Ketua Muhammadiyah Makassar Harap Kapolda Sulsel baru Tidak Dimanfaatkan Oligarki

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Makassar, KH Said Abd Shamad, berharap Kapolda Sulsel baru Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo, lebih humanis dalam melayani masyarakat dan tak dimanfaatkan oligarki.

Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo resmi menjabat Kapolda Sulsel yang baru, menggantikan Irjen Pol Rusdi Hartono.

Rusdi yang baru menjabat enam bulan sebagai Kapolda Sulsel dimutasi ke Pati Bareskrim Polri.

Pergantian keduanya tertuang dalam surat telegram bernomor ST/2192/IX/KEP/2025 tanggal 24 September 2025.

"Saya tentunya mengucapkan terimakasih bapak Kapolda, Irjen Rusdi Hartono, yang telah menjabat dan digantikan," kata KH Said Abd Shamad, Jumat (26/9/2025)

"Kiranya amal-amal yang telah dilakukan insyaallah diterima Allah SWT, disempurnakan pahalanya," lanjutnya.

Baca juga: Rusdi Hartono Diganti Jabat Kapolda Sulsel 27 Hari Pasca Rusuh Makassar, Penggantinya Masih Brigjen

Kepada Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo, KH Said mengucapkan selamat datang di Sulsel.

"Kita doakan bapak selalu sehat wal afiat dan dapat menjalankan tugas Kepolisian sebaik-baiknya," ucap Said.

"Yaitu membangun dan memberikan pengayoman kepada masyarakat, keadilan, ketenteraman. Dan semoga dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya," sambungnya.

KH Said, berharap Djuhandhani dapat menjadi teladan bagi anggotanya khususnya dalam menjalankan tugas agar bernilai ibadah.

"Ada yang lalu, Kapolda yang dulu sangat hormati, yaitu Pak Umar Saptono, beliau itu sangat memperhatikan ibadah salat. Sangat menganjurkan kepada bawahannya untuk melakukan ibadah salat," ucapnya.

"Mudah-mudahan contoh seperti ini bisa diikuti beliau, dan beliau selalu mendapatkan bimbingan dari Allah," sambungnya.

Baca juga: Ingat Brigjen Djuhandhani? Dulu Dirtipidum Klaim Ijazah Jokowi Asli, Kini Promosi Kapolda Sulsel

Salah satu pekerjaan rumah bagi Djuhandhani Rahardjo kata Said, adalah menghilangkan praktik pungli oknum kepolisian di Sulsel.

"Kita kadang melihat artinya tentu tidak semuanya, tapi ada yang menyimpang sebenarnya dari tugas Kepolisian. Kadang ada pungutan yang tidak sesuai aturan,," sebutnya.

Selain itu, Djuhandhani Rahardjo juga diharapkan Said agar tidak bermain mata dengan pengusaha nakal atau oligarki.

"Kita sangat mengharapkan Kepolisian tidak dimanfaatkan oligarki, yang banyak modalnya, lalu menjalankan hal yang tidak sesuai, dengan iming-iming, orang yang memanfaatkan Kepolisian sehingga merugikan rakyat," harapnya.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan, Penunjukan Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, sekaligus menjadi promosi jabatan dari perwira tinggi bintang satu menjadi bintang dua. 

Perwira lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991 ini merupakan satu angkatan dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar di lingkungan Polri. 

"Pergantian kepemimpinan ini merupakan bagian dari pembinaan karier yang sudah terukur di tubuh Polri," kata Didik dalam keterangan tertulisnya.

Didik pun berharap, dengan adanya pergantian pucuk pimpinan itu, Polda Sulsel dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Dengan kepemimpinan baru, kami berharap Polda Sulsel semakin profesional dalam menjaga kamtibmas serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

Terpisah, pengamat hukum pidana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Dr Rahman Syamsuddin mengatakan, pergantian pejabat di tubuh Polri memang hal lumrah.

Hanya saja kata dia, momentum pergantian yang berdekatan dengan peristiwa demo rusuh di Kota Makassar, pada 29-30 Agustus 2025.

Dalam kerusuhan itu, gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dibakar.

Empat orang meninggal dunia, dan beberapa lainnya luka-luka.

Tiga dari empat korban meninggal dunia, karena terjebak di dalam gedung DPRD Kota Makassar yang terbakar.

Satu lainnya meninggal dunia usia dikeroyok di lokasi demo rusuh Jl Urip Sumoharjo, lantaran diteriaki Intel.

"Karena waktunya berdekatan dengan kerusuhan demo di Makassar, wajar publik menilai ada kaitannya sebagai bentuk evaluasi," ujar Dr Rahman Syamsuddin kepada tribun.

Ia pun berharap, agar Kapolda Sulsel baru Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo, memperkuat deteksi dini atas peristiwa unjuk rasa yang terjadi.

Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ini, tak ingin kejadian serupa pada akhir Agustus lalu, terulang kembali.

"Harapan kita pada Kapolda baru adalah penguatan deteksi dini, pengelolaan aksi unjuk rasa yang lebih humanis tapi tegas, serta pemulihan kepercayaan publik agar peristiwa serupa tidak terulang," harapnya.

Lebih lanjut Dr Rahman Syamsuddin mengharapkan agar, kapolda baru memperkuat koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah dan elemen masyarakat sipil.

"Sinergi ini penting agar keamanan tetap terjaga, aspirasi masyarakat tersalurkan dengan baik, dan situasi sosial politik di Sulawesi Selatan bisa lebih kondusif ke depannya," tuturnya.(*)