Gus Yahya Dipecat, PCNU Takalar Tunggu Hasil, Makassar: Jangan Ikut Mendukung

‎TRIBUN-TAKALAR.COM - Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Makassar 2025, Usman Sofian dan Ketua PCNU Takalar, Abdul Hamid menanggapi polemik Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya diberhentikan dari posisi Ketua Umum PBNU berdasarkan surat edaran nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025.

Ketua PBNU Takalar Abdul Hamid, menilai pihaknya tidak punya hak menyikapi polemik pemecatan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

"Kami dalam hal ini, tidak punya kewenangan untuk menilai. Kami hanya menunggu ‎hasil yang terbaik," kata Ketua PCNU Takalar, Abdul Hamid saat ditemui di Kantor Baznas Takalar, Pattallassang, Kamis (27/11/2025).
‎
‎Gus Yahya dipecat sebagai Ketua Umum berdasarkan surat diteken Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Khatib Aam Ahmad Tahul Mufakhir pada 25 November 2025.
‎
‎Pemecatan itu dilakukan dengan alasan Gus Yahya dipandang terhubung dengan jejaring Zionis Israel.

Karenanya dianggap melanggar Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025.
‎
‎Abdul Hamid mengaku tidak menerima  secara resmi surat edaran pemecatan Gus Yahya.
‎
‎"Hanya kami dapat dan ketahui melalui kiriman di grub-grub Whatsapp,"ucap Wakil Ketua II Baznas Takalar ini.
‎
‎Abdul Hamid sendiri mengaku mendengar kabar ulama dan kiayai akan bertemu membahas penyelesaian masalah ini.
‎
‎Rencana pertemuan tersebut di Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, hari ini.
‎
‎Ia mengatakan menunggu hasil pertemuan tersebut untuk mengambil sikap lebih lanjut.
‎
‎"Kita tunggu nanti hasilnya apakah betul itu islah bisa dilakukan. Ataukah ada jalan keluar lain. ‎Yang jelas bahwa kita di cabang dan di wilayah tidak punya suara untuk menilai," jelasnya di Ruang Kantor Baznas yang tersisa satu pegawai lagi yang belum pulang selain dirinya.

‎Pria 65 tahun kelahiran Riau ini menjelaskan kondisi jemaah dan kader NU di Takalar tetap solid.

‎Ia pun telah menyampaikan himbauan kepada seluruh jemaah dan kader untuk tetap tenang menyikapi situasi ini.

‎Mantan Ketua IPNU Makassar ini telah berpesan kepada jemaah dan kader untuk tetap berdakwah, bergiat sosial, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti biasanya.

‎"Seperti yang saya sampaikan ke Pak Kapores. Tidak ada masalah," ucapnya.

‎Ia berharap konflik ini bisa segera diselesaikan.

‎Persatuan kader dan jemaah NU harud terus ditegakkan.

‎"Kalau harapan saya bahwa mari kita ber-NU sesuai dengan Khittahnya. Jangan lagi dimasuki
‎politik-politik, karena ini banyak juga mengatakan bahwa ini irisan dari politik dan lain ‎sebagainya," ucapnya.
‎
‎"Saya bilang, kalau itu yang terjadi memang tidak bisa, karena kita sudah sepakat ‎pada saat mukhtamar di Jombang bahwa NU harus kembali ke Khittahnya," tambahnya duduk di sofa tamu menghadap keluar pintu kantor baznas.

Usman Sofian: Turbulensi di PBNU Wajar

Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Makassar 2025, Usman Sofian, angkat bicara mengenai dinamika internal PBNU.

Hal itu dia sampaikan dalam Ngobrol Virtual dengan tema “Konflik PBNU: Islah dan Peran Kiai-Kiai Sepuh” di Studio Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (27/11/2025).

Ia menegaskan,  apa yang berlangsung saat ini bukanlah konflik terbuka, melainkan dinamika organisasi yang wajar terjadi dalam sebuah jam’iyah besar seperti NU.

Menurut Usman, dinamika di tingkat pusat secara tidak langsung memengaruhi struktur di bawahnya, termasuk PWNU dan PCNU. 

Namun, ia menilai pengaruh tersebut masih dalam batas wajar karena NU adalah organisasi ulama yang menjunjung tinggi keteladanan dan moralitas.

“Jam’iyah sejati sebenarnya tidak kaget dengan dinamika seperti ini. Para pemimpin pusat (para kiai dan ulama) adalah patron kita semua, bukan hanya bagi warga NU, tapi juga umat Islam secara umum,” ujarnya.

Usman mengingatkan, Gus Dur pernah menyebut, dalam NU setiap turbulensi awalnya bisa terasa panas, tetapi selalu berakhir dengan gegeran, dengan suasana cair dan penuh tawa. 

Itu sebabnya, ia mengimbau warga NU agar tidak ikut memperuncing keadaan.

“Yang paling tepat dilakukan hari ini adalah tidak ikut menyebarkan informasi yang bisa memperkeruh suasana. Jangan ikut mendukung salah satu pihak atau membagikan informasi yang tidak membawa manfaat bagi organisasi,” tegasnya.

Hingga saat ini, Usman mengungkapkan tidak ada satu pun struktur NU di level bawah—PWNU, PCNU, atau badan otonom—yang ikut memberikan reaksi berlebihan.

Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa warga NU memahami benar bahwa para kiai akan menemukan penyelesaian terbaik.

Ia juga menyoroti sikap beberapa PWNU seperti DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang mendorong PBNU mengedepankan islah.

Menurutnya, seruan tersebut sangat menenangkan bagi para santri dan pengurus di daerah.

Di sisi lain, Usman menilai dinamika menjelang akhir masa khidmat PBNU 2022–2027 ini juga tidak lepas dari berbagai gebrakan besar yang dilakukan kepengurusan hasil Muktamar 2021 di Lampung, terutama dalam penataan organisasi dan digitalisasi program.

“Empat tahun terakhir, PBNU sangat luar biasa dalam melakukan konsolidasi dan penataan tata kelola organisasi. Sistem kaderisasi dibenahi, pemusyawaratan ditata ulang, dan NU diarahkan untuk menyesuaikan diri dengan era digital. Perubahan cepat ini mungkin membuat sebagian pengurus yang terbiasa dengan cara-cara konvensional menjadi kaget,” jelasnya.

Ia menambahkan, dalam proses perubahan besar tersebut, dinamika kecil yang tak terselesaikan bisa saja muncul dan menumpuk.

Bagi pengurus di tingkat cabang seperti dirinya, dinamika hari ini justru dapat menjadi momentum evaluasi dan pendewasaan organisasi.

“Bagi kami, apa yang terjadi hari ini juga memberi manfaat agar struktur di bawah lebih memahami bahwa NU adalah organisasi besar yang terus bergerak maju. Dan dinamika adalah bagian dari proses itu,” tutup Usman. (*)