Sekprov Sulsel: HUT ke-365 Bukan Sekadar Seremoni, Tapi Milik Semua

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sulawesi Selatan (Sulsel) akan genap berusia 365 tahun pada bulan ini.

Perayaannya akan berlangsung di Kantor Gubernur Sulsel pada 19 Oktober 2025.

Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan (Sekprov Sulsel), Jufri Rahman, mengatakan peringatan Hari Jadi Sulawesi Selatan (HUT Sulsel) ke-356 bukan sekadar agenda seremonial pemerintah, melainkan milik seluruh masyarakat Sulsel.

“Peringatan ini jangan dianggap hanya urusan pemerintah saja. Hari Jadi Sulsel adalah momentum kebersamaan dan refleksi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan,” katanya, Jumat (17/10/2025).

Ia mengaku, Hari Jadi Sulsel tidak dimaknai sebagai “ulang tahun” dalam arti harfiah, sebab tanggal, bulan, dan tahun yang dijadikan dasar peringatannya memiliki momentum sejarah yang berbeda-beda.

“Nanti dalam rapat paripurna, akan disampaikan sejarah singkat Hari Jadi Sulawesi Selatan agar masyarakat memahami maknanya,” ungkapnya.

Dalam rangkaian HUT Sulsel ke-365, panitia telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan, diantaranya donor darah, gerakan pangan murah serentak, serta screening kesehatan seperti pemeriksaan tuberkulosis dan kesehatan reproduksi.

Selain kegiatan sosial, peringatan HUT Sulsel juga diramaikan dengan berbagai ajang olahraga, seperti gerak jalan santai, lomba badminton, dan kejuaraan sepak bola Gubernur Cup yang menjadi bagian dari semangat kebersamaan masyarakat Sulsel.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menekankan bahwa momentum HUT Sulsel juga menjadi kesempatan untuk memperkuat koordinasi pemerintah daerah bersama Forkopimda dalam menjaga stabilitas daerah, termasuk pengendalian inflasi.

“Ini dalam rangka tugas kami ya, selaku pemerintah daerah bersama Forkopimda. Saya tahu Forkopimda juga diberikan beban tugas sama untuk menjaga stabilitas daerah, termasuk inflasi,” katanya.

Menurut Andi Sudirman, inflasi merupakan hal yang harus diwaspadai karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. 

Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk operasi pasar dan pengawasan harga kebutuhan pokok.

“Inflasi ini bukan hal yang bisa dianggap biasa. Ketika terjadi kenaikan harga, maka kita lakukan operasi-operasi kebijakan juga, termasuk operasi pasar. Khusus di Sulawesi Selatan, masih terkendali di angka tiga persen," jelasnya.

"Beberapa wilayah bisa mencontoh daerah lain, di mana inflasi terendah ada di Makassar, sementara tertinggi ada tiga wilayah yang sedang kita pantau,” tanbah dia.

Ia menambahkan, pemerintah provinsi akan terus turun langsung ke wilayah dengan angka inflasi tertinggi untuk memastikan stabilitas harga tetap terjaga. 

“Kita minta untuk melakukan hal yang sama, dan nanti provinsi akan turun ke wilayah tertinggi ketiga. Kita programkan bulan depan wilayah mana yang naik, kita turun di sana,” ungkapnya.(*)