Antrean SPBU di Makassar Normal, Harga Pertamax 92 Rp12.600 per Liter

Ringkasan Berita:

• Antrean di tiga SPBU di Makassar terpantau normal pada Minggu (29/3/2026). 
• Harga BBM seperti Pertamax 92 masih Rp12.600 per liter dan belum mengalami perubahan. 
• Meski sempat muncul antrean kendaraan roda empat di beberapa titik, kondisi tetap terkendali. 
• Warga mulai khawatir akibat isu global, termasuk penutupan Selat Hormuz.

 

 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Antrean di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Makassar terpantau normal pada Minggu (29/3/2026) siang.

Pantauan Tribun-Timur.com, antrean kendaraan di SPBU 74.901.10 di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, masih terkendali.

Harga BBM di SPBU tersebut belum mengalami perubahan.

Pertamax Turbo dijual Rp13.350 per liter, sementara Pertamax 92 dibanderol Rp12.600 per liter.

BBM bersubsidi jenis pertalite masih dijual Rp10.000 per liter.

Antrean kendaraan di SPBU ini didominasi pengisian pertalite, baik oleh kendaraan roda dua maupun roda empat.

Sementara itu, di SPBU Pertamina 74.902.31 di Jalan AP Pettarani, Kecamatan Rappocini, antrean kendaraan roda empat sempat mencapai badan jalan.

Namun, antrean kendaraan roda dua justru lebih sedikit.

Harga BBM di SPBU AP Pettarani juga sama dengan SPBU di Jalan Sultan Hasanuddin.

Kondisi serupa terlihat di SPBU Pertamina 74.902.25 di Jalan Pengayoman, Kecamatan Panakkukang.

Di SPBU tersebut, antrean kendaraan relatif seimbang antara pengisian Pertamax dan Pertalite.

Kendaraan yang mengantre didominasi roda empat.

Baca juga: Warga Palopo Belum Panik, Harga BBM dan Stok SPBU Masih Stabil

Salah seorang pengendara, Fahri, mengaku khawatir dengan isu kelangkaan BBM.

“Pasti takut juga kalau baca berita. Kalau dilihat memang antrean lebih panjang akhir-akhir ini,” kata Fahri, pengendara mobil Innova putih.

Kekhawatiran tersebut dipicu isu penutupan Selat Hormuz yang berdampak pada lonjakan harga minyak dunia.

Pemerintah pusat disebut mulai mengantisipasi potensi krisis energi.

Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemerintah berencana menerapkan WFH satu kali dalam sepekan.

Meski belum diputuskan, kebijakan ini dinilai dapat menekan konsumsi BBM.

“Pasti berdampak kalau tidak ada yang naik mobil dan motor ke kantor, konsumsi BBM juga akan menurun,” ujar Jufri Rahman kepada Tribun-Timur.com, Jumat (27/3/2026).

Selain itu, kebijakan WFH juga dinilai dapat mengurangi kemacetan di jalan.

Jumlah kendaraan pribadi yang beroperasi diperkirakan menurun.

Emisi gas buang kendaraan juga berpotensi berkurang, sehingga kualitas udara bisa lebih terjaga. (*)