5,99 persen hingga 6 persen per tahun, jauh lebih rendah dibandingkan skema pembiayaan sebelumnya yang bisa mencapai 11–12 persen,” kata Akbar Yusuf di Makassar Selasa (31/3/2026).

Menurutnya, skema KPP memberikan kemudahan pembiayaan baik dari sisi suplai maupun permintaan.

Dari sisi pengembang, kredit ini bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan dengan plafon hingga Rp20 miliar dan dapat diajukan beberapa kali. Sementara dari sisi masyarakat, KPP mendukung pembelian, pembangunan, hingga renovasi rumah.

Namun demikian, Akbar menilai perbankan belum sepenuhnya maksimal dalam menjalankan program tersebut.

Ia menyoroti masih minimnya sosialisasi, terutama di wilayah kabupaten yang jauh dari pusat kota.

“Masih banyak daerah yang belum tersentuh sosialisasi. Perbankan cenderung memilih wilayah tertentu, padahal program ini seharusnya menjangkau seluruh kabupaten dan kota tanpa terkecuali,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti kendala yang dihadapi pengembang baru dalam mengakses kredit.

Meskipun secara aturan perusahaan cukup berdiri minimal enam bulan, di lapangan masih ditemukan pengembang yang sudah beroperasi hingga satu tahun namun belum mendapatkan persetujuan kredit.

Akbar menegaskan pihaknya tetap mendukung prinsip kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit, termasuk penerapan analisis kelayakan seperti aspek karakter dan jaminan.