24 Penyidik Polri dan 6 Jaksa Dilatih Perangi Kejahatan Keuangan

TRIBUN-TIMUR.COM - Polri bersama Amerika Serikat menggelar lokakarya penelusuran dan pemulihan aset di Makassar pada 23–24 September 2025. 

Pelatihan sudah memasuki tahun ke-16 ini menghadirkan 24 penyidik Polri dan enam jaksa dari Kejaksaan Agung. 

Mereka berasal dari Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Pelaksana kegiatan ialah Program Bantuan Pelatihan Investigasi Kriminal Internasional (ICITAP) Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) dan Kantor Pengembangan, Bantuan, dan Pelatihan Kejaksaan Luar Negeri (OPDAT)

Para peserta mendapat materi dari pakar ICITAP, OPDAT, Polri, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta praktisi penelusuran aset di dalam negeri.

Topik yang dibahas meliputi investigasi keuangan, undang-undang tindak pidana pencucian uang, forensik digital, teknik penelusuran aset, hingga koordinasi lintas lembaga.

Pendekatan ini diharapkan memperkuat kemampuan aparat dalam memutus aliran dana ilegal sekaligus membongkar jaringan kejahatan terorganisir lintas negara.

“Lokakarya ini menunjukkan eratnya kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat,” kata Juru Bicara Kedutaan Besar AS, Jamie Ravetz.

Ia menekankan, kejahatan keuangan tidak hanya berdampak nasional, melainkan juga mengganggu stabilitas sistem global.

“Dengan menelusuri aliran uang dan memulihkan aset, kita menjaga ekonomi, memperkuat kepercayaan publik, dan menekan jaringan kriminal internasional,” ujarnya.

Sejak diluncurkan pada Juni 2023, rangkaian lokakarya ini dikembangkan ICITAP bersama Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri yang kini menjadi Kortas Polri.

OPDAT kemudian memperluas cakupan dengan melibatkan jaksa agar penyidikan dan penuntutan lebih terintegrasi.

Dalam kurun dua tahun lebih, sudah 357 peserta dari 23 provinsi di Indonesia terlibat dalam pelatihan ini.

Program ini didukung Biro Urusan Narkotika dan Penegakan Hukum Internasional Departemen Luar Negeri AS.

Selain melindungi sistem keuangan Amerika dari potensi ancaman lintas batas, dukungan ini juga memperkuat kapasitas Indonesia dalam menindak tegas pelaku kejahatan keuangan yang menggerogoti tata kelola pemerintahan dan stabilitas ekonomi nasional.